Oleh : Raditya Rahman
Presiden Prabowo meresmikan Sekolah Rakyat sebagai tonggak penting dalam arah kebijakan pendidikan nasional yang menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan manusia.
Peresmian tersebut menegaskan keberpihakan negara terhadap anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama bertahun-tahun berada di pinggiran akses pendidikan bermutu. Melalui Sekolah Rakyat, pendidikan tidak lagi sekadar ruang belajar, melainkan instrumen strategis pemutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sekolah Rakyat lahir dari kesadaran bahwa ketimpangan pendidikan berkontribusi langsung terhadap ketimpangan sosial. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jutaan anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan hanya membuka ruang kelas, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan yang melindungi, membina, dan memberdayakan siswa serta keluarganya secara bersamaan.
Program tersebut mengusung format pendidikan formal berasrama dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas dengan ijazah yang diakui negara. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung pemerintah, mulai dari biaya pendidikan, asrama, konsumsi bergizi, layanan kesehatan, seragam, hingga perangkat teknologi pembelajaran.
Anak-anak dari keluarga desil satu dan dua mendapatkan kesempatan belajar setara dengan sekolah unggulan tanpa dibebani biaya, sehingga latar belakang ekonomi tidak lagi menjadi penentu masa depan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden yang berangkat dari perhatian terhadap kelompok masyarakat yang selama ini luput dari proses pembangunan.
Pemerintah memberikan akses, akomodasi, dan kesempatan belajar dalam lingkungan berkualitas, sekaligus menghadirkan program pemberdayaan bagi orang tua siswa. Pendekatan tersebut menempatkan pendidikan sebagai bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan, karena anak bersekolah dan keluarga ikut naik kelas secara sosial maupun ekonomi. Menurutnya, konsep tersebut menjadi warisan kebijakan penting dalam membangun keadilan sosial melalui pendidikan.
Hasil awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat menunjukkan dampak nyata. Evaluasi Kementerian Sosial mencatat peningkatan signifikan pada kondisi fisik dan kesehatan siswa berkat sistem pendidikan 24 jam dengan pemenuhan gizi terkontrol.
Anemia menurun, pertumbuhan fisik membaik, bahkan sebagian siswa mengalami peningkatan berat dan tinggi badan hingga ukuran seragam tidak lagi muat. Dampak tersebut menegaskan bahwa pendidikan yang layak tidak terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan dasar.
Perkembangan akademik juga memperlihatkan kemajuan cepat. Sekolah Rakyat tidak menerapkan seleksi akademik awal, sehingga siswa dengan ketertinggalan belajar tetap diterima.
Melalui metode pembelajaran khusus dan pendampingan intensif, siswa yang sebelumnya belum lancar membaca atau menulis mampu mengejar ketertinggalan dalam hitungan bulan. Semangat belajar tumbuh seiring meningkatnya rasa percaya diri, bahkan terlihat dari minat siswa membaca buku di luar materi pelajaran.
Perubahan karakter menjadi capaian penting lain. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 13 Kupang, Felipina Agustina Kale, memandang Sekolah Rakyat sebagai perwujudan nyata keadilan sosial.
Menurutnya, sekolah tersebut tidak hanya mengejar capaian akademik, tetapi membentuk pola pikir baru anak-anak dari keluarga prasejahtera. Banyak siswa datang dengan rasa minder akibat kemiskinan struktural, namun sistem asrama dan pendampingan penuh mengikis perasaan tersebut.
Pendidikan karakter berjalan sepanjang hari, dimulai sejak rutinitas pagi, aktivitas ibadah, hingga pembiasaan disiplin dan keberanian berkomunikasi. Felipina melihat perubahan nyata pada sikap siswa yang semakin percaya diri, optimis, dan mampu bersosialisasi.
Dukungan terhadap peresmian Sekolah Rakyat juga datang dari kalangan masyarakat sipil. Ketua DPP Garuda Astacita Nusantara, Muhammad Burhanuddin, menilai bahwa program tersebut sebagai sebuah gagasan yang sangat visioner dari Kepala Negara dalam menjawab adanya persoalan mengenai kesenjangan pendidikan yang dihadapi oleh para keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kehadiran secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian itu, juga semakin menegaskan bagaimana keseriusan negara dalam menjalankan komitmen tersebut, bukan hanya sekadar retorika politik semata.
Menurutnya, Sekolah Rakyat menandai dimulainya strategi nasional untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan dan pemberdayaan bagi seluruh keluarga terpinggirkan secara terintegrasi.
Hingga saat ini, sudah sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia dengan lebih dari 15 ribu siswa dan juga ribuan tenaga pendidik serta kependidikan.
Sebaran tersebut menunjukkan betapa besarnya kesungguhan dari pemerintah untuk dapat menghadirkan pemerataan pendidikan hingga ke seluruh pelosok negeri. Pendidikan berkualitas yang disertai dengan pembentukan karakter anak bangsa, kemudian diimbangi dengan peningkatan kesehatan, dan dukungan teknologi demi menciptakan fondasi kuat bagi peningkatan sumber daya manusia di masa yang akan datang bagi Indonesia.
Peresmian Sekolah Rakyat yang dilakukan oleh pemerintah tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan memang merupakan sektor yang mampu menjadi jalan utama untuk mengantarkan kepada kesejahteraan bangsa.
Terlebih, program itu memang telah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto agar terwujud secara adil dan menyeluruh. Melalui program tersebut, negara tidak hanya sekadar membangun sekolah saja, tetapi juga sekaligus membangun harapan, martabat, dan masa depan bagi seluruh generasi yang selama ini terpinggirkan, sehingga ke depannya tidak ada lagi kelompok masyarakat yang tertinggal dan seluruh pihak bisa berkembang secara bersama-sama. (*)
) * penulis adalah kontributor pertiwi Institute
