Oleh: Arman Panggabean
Dalam rangka mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan sosial, pendirian Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia mendapat respons positif dari berbagai pihak sebagai solusi konkret terhadap tantangan akses pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menyentuh akar persoalan pendidikan, tetapi juga berupaya memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan daya saing sumber daya manusia sejak usia dini.
Sebanyak 13 Sekolah Rakyat resmi dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI, dan direncanakan akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Sekolah ini diperuntukkan bagi 1.353 anak dari keluarga miskin yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Sasaran dari program ini mencakup jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Dengan skala persebaran yang luas, program ini diharapkan menjangkau anak-anak yang selama ini tidak tersentuh layanan pendidikan formal karena terhambat oleh keterbatasan finansial dan geografis.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan manifestasi konkret dari keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Menurutnya, inisiatif ini mencerminkan komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Herman juga menambahkan bahwa keberadaan sekolah ini menjadi bagian dari upaya sistemik pemerintah untuk melanjutkan agenda perbaikan dan pemerataan di sektor pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, turut menegaskan pentingnya Sekolah Rakyat dalam konteks pengurangan angka putus sekolah. Menurutnya, tidak boleh ada satu pun anak di Jawa Barat yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena persoalan biaya atau hambatan administratif. Program ini dirancang agar dapat menyentuh dan melindungi kelompok masyarakat paling rentan agar mereka tetap mendapatkan hak atas pendidikan yang layak.
Komitmen terhadap standarisasi pendidikan juga terlihat dalam kunjungan Kepala Staf Kepresidenan RI, Anto Mukti Putranto, ke lokasi Sekolah Rakyat di Gedung Poltekom di Tlogowaru Kota Malang. Dalam tinjauannya, Anto menyampaikan bahwa Presiden akan meresmikan 100 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada Juli 2025.
Setiap sekolah diproyeksikan menampung sekitar 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini tidak hanya bersifat simbolik, melainkan diarahkan untuk mencapai pemerataan standar pendidikan nasional. Anto menegaskan pentingnya memastikan bahwa anak-anak dari pelosok negeri mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan wilayah lainnya.
Tujuan utama dari standarisasi ini adalah untuk memberikan peluang pendidikan lanjutan, termasuk pendidikan vokasional yang dapat mengarahkan lulusan ke dunia kerja. Hal ini bertujuan untuk mendorong mobilitas sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, modul pembelajaran di Sekolah Rakyat dibuat tidak berbeda dari sekolah umum pada umumnya.
Perbedaan hanya terletak pada sistem asrama yang diterapkan sebagai penunjang pendidikan. Fasilitas pendukung lainnya seperti laboratorium dan CCTV turut disediakan untuk memastikan proses belajar-mengajar berlangsung optimal dan dapat dipantau langsung oleh Presiden maupun pejabat terkait.
Respons positif terhadap program ini juga datang dari wilayah Aceh. Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, menyambut kehadiran Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata dalam mengatasi kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan akses pendidikan.
Ia menyampaikan pandangannya saat menghadiri pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sentra Darussa’adah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Menurut Muharram, kehadiran Sekolah Rakyat jenjang SMA memberikan harapan baru bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Aceh Besar dilakukan di dua lokasi, yakni di Sentra Darussa’adah dan Indrapuri, masing-masing menampung 100 siswa. Total 200 siswa yang terlibat dalam dua sekolah ini menjadi bagian dari upaya menjangkau lapisan masyarakat yang paling membutuhkan.
Muharram menekankan bahwa Aceh Besar merasa bersyukur karena menjadi salah satu kabupaten pertama yang menjalankan program ini. Ia menilai bahwa perhatian negara terhadap rakyat kecil benar-benar diwujudkan melalui pendirian Sekolah Rakyat.
Lebih jauh, Muharram menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari program strategis nasional di bidang pendidikan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Presiden Prabowo, atas kepercayaan yang diberikan kepada Aceh Besar dalam menjalankan program ini.
Selain itu, Muharram juga berharap agar inisiatif ini tidak berhenti pada tahap percontohan semata. Menurutnya, Sekolah Rakyat harus terus dikembangkan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Aceh secara khusus. Dengan pengelolaan yang baik dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, ia optimis bahwa program ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata.
Sekolah Rakyat tidak hanya hadir sebagai fasilitas pendidikan alternatif, melainkan sebagai bentuk nyata keberpihakan negara terhadap rakyat miskin ekstrem. Dengan konsep inklusif, sistem asrama yang terintegrasi, serta dukungan fasilitas modern, program ini menjanjikan transformasi signifikan dalam dunia pendidikan nasional.
Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lapisan masyarakat, perlu terus menunjukkan komitmen dan konsistensi agar tujuan dari program ini benar-benar dapat diwujudkan. Bagi kita yang mendambakan transformasi besar dalam sistem pendidikan nasional, maka memberikan dukungan dan turut mengawal keberhasilan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun masa depan yang lebih setara dan penuh harapan.
)* Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute
