Kata Papua

Resiliensi Media Kunci Menjaga Persatuan di Tengah Perang Informasi - Kata Papua

Resiliensi Media Kunci Menjaga Persatuan di Tengah Perang Informasi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Resiliensi Media Kunci Menjaga Persatuan di Tengah Perang Informasi

Resiliensi media menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga persatuan bangsa di tengah meningkatnya ancaman hoaks, disinformasi, dan perkembangan teknologi digital yang membuat penyebaran informasi palsu semakin sulit dikenali.

 

Di tengah derasnya arus informasi, media yang profesional dan kredibel dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat.

 

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan pers merupakan benteng utama dalam menghadapi perang informasi.

 

Menurutnya, pemerintah dan insan pers memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kualitas informasi di ruang publik.

 

“Kami memandang rekan-rekan pers sebagai benteng pertahanan melawan hoaks dan disinformasi,” ujar Fifi.

 

Ia mengingatkan bahwa percepatan penyebaran informasi tidak boleh mengorbankan prinsip jurnalistik.

 

“Di era digital, kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi,” katanya.

 

Fifi juga menegaskan produk jurnalistik harus berorientasi pada kepentingan publik.

 

“Produk jurnalistik harus berorientasi pada kepentingan dan memberikan manfaat bagi publik di tengah tekanan kecepatan produksi informasi.” tegas Fifi.

 

Pandangan serupa disampaikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat.

 

Menurutnya, pers tetap menjadi rujukan utama masyarakat di tengah ledakan informasi yang terjadi saat ini. Informasi yang dibutuhkan publik harus berasal dari sumber yang terpercaya sehingga mampu memperkuat kepercayaan dan menjaga kohesi sosial.

 

Upaya memperkuat ketahanan informasi juga diwujudkan melalui inovasi digital.

 

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyebut tiga inovasi Indonesia yang meraih pengakuan dalam ajang WSIS Prizes 2026 menunjukkan transformasi digital nasional semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

“Saya melihat yang jadi nomine dan pemenang di WSIS tahun ini bobotnya makin kuat sejak tiga tahun terakhir,” ujar Nezar.

 

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah Jakarta Lawan Hoaks (Jalahoaks), yang dinilai semakin relevan menghadapi maraknya disinformasi berbasis kecerdasan artifisial.

 

“Hoaks makin lama makin canggih, terlebih dengan adanya generative AI. Bisa dibuat hoaks yang sangat mirip dengan sesuatu yang otentik,” ungkapnya.

 

Nezar menilai platform verifikasi informasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap informasi palsu.

 

“Inisiatifnya sangat baik, sangat useful, juga impactful untuk mendorong transformasi digital dalam layanan publik,” katanya.

 

Penguatan media yang berintegritas, didukung inovasi digital dan budaya verifikasi informasi, menjadi fondasi penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah perang informasi yang semakin kompleks.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.                           Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak.