Lompat ke konten utama

Kata Papua

Sekolah Rakyat Pilar Pendidikan untuk Semua Kalangan - Kata Papua

Sekolah Rakyat Pilar Pendidikan untuk Semua Kalangan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Rafi Ramadhan

Pendidikan bukan sekadar hak, melainkan fondasi utama bagi terciptanya generasi bangsa yang memiliki daya saing dan bermartabat. Melalui kebijakan Sekolah Rakyat, pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang berada dalam kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Inisiatif ini memperkuat komitmen bangsa dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem lewat pendidikan berkualitas yang terjangkau dan menyeluruh. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school), mencakup jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA, dengan biaya penuh ditanggung pemerintah yakni mulai dari akomodasi, makanan bergizi, alat tulis, seragam, pemeriksaan Kesehatan, hingga pendidikan formalnya.

Sekolah Rakyat bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara kepada anak-anak dari latar belakang ekonomi terbatas, agar mereka tidak tertinggal hanya karena keterbatasan finansial. Dalam pembangunannya pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat pada 2025. Dari jumlah tersebut, 53 lokasi merupakan bangunan eksisting yang siap difungsikan, sementara 147 lokasi lainnya dibangun dari awal di area prioritas seperti daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) dengan lokasi prioritas terletak di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, dengan fokus pada daerah dengan kemiskinan ekstrem.

Program ini akan diikuti oleh 100 titik Sekolah Rakyat yang siap menerima peserta didik baru, didukung digitalisasi tata kelola dan sistem kesehatan gratis bagi siswa melalui kerja sama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Sehingga program ini mampu mencakup lebih dari 9.700 siswa, dengan infrastruktur pendukung seperti kamar asrama lengkap, ruang belajar modern, dan fasilitas kesehatan dasar. Sinergi antar Lembaga menjadi tulang punggung pelaksanaan kebijakan ini. Dengan Kemensos sebagai pemimpin koordinasi program serta pengelolaan siswa, dan Kementerian Pekerjaan Umum membangun infrastruktur sekolah, mulai dari bangunan kelas, asrama, fasilitas olahraga, hingga lingkungan sekolah yang sesuai standar modern.

Demi mendukung program ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merekrut sekitar 60.000 tenaga pendidik dari guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengisi formasi di sekolah ini dengan tujuan menjaga mutu pendidikan serta menyediakan materi pembelajaran dan mentoring yang dilakukan secara menyeluruh. Sekolah Rakyat dilengkapi program matrikulasi selama satu tahun. Langkah ini didesain untuk menyiapkan siswa dari kelompok rentan agar dapat mengikuti pembelajaran formal dengan lebih mantap, terlebih jika kondisi awal kurang siap secara akademik atau mental sosial.

Selain itu, kebijakan ini membuka ruang pembekalan bagi pelajar dalam seni, olahraga, literasi digital, hingga pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) untuk kebutuhan lokal seprti pertanian, perikanan, pemasaran produk lokal, dan inovasi kewirausahaan. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sujadmiko, mengatakan bahwa para siswa lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya dipersiapkan untuk menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi, tapi juga diberi peluang diikutsertakan dalam program strategis nasional yakni seperti pembangunan infrastruktur, subsidi pangan, atau layanan publik lainnya. Model ini menjadikan anak-anak dari latar prasejahtera memiliki akses ekonomi dan kesempatan kerja setara.

Hal senada juga diungkapkan Direktur eLaw Institute, Eko Prastowo, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Ia mendorong agar kurikulumnya mengintegrasikan modul praktis terkait AI dan keterampilan yang relevan untuk mendukung kehidupan sekaligus memberdayakan komunitas lokal. Program Sekolah Rakyat mewakili langkah strategis pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai alat utama memutus rantai kemiskinan ekstrem.

Dengan pendekatan boarding school, pendanaan penuh oleh negara, kurikulum adaptif, dan integrasi teknologi digital, program ini berbeda dari sekadar subsidi pendidikan konvensional. Selain itu, penggunaan sistem LMS (Learning Management System), smartboard, dan penggunaan laptop di kelas memberikan akses pada teknologi pendidikan modern yang menjadikan Sekolah Rakyat berbeda dari sekadar sekolah gratis biasa. Jika dilaksanakan dengan integritas, inklusivitas, dan pengelolaan yang transparan, Sekolah Rakyat dapat mentransformasi generasi dari kelompok paling rentan menjadi agen perubahan yakni dengan mengubah status sosial mereka lewat kualitas pendidikan yang pantas.

Sekolah Rakyat adalah lompatan besar dalam sistem pendidikan nasional berbasis afirmatif, fokus pada keadilan sosial, dan dirancang untuk memutus siklus kemiskinan lewat pendidikan. Dengan akses penuh tanpa biaya, lingkungan belajar yang layak, dan kurikulum modern, program ini dapat menjadi fondasi pendidikan inklusif Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, sekolah ini bukan hanya institusi belajar, tetapi simbol kehadiran negara dalam mendidik dan mengangkat setiap anak Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan keberpihakan kebijakan yang kuat, komitmen antar lembaga pemerintahan, dan pengawasan aktif publik, Sekolah Rakyat tidak sekadar program tetapi janji bahwa setiap anak bangsa, bagaimanapun latar belakangnya, memiliki kesempatan nyata untuk berkembang, berdaya, dan mengubah nasib keluarganya melalui pendidikan yang bermakna serta inklusif.

)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa 

Oleh: Gavin Asadit Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa. Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh. Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang. Muhamad Mardiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat silaturahim agar masyarakat dapat menghadapi perbedaan secara lebih tenang dan dewasa. Semangat tersebut menjadi relevan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang selama momentum September Hitam 2026. Isu September Hitam tidak semestinya menjadi alasan masyarakat untuk saling berhadapan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bahwa sejarah harus dipelajari secara objektif agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran dan mencegah terulangnya berbagai persoalan kemanusiaan. Aktivis pemuda dan mahasiswa M. Fad mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dalam momentum September Hitam 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut M. Fad, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Sebagai kelompok yang dekat dengan tradisi intelektual dan gerakan sosial, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan dan data, bukan sekadar mengikuti arus informasi yang sedang ramai. Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Ruang diskusi, edukasi, kajian sejarah, serta kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sekaligus mencegah konflik akibat kesalahpahaman informasi. Peran generasi muda semakin penting karena sebagian besar percakapan mengenai September Hitam berlangsung di ruang digital. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan. Penggunaan media sosial tanpa kemampuan memilah informasi dapat menimbulkan persoalan baru. Konten yang dipotong dari konteks, judul provokatif, hingga informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam edukasi HAM, media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai isu, tetapi informasi yang ditemukan tetap perlu diperdalam melalui sumber kredibel dan pembelajaran komprehensif. Generasi muda perlu memahami sejarah pelanggaran HAM secara utuh, bukan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pembelajaran agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama semakin kuat. Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan sosial. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi sarana mendorong perbaikan. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan antarsesama warga negara. Persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Persatuan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan penghormatan terhadap satu sama lain. Perbedaan pilihan, pendapat, maupun cara melihat sejarah seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari bangsa yang sama. Dalam konteks September Hitam 2026, generasi muda memiliki kesempatan menunjukkan bahwa refleksi sejarah dapat dilakukan secara dewasa. Mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun ruang publik yang edukatif. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi di media sosial. Memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru menyebarkan konten merupakan langkah sederhana untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan literasi informasi yang kuat, perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa mengganggu persatuan. *) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan