Lompat ke konten utama

Kata Papua

Program Unggulan AMANAH Bertujuan Majukan Ekonomi Masyarakat - Kata Papua

Program Unggulan AMANAH Bertujuan Majukan Ekonomi Masyarakat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Tengku Abdullah

Seluruh program unggulan dalam Program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat (AMANAH) memiliki tujuan utama, yakni dalam rangka mampu memajukan perekonomian segenap masyarakat.

Pasalnya, banyak sekali program sangat bermanfaat yang mampu terus mengasah generasi muda penerus bangsa dan juga memberikan mereka panggung atau kesempatan untuk terus mengembangkan karyanya.

Ketika seluruh pemuda itu mendapatkan dukungan yang sangat maksimal, maka bukan tidak mungkin mereka akan menjadi penggerak atau tonggak bagi kemajuan ekonomi di masyarakatnya dengan menggunakan seluruh keunggulan, potensi serta bakat yang pemuda itu miliki.
Lantaran sejatinya seluruh generasi muda penerus bangsa di Indonesia ini memiliki bakat atau potensi yang sungguh sangat luar biasa, namun sayang sekali seringkali mereka tidak memiliki wadah yang mampu menyalurkan itu semua, maka pemerintah kemudian merealisasikan berbagai macam program unggulan melalui AMANAH.
Beberapa dari program unggulan yang belakangan ini tengah berjalan di AMANAH, yakni adanya kegiatan Aceh Carnival dan juga kompetisi model. Kedua program tersebut berfungsi sebagai wadah bagi para generasi muda penerus bangsa sehingga mereka mampu menampilkan seluruh minat dan bakatnya.

Youth Creative Hub Aceh atau Gedung Pusat AMANAH mengadakan kegiatan dengan membuka kompetisi model yang menjadi salah satu bentuk wadah nyata bagi anak muda di daerah berjuluk Negeri Rencong tersebut, khususnya bagi mereka yang memang memiliki minat dan bakat di bidang tersebut agar bisa semakin mengalami pengembangan.
Pendaftaran kompetisi model sendiri mulai pada tanggal 16 hingga 26 Juni 2024 dengan adanya beragam kategori di dalamnya seperti model cover, catwalk, busana casual dan juga busana malam terbaik.
Tidak cukup sampai di sana, namun terdapat program lagi yang AMANAH laksanakan baru-baru ini, yakni pada tanggal 17 hingga 26 Juni 2024 adanya pendaftaran Aceh Carnival yang membantu para anak muda setempat untuk bisa jauh lebih mengenal, mencintai serta turut andil secara aktif dalam mempromosikan seni dan budaya lokal yang mereka miliki.
Sosialisasi akan beragam program unggulan Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat juga terus berlangsung, dengan tujuan untuk mencakup sebanyak mungkin generasi muda penerus di Aceh, khususnya mereka dari berbagai bidang ekonomi kreatif.
Salah seorang volunteer AMANAH, Atha Fayyadh mengatakan keberadaan program tersebut merupakan salah satu program unggulan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada beberapa sektor sekaligus seperti perikanan, pertanian hingga ekonomi dan lain sebagainya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Provinsi Aceh memberikan dukungan penuhnya atas program Aneuk Muda Aceh Unggul dan Hebat tersebut sebagai program pemberdayaan bagi seluruh generasi muda penerus Aceh gagasan Badan Intelijen Negara (BIN).
Potensi yang program AMANAH miliki jelas sangatlah besar, utamanya karena kegiatan tersebut menyasar kepada pemberdayaan bagi anak muda. Tentunya adanya generasi muda yang semakin berdaya dan memiliki daya saing tinggi adalah hal yang sangat setiap daerah butuhkan, termasuk Aceh.
Terlebih mengingat bahwa daerah tersebut saat ini merupakan salah satu wilayah yang miskin di Sumatera. Sehingga ketika terjadi peningkatan daya saing dari sumber daya manusia (SDM) mudanya, bukan tidak mungkin akan mengangkat harkat dan derajat untuk mengentaskan dari jerat kemiskinan.
Gedung Pusat AMANAH merupakan bentuk penyediaan dan dukungan penuh akan fasilitas secara nyata bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri kreatif, maupun para pemuda dalam rangka untuk terus meningkatkan perekonomian di daerah berjuluk Serambi Mekkah serta sebagai wadah untuk menyalurkan segala bentuk ide, kreativitas dan aspirasi mereka.
Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya, Aceh, Fitriany Farhas menilai bahwa seluruh pemuda merupakan aset bangsa dan negara, oleh karenanya sudah barang tentu mereka semua harus memiliki bekal dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan juga keterampilan serta memiliki kompetensi untuk membawa daerahnya menuju ke arah yang jauh lebih maju.
Sementara itu, Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof. Dr. Ir. Marwan menyampaikan bahwa program AMANAH memiliki tujuan untuk melakukan pengembangan dan pembinaan bagi para pelaku UMKM dengan melibatkan para mentor yang sudah sangat terlatih di berbagai bidang usaha.
Banyaknya kreativitas dan juga inovasi, serta minat yang besar dari para anak muda Aceh pada berbagai bidang seperti fashion, industri kreatiof, peternakan, perikanan dan sebagainya tentu akan menjadi hal yang sangat luar biasa apabila mendapatkan binaan yang tepat.
Kehadiran program AMANAH yang diinisiasi lembaga pimpinan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan sangat membantu peningkatan perekonomian bagi masyarakat berkat seluruh program unggulannya. Masyarakat juga diimbau untuk senantiasa menyukseskan program tersebut agar talenta generasi muda dapat terus berkembang demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

  1. )* Penulis adalah mahasiswa Aceh tinggal di Bandung

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan