Presiden Prabowo Perangi Birokrasi Berbelit untuk Dorong Investasi Nasional
*Jakarta* – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memerangi birokrasi berbelit yang selama ini dinilai menghambat arus investasi nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen pada 2029.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien, dan memberikan kepastian bagi para investor. Menurutnya, reformasi birokrasi menjadi kunci agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi.
“Pemerintah harus memperbaiki seluruh institusi agar tercipta iklim usaha yang kondusif. Dunia usaha harus diberikan kemudahan sehingga mampu berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan proses perizinan usaha yang selama ini dianggap masih terlalu panjang. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan jajaran birokrasi melakukan pembenahan agar pelayanan investasi menjadi lebih cepat, efektif, dan transparan.
“Kalau negara lain mampu menyelesaikan izin dalam waktu singkat, Indonesia juga harus mampu bergerak lebih cepat. Jangan sampai birokrasi justru menjadi penghambat masuknya investasi,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Selain melakukan reformasi birokrasi, Presiden Prabowo Subianto juga mendorong perusahaan swasta nasional untuk terus meningkatkan daya saing hingga mampu menembus pasar global. Ia mencontohkan sejumlah produk Indonesia yang telah dikenal luas di mancanegara, seperti kopi Mayora dan mi instan Indomie yang berhasil diterima di pasar internasional.
“Kita harus mendorong perusahaan-perusahaan nasional agar semakin unggul dan mampu bersaing di tingkat global,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah tegas terhadap instansi yang menghambat percepatan investasi. Menurutnya, pemerintah memiliki instrumen fiskal untuk memastikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mendukung kebijakan pro-investasi dan pro-pertumbuhan ekonomi.
“Kami memiliki kekuatan fiskal untuk memastikan seluruh pihak bergerak selaras dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem investasi yang kompetitif.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta penyederhanaan birokrasi yang terus diperkuat, pemerintah optimistis investasi nasional akan meningkat dan memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
