Lompat ke konten utama

Kata Papua

Program Hilirisasi Andalan Danantara untuk Buka Lapangan Pekerjaan - Kata Papua

Program Hilirisasi Andalan Danantara untuk Buka Lapangan Pekerjaan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Rahman Prawira

Program hilirisasi andalan Danantara hadir sebagai sebuah terobosan strategis dalam upaya memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Program ini bukan sekadar kebijakan ekonomi yang menitikberatkan pada nilai tambah produk, tetapi juga merupakan simbol komitmen kuat untuk melepaskan bangsa dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dengan mendorong transformasi struktural melalui industrialisasi dan penguatan sektor hilir, Danantara menempatkan hilirisasi sebagai jantung dari upaya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Danantara tidak hanya difokuskan pada kota besar, tetapi juga ditujukan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. Ia menjelaskan bahwa melalui program ini, investasi strategis diharapkan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kurang diperhatikan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal. Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa Danantara sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran serta mendorong pemerataan pembangunan dan kesempatan kerja di seluruh wilayah. Presiden menyimpulkan bahwa Danantara merupakan langkah nyata dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah tegas pemerintah melalui Danantara ini disambut baik oleh berbagai pihak. Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bidang Sinergitas BUMN, Danantara, dan BUMD, Anthony Leong menyampaikan bahwa Danantara memegang peran penting dalam membangun ekosistem kewirausahaan nasional yang dapat menciptakan lapangan kerja secara lebih produktif dan terstruktur. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan tidak cukup jika hanya mengandalkan pengembangan usaha mikro dan sektor informal, melainkan perlu difokuskan pada penguatan skala usaha serta peningkatan produktivitas secara mendalam.

Upaya pembangunan program hilirisasi ini berbanding lurus dengan cita-cita Indonesia Emas 2045, yang menitikberatkan tak hanya kuantitas pekerjaan, namun juga kualitas pekerjaan. Anthony menekankan pentingnya mendorong lebih banyak masyarakat untuk bekerja di sektor formal, khususnya di perusahaan yang memiliki akses terhadap teknologi, permodalan, dan pasar yang luas. Ia meyakini bahwa Danantara dapat menjadi motor penggerak menuju tujuan tersebut.

Selain itu, Danantara memiliki potensi besar sebagai wadah bagi tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda Indonesia. Inisiatif ini akan semakin kuat jika didukung oleh kebijakan yang berpihak, kerja sama strategis dengan BUMN dan BUMD, serta sistem pembiayaan yang menjangkau berbagai kalangan. Kemudian program ini bukan sekadar instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam menciptakan masa depan yang lebih setara dan berkelanjutan. Di bawah naungan HIPMI, Danantara dijalankan dengan komitmen tinggi dan arah kebijakan yang terstruktur, maka program ini berpotensi menjadi katalis dalam pembentukan kelas menengah baru yang kuat di tanah air.

Dengan adanya pendekatan yang menyeluruh, yang tidak hanya menitikberatkan pada sisi ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan pemerataan peluang, Danantara dapat menjadi model pembangunan ekonomi inklusif di masa depan. Anthony pun menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keseriusan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja secara kolaboratif dan berorientasi jangka panjang.

Secara keseluruhan, Danantara diharapkan menjadi tonggak penting dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia melalui wirausaha yang progresif, kolaboratif, dan berbasis potensi lokal. Jika diterapkan secara konsisten, inisiatif ini diyakini dapat membawa dampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memperluas partisipasi ekonomi dari kelompok-kelompok yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem ekonomi formal.

Selain Anthony, Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan bahwa hilirisasi tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Ia menyebutkan bahwa dari total 18 proyek yang direncanakan, diperkirakan akan tercipta lebih dari 270.000 lapangan kerja, karena salah satu tujuan utama pihaknya adalah memastikan bahwa setiap investasi menghasilkan peluang kerja yang layak. Ia juga merinci bahwa sektor minerba diperkirakan akan menyerap 104.974 tenaga kerja, sektor pertanian sebanyak 23.950 tenaga kerja, kelautan dan perikanan sejumlah 67.100 tenaga kerja, transisi energi sejumlah 29.652 tenaga kerja, dan ketahanan energi sebanyak 50.960 tenaga kerja.

Sementara itu, Ketua Satgas Hilirisasi yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah rapat terbatas. Ia menyampaikan bahwa meskipun studi yang dilakukan masih dalam tahap pra-FS, penyempurnaan akan dilanjutkan oleh Danantara, mengingat lembaga tersebut memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kajian tersebut.

Kebijakan pemerintah melalui Danantara merupakan langkah progresif dan krusial dalam mendukung program hilirisasi. Upaya positif ini tak hanya menambah nilai sumber daya alam, tetapi juga membuka peluang kerja berkualitas bagi banyak orang. Inisiatif ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ekonomi nasional sekaligus mewujudkan masa depan yang lebih inklusif dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

*)Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata