Kata Papua

Penilaian AHY Terhadap Kinerja Pemerintah Presiden Jokowi Prematur - Kata Papua

Penilaian AHY Terhadap Kinerja Pemerintah Presiden Jokowi Prematur

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Penilaian AHY Terhadap Kinerja Pemerintah Presiden Jokowi Prematur

JAKARTA – Penilaian Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo masih dianggap prematur.

Baru-baru ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan penilainnya terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap prematur oleh beberapa politikus senior.

Menanggapi penilaian tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan bahwa pidato AHY masih terlalu dini.

“Penilaian AHY terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah penilaian yang prematur, baik terkait program sebagai pilihan kebijakan maupun keberhasilannya,” katanya.

“Mengapa prematur? Karena pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah pemerintahan yang sedang berjalan, belum menyelesaikan periode pemerintahannya,” ungkap Arsul yang merupakan politikus senior PPP itu.

Di sisi lain, Politikus Senior PDIP Junimart Girsang meminta agar AHY membuktikan program pemerintahan mana yang selama ini tidak berdampak pada rakyat kecil.

“Pertama kalau ada statement yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pro wong cilik, silakan dibuktikan. Wong cilik mana yang komplain terhadap pemerintahan Pak Jokowi,” ujar Junimart.

Pernyataan prematur yang disampaikan oleh AHY mengenai kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam pidatonya itu, juga dibantah oleh Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily.

“Tidak ada kebijakan yang dibuat oleh presiden atau pemerintahan Jokowi yang dilakukan secara grasa-grusu, semua kebijakan-kebijakan presiden pasti melalui proses kajian dan visibilitas studi yang jelas,” jelas Ace.

Bahkan, Ace menilai bahwa sebenarnya masyarakat puas dengan kebijakan pemerintahan Jokowi.

“Dan saya kira kalau saya lihat dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, banyak yang dinilai oleh masyarakat justru masyarakat sangat puas atas kinerja pemerintahan Jokowi,” tuturnya.

Dalam kesempatan lain, AHY sempat memberikan kritik yang menilai bahwa seolah-olah utang yang dimiliki oleh Pemerintah terus saja membengkak. AHY juga menyatakan bahwa Pemerintah masih kurang kajian dalam melakukan pemilihan atau memprioritaskan sesuatu.

Padahal jelas sekali, bahwa penilaian yang dilakukan oleh Ketum Partai Demokrat itu merupakan sebuah penilaian yang sangat prematur. Bukti nyata menunjukkan bahwa sampai saat ini, seluruh rakyat kecil terus menunjukkan kepuasan mereka akan bagaimana kinerja dari Pemerintah di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Serta tentunya, berbagai macam kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah tidak mungkin tidak melakukan kajian yang komprehensif dan mendalam sebelumnya. (*)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden         Oleh: Fajar Dwi Santoso         Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing.                           Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi.