Kata Papua

Resiliensi Media di Papua sebagai Fondasi Informasi Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan - Kata Papua

Resiliensi Media di Papua sebagai Fondasi Informasi Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Resiliensi Media di Papua sebagai Fondasi Informasi Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan

Oleh: Yohanis Mandacan

Pendewasaan ekosistem media di Papua menjadi salah satu prasyarat penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Di tengah percepatan transformasi digital, derasnya arus informasi, serta berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, tantangan yang dihadapi media tidak lagi sebatas bagaimana menyampaikan berita dengan cepat, tetapi juga bagaimana menjaga akurasi, integritas, dan kepercayaan publik. Resiliensi media harus dimaknai sebagai kemampuan insan pers dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempertahankan profesionalisme, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan teknologi, serta memastikan ruang informasi tetap sehat dan produktif bagi masyarakat.

 

 

 

 

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Tokoh Media Papua sekaligus Direktur Media Seputar Papua, Misbah Latuapo, yang menilai bahwa literasi digital harus menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas bermedia. Menurut Misbah, perkembangan teknologi telah mempercepat distribusi informasi, namun pada saat yang sama menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari seluruh pengguna media digital. Ia berpandangan bahwa budaya verifikasi harus menjadi kebiasaan kolektif agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Misbah juga menegaskan bahwa kecerdasan buatan merupakan instrumen yang dapat membantu mempercepat akses informasi, tetapi hasil yang dihasilkan tetap memerlukan proses pemeriksaan melalui sumber-sumber yang kredibel sehingga teknologi tidak menggantikan tanggung jawab manusia dalam memastikan validitas informasi.

 

 

 

 

Penguatan resiliensi media di Papua juga harus didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor jurnalistik. Profesionalisme wartawan tetap menjadi pilar utama dalam menjaga kualitas informasi publik. Perbedaan mendasar antara jurnalisme profesional dan jurnalisme warga perlu dipahami secara proporsional. Partisipasi masyarakat dalam mendokumentasikan berbagai peristiwa merupakan perkembangan positif yang memperluas ruang partisipasi publik. Namun demikian, produk informasi yang dihasilkan tetap memerlukan proses verifikasi, konfirmasi, dan penyuntingan agar memenuhi standar jurnalistik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi wartawan, penguatan kode etik, serta pengembangan kapasitas organisasi media harus menjadi agenda berkelanjutan dalam memperkuat daya tahan industri pers di Papua.

 

 

 

 

Di sisi lain, media sosial juga perlu diposisikan sebagai ruang edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Konten digital yang diproduksi seharusnya tidak hanya berorientasi pada jumlah tayangan atau popularitas, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang nyata. Informasi yang disampaikan secara bertanggung jawab mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, memperkuat budaya dialog, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan publik. Dalam konteks pembangunan Papua, media memiliki fungsi strategis untuk memperkenalkan berbagai kemajuan pembangunan, menyampaikan aspirasi masyarakat secara objektif, sekaligus mempertemukan berbagai kepentingan dalam ruang diskusi yang sehat.

 

 

 

 

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penguatan budaya riset dalam produksi informasi publik. Informasi yang dibangun di atas data yang valid akan memiliki daya pengaruh yang lebih kuat dibandingkan narasi yang hanya bertumpu pada opini. Karena itu, pengembangan konten jurnalistik maupun dokumenter perlu didukung oleh penelitian, penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan, narasumber yang kredibel, serta analisis yang memberikan perspektif solusi. Pendekatan berbasis data akan memperkuat kualitas advokasi publik sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh para pemangku kebijakan di Papua.

 

 

 

 

Komitmen memperkuat resiliensi media juga tercermin melalui pelaksanaan Focus Group Discussion yang diinisiasi Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam penyusunan desain implementasi Policy Sandbox Penguatan Pers dan Media Massa. Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekosistem media dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Yakob Kareth berpandangan bahwa media merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan sekaligus membangun ruang publik yang sehat dan partisipatif.

 

 

 

 

Sementara itu, Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas Nuzula Anggeraini menilai bahwa penguatan pers merupakan bagian penting dalam memperkokoh demokrasi karena masyarakat memerlukan akses terhadap informasi yang akurat agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses pembangunan.

 

 

 

 

Pendekatan kolaboratif tersebut menjadi langkah yang relevan mengingat tantangan media di Papua tidak hanya berkaitan dengan kualitas jurnalistik, tetapi juga transformasi digital, keterbatasan infrastruktur, keberlanjutan model bisnis perusahaan pers, hingga peningkatan kesejahteraan wartawan. Diversifikasi sumber pendapatan media, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan regulasi yang adaptif menjadi bagian dari solusi untuk membangun industri pers yang mandiri, profesional, dan mampu bersaing di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat.

 

 

 

 

Resiliensi media di Papua merupakan investasi jangka panjang bagi terciptanya masyarakat yang semakin cerdas, kritis, dan produktif. Media yang profesional akan memperkuat kualitas demokrasi, meningkatkan efektivitas komunikasi pembangunan, serta membangun kepercayaan publik terhadap berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara media, pemerintah, akademisi, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Dengan literasi digital yang semakin baik, budaya verifikasi yang semakin kuat, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada penguatan industri pers, Papua memiliki peluang besar untuk menghadirkan media yang tangguh, adaptif, dan mampu menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memperkuat persatuan bangsa.

 

 

 

 

*Penulis merupakan pemerhati media dan Pembangunan Papua

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.                           Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak.