Kata Papua

Rekrutmen Sekolah Rakyat Dipastikan Berbasis Data, Minim Potensi Salah Sasaran - Kata Papua

Rekrutmen Sekolah Rakyat Dipastikan Berbasis Data, Minim Potensi Salah Sasaran

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Rekrutmen Sekolah Rakyat Dipastikan Berbasis Data, Minim Potensi Salah Sasaran

Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat dilakukan berbasis data guna memastikan program pendidikan tersebut tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat efektivitas intervensi sosial, khususnya di sektor pendidikan bagi keluarga miskin.

 

“Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan,” kata Mensos.

 

Gus Ipul merinci bahwa terdapat dua jalur utama dalam proses rekrutmen tersebut. Jalur pertama dilakukan melalui pemanfaatan data DTSEN yang kemudian diverifikasi secara langsung di lapangan.

 

“Jalur yang pertama adalah jalur yang berada di dalam DTSEN ada di dalam DTSEN kemudian didatangi rumahnya, dicocokkan apakah sesuai data dengan kenyataan di lapangan, kemudian bertemu dengan orang tuanya, kalau orang tuanya setuju tentu akan kita tidak lanjuti untuk menjadi calon siswa Sekolah Rakyat,” lanjutnya.

 

Sementara itu, jalur kedua dilakukan melalui pendekatan proaktif dengan mendatangi lokasi-lokasi yang berpotensi terdapat anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan.

 

“Jalur kedua adalah jangkauan yang lewat kegiatan langkah-langkah proaktif, misalnya kita medantangi titik-titik tertentu yang kita lihat itu sebagai tempat dimana ada anak-anak yang semestinya sekolah tapi tidak sekolah,” ujarnya.

 

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir secara aktif dalam menjangkau anak-anak yang rentan putus sekolah maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan.

 

“Ini adalah bagian dari atensi Bapak Presiden Prabowo agar anak-anak yang putus sekolah, belum sekolah, tidak sekolah, berpotensi putus sekolah bisa dijangkau lewat Sekolah Rakyat,” pungkasnya.

 

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga menegaskan bahwa sistem rekrutmen Sekolah Rakyat memang dirancang tanpa mekanisme pendaftaran terbuka.

 

Pendekatan ini bertujuan agar program benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga miskin, khususnya yang berada pada desil 1 dan desil 2.

 

“Sekolah Rakyat ini bukan berbasis pendaftaran, tetapi berbasis rekrutmen menggunakan data DTSEN, sehingga benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan,” kata Agus.

 

Ia menambahkan bahwa integrasi data menjadi kunci dalam memastikan seluruh program sosial berjalan secara efektif, terukur, dan tepat sasaran.

 

“Kami ingin memastikan seluruh program sosial terintegrasi, tepat sasaran, dan berdampak nyata melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah,” pungkasnya.

 

[w.R]

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.