Kata Papua

Program Cek Kesehatan Gratis bagi Pelajar Perkuat Generasi Sehat Indonesia - Kata Papua

Program Cek Kesehatan Gratis bagi Pelajar Perkuat Generasi Sehat Indonesia

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Program Cek Kesehatan Gratis bagi Pelajar Perkuat Generasi Sehat Indonesia

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pelajar sebagai langkah membangun generasi sehat dan berkualitas di masa depan. Program tersebut difokuskan untuk mendeteksi lebih dini berbagai persoalan kesehatan fisik maupun mental pada anak dan remaja di seluruh Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah menargetkan cakupan CKG bagi anak mencapai 14 juta peserta pada 2026. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah meningkatnya masalah kesehatan jiwa pada anak.

Budi mengungkapkan, pada 2025 program CKG baru menjangkau sekitar 7 juta anak dari target 25 juta anak. Hasil skrining nasional menunjukkan sebanyak 338 ribu anak mengalami kecemasan dan 363 ribu lainnya terindikasi mengalami gejala depresi.

“Dalam tahun 2026 ini sudah ada empat anak yang meninggal. Mereka berasal dari NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur dengan usia 11 sampai 14 tahun,” kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Budi, persoalan kesehatan mental anak dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari konflik keluarga, pola asuh yang kurang tepat, hingga perundungan di lingkungan sekolah. Karena itu, pemerintah akan memperluas skrining kesehatan jiwa sekaligus meningkatkan edukasi kepada orang tua dan tenaga pendidik.

 

“Kita harus mengedukasi bukan hanya anaknya, tetapi juga orang tuanya, terutama ibu-ibu. Banyak yang tidak sadar bahwa pola asuh tertentu bisa membuat anak mengalami kecemasan hingga depresi,” ujarnya.

 

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR R, Lestari Moerdijat, menilai pencegahan dan penanganan kesehatan jiwa anak membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Menurutnya, langkah nyata harus diperkuat demi membangun mekanisme perlindungan kesehatan mental bagi generasi muda.

 

“Dibutuhkan langkah nyata yang lahir dari komitmen bersama yang kuat,” kata Lestari Moerdijat.

 

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengungkapkan hasil terbaru CKG Sekolah hingga Mei 2026 menunjukkan masalah kesehatan terbesar siswa masih didominasi gigi berlubang sebesar 41,5 persen, peningkatan tekanan darah 22,1 persen, dan penumpukan kotoran telinga 8,6 persen.

 

Menurut Qodari, program CKG Sekolah menjadi langkah pemerintah mendeteksi persoalan kesehatan siswa sejak dini sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

 

“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa. Tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan,” ujar Qodari.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.