Kata Papua

Rekrutmen Sekolah Rakyat Gunakan DTSEN, Pastikan Tepat Sasaran - Kata Papua

Rekrutmen Sekolah Rakyat Gunakan DTSEN, Pastikan Tepat Sasaran

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Rekrutmen Sekolah Rakyat Gunakan DTSEN, Pastikan Tepat Sasaran

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Kebijakan ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

 

Melalui pendekatan yang semakin terarah, pemerintah tidak hanya membuka akses, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak dari keluarga prasejahtera memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik.

 

Salah satu langkah strategis yang diterapkan adalah sistem rekrutmen siswa berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendekatan ini dirancang untuk memastikan program benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan secara tepat dan akurat. Dengan basis data yang terintegrasi, pemerintah mampu memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif, sehingga intervensi pendidikan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berdampak langsung.

 

Dengan basis data yang terintegrasi, pemerintah mampu memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif, sehingga intervensi pendidikan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berdampak langsung.

 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses seleksi siswa tidak dilakukan melalui mekanisme pendaftaran terbuka, melainkan melalui pendekatan proaktif berbasis penjangkauan. “Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan data DTSEN yang kemudian diverifikasi langsung di lapangan dengan mendatangi rumah calon siswa. “Setelah itu bertemu dengan orang tuanya, jika disetujui, maka akan ditindaklanjuti menjadi calon siswa Sekolah Rakyat,” jelasnya.

 

Selain itu, pemerintah juga melakukan penjangkauan aktif ke berbagai titik yang berpotensi terdapat anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan. “Misalnya kita mendatangi lokasi yang kita lihat ada anak-anak yang semestinya sekolah tapi tidak sekolah,” tambahnya. Pendekatan ini memastikan tidak ada anak yang terlewat dari program pendidikan.

 

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa penggunaan DTSEN menjadi kunci utama agar program tepat sasaran. “Sekolah Rakyat ini bukan berbasis pendaftaran, tetapi berbasis rekrutmen menggunakan data DTSEN,” ujarnya.

 

Dengan pendekatan berbasis data yang terintegrasi, program Sekolah Rakyat tidak hanya meningkatkan akurasi penerima manfaat, tetapi juga memperkuat efektivitas kebijakan sosial secara keseluruhan. Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah terus menghadirkan solusi konkret dan berdampak langsung dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.