Oleh: Salsha Putri
Pemerintah terus memperlihatkan keseriusannya dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin yang memiliki potensi tinggi. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu bukti nyata dari langkah pemerintah yang berorientasi pada keadilan sosial. Melalui desain yang inklusif dan terstruktur, program ini diharapkan mampu memberikan jawaban konkret atas permasalahan pendidikan yang selama ini masih dihadapi sebagian besar kelompok rentan.
Inisiatif ini digerakkan secara progresif oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa persiapan sekolah ini tengah berlangsung cepat dan menyeluruh. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, sekolah ini ditargetkan mulai beroperasi. Persiapan tersebut melibatkan banyak aspek penting, mulai dari penyusunan dasar regulasi hingga perekrutan tenaga pengajar dan pendaftaran siswa. Dengan pendekatan menyeluruh, pemerintah menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar gagasan, melainkan kebijakan yang dijalankan secara terukur dan sistematis.
Konsep yang diterapkan dalam pembangunan Sekolah Rakyat juga mencerminkan efektivitas kebijakan. Pemerintah mengintegrasikan tiga pendekatan strategis, yakni pemanfaatan aset gedung milik negara, revitalisasi aset eksisting, dan pembangunan gedung baru di atas lahan dengan standar minimal. Pendekatan ini tidak hanya memaksimalkan aset negara yang sudah ada, tetapi juga mempercepat pelaksanaan di berbagai daerah. Dengan target awal pembangunan 200 sekolah, pemerintah membagi pembiayaan antara APBN dan kontribusi dari mitra strategis. Hal ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam menggalang partisipasi lintas sektor untuk mempercepat tujuan pendidikan nasional.
Hingga saat ini, sudah terdapat 67 lokasi yang siap digunakan untuk program ini, meningkat dari data sebelumnya yang menunjukkan 53 lokasi. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan aset milik Kementerian Sosial yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk sentra dan balai. Tiga provinsi utama yang menjadi prioritas pelaksanaan tahap awal adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ketiganya dipilih berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan urgensi akses pendidikan yang merata.
Komitmen terhadap keberlanjutan program ini juga ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Menteri Sosial yang turut terlibat dalam proses sosialisasi dan koordinasi di daerah. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan secara aktif demi mempercepat pelaksanaan program. Di lapangan, banyak kepala daerah yang tidak hanya menyambut baik program ini, tetapi juga secara konkret mengusulkan lokasi dan aset yang bisa segera dimanfaatkan. Dukungan mereka memperkuat sinyal positif terhadap implementasi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan keadilan pendidikan.
Berbeda dengan model sekolah konvensional, Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang fokus pada siswa miskin berprestasi. Konsep ini menghadirkan pembinaan 24 jam dalam lingkungan yang terkontrol, sehingga siswa tidak hanya dibentuk dari sisi akademik, tetapi juga dari karakter, kepemimpinan, dan nasionalisme. Kurikulum yang diterapkan menggabungkan standar nasional dan internasional, menjadikan lulusan sekolah ini diharapkan tidak hanya mampu bersaing di tingkat lokal, tetapi juga global.
Dukungan negara terhadap siswa di Sekolah Rakyat juga diberikan secara penuh. Semua kebutuhan siswa, mulai dari biaya pendidikan, seragam, alat tulis, hingga kebutuhan harian ditanggung oleh pemerintah. Pendekatan ini diambil untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi hambatan bagi siswa miskin untuk meraih pendidikan berkualitas. Hal ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga negara.
Pemerintah daerah juga menunjukkan dukungan penuh terhadap program ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, misalnya, menilai Sekolah Rakyat sebagai upaya strategis dalam memutus rantai kemiskinan. Ia menyatakan kesiapan provinsinya dalam menyediakan lahan dan membangun sinergi dengan pemerintah pusat. Respons seperti ini menjadi indikator bahwa Sekolah Rakyat diterima dengan baik sebagai solusi konkret oleh pemerintah daerah.
Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah pusat juga memberi perhatian serius terhadap program ini. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat telah masuk dalam alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025. Artinya, pemerintah tidak hanya menyusun kebijakan di atas kertas, tetapi juga telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan nyata. Rencana ini turut mencakup pengadaan tenaga pendidik dan penyediaan sarana prasarana, dengan tetap berkoordinasi secara intensif bersama pemerintah daerah.
Dengan dukungan anggaran yang kuat dan strategi implementasi yang matang, Sekolah Rakyat menjadi simbol keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin yang memiliki semangat belajar tinggi. Tidak hanya membuka akses pendidikan yang lebih luas, tetapi juga memberikan jaminan kualitas dan keberlanjutan. Melalui program ini, pemerintah membangun fondasi penting untuk mencetak generasi yang tidak hanya terdidik, tetapi juga berdaya saing tinggi.
Upaya ini menunjukkan bahwa negara hadir secara konkret untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal hanya karena kemiskinan. Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan langkah strategis menuju pemerataan kesempatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan sosial yang lebih merata. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan kolaboratif, Sekolah Rakyat akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan pendidikan Indonesia.
)* Pemerhati Kebijakan Publik
