Lompat ke konten utama

Kata Papua

Semakin Meresahkan, KST Harus Segera Ditumpas - Kata Papua

Semakin Meresahkan, KST Harus Segera Ditumpas

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Moses Waker

Separatisme Papua masih menjadi masalah yang pelik dan tidak terselesaikan ditanah Papua, sejumlah pendekatan hingga strategi masih terus dilakukan demi terwujudkan Papua yang damai.

Namun keberadaan Kelompok Separatis Teroris (KST) rupanya menambah daftar masalah diPapua, sehingga KST harus segera ditumpas demi terciptanya pembangunan di Papua.

KST telah berulah dengan menebarkan teror serta aksi yang tidak bisa dimaafkan. Beberapa hari yang lalu, KST telah menghilangkan nyawa seorang tukang ojek bernama Damri di Puncak Papua Tengah. Korban tersebut meninggal karena terkena tembakan dan luka bacok di bagian tubuh.

Peristiwa tersebut terjadi saat korban selesai makan siang dan hendak mencari penumpang di sekitar wilayah Distrik Ilaga-Gome. Bahkan saat proses evakuasi sempat terjadi kontak senjata antara anggota TNI-Polri dan kelompok separatis.
Di tempat berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan, seorang anggota TNI bernama Serja Jeky juga dinyatakan tewas setelah mendapatkan tikaman dari orang yang tidak dikkenal di Pasar Sinak Kabupaten Puncak Jaya.
Selain itu, kelompok separatis juga menembaki karyawan Bank BPD hingga meninggal. Hal ini rupanya menunjukkan bahwa KST sepertinya tengah menunjukkan eksistensinya dengan melakukan hal yang tidak diperlukan.
Ulah tersebut rupanya mendapat respon cepat dari Bupati Puncak Willem Wandik. Dirinya telah meminta kepada masyarakat termasuk Polri dan TNI untuk selalu waspada. Kemudian kepada warga sipil terutama yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk tidak melintasi lokasi yang dianggap rawan. Untuk diketahui bahwa sejumlah kasus penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis seringkali melibatkan tukang ojek sebagai pihak yang diserang.
Hal tersebut memunculkan stereotype bahwa tukang ojek merupakan bagian dari aparat keamanan yang sudah melekat di kelompok separatis.
Sementara itu, Irjen Mathius D Fakhiri selaku Kapolda Papua telah memberikan instruksi kepada personelnya untuk menindak tegas para pelaku penyerangan. Dirinya juga berjanji akan memberikan kompensasi kepada pihak keluarga yang ditinggalkan.
Selain itu, kejadian terbaru pada 7 Februari 2023 juga tidak kalah keji, di mana kelompok separatis yang dipimpin oleh Egianus Kogoya membakar pesawat Susi Air di lapangan terbang Distrik Nduga, Kabupatan Nduga, Papua Pegunungan. Pasca pembakaran, Pilot Susi Air disandera oleh segerombolan tersebut di suatu tempat.
Kelompok Egianus Kogoya juga disebut melakukan ancaman terhadap pekerja bangunan dan masyarakat Paro hingga harus mengungsi dan dievakuasi oleh aparat TNI-Polri menggunakan helikopter.
Sejumlah kajian hingga saat ini telah dilakukan dalam rangka pemberantasan kelompok separatis di Papua. Berdasarkan peristiwa penyerangan yang terjadi selama tahn 2022, terdapat 53 korban jiwa yang berasal dari sipil maupun aparat TNI-Polri yang menjadi korban kekejaman kelompok separatis.
Tidak hanya di wilayah puncak saja, tetapi aksi kejam dari KST seperti yang terjadi di Pegunungan Bintang dipastikan bukanlah cerita bohong. Salah satu buktinya adalah penyerangan KST kepada petugas kesehatan/medis, padahal petugas medis tidak boleh mendapatkan serangan.
Tercatat KST telah menjebak seorang Perawat, lalu menyiksa, memperkosa dan membunuhnya. Lalu mayatnya dilempar ke jurang. Berselang 6 bulan kemudian, menyusul penyerangan kelompok separatis terhadap pekerja tower Palapa Timur Telematika. Di mana sebanyak 8 pekerja tewas ditembak di Kabupaten Puncak.
Aksi kelompok separatis tersebut tentu saja tidak bisa dibilang hanya aksi kriminal, lebih dari itu gerakan separatis Papua memang menginginkan referendum untuk memilih merdeka dan lepas dari Indonesia.
Dalam hal ini, tentu saja pemerintah pusat harus cerdas dalam menggali serta memanfaatkan modal sejarah dan sosial, serta kebijakan lokal dengan menggencarkan kampanye melalui kemajuan teknologi informasi untuk mengungkap berbagai hasil pembangunan yang telah dicapai.
Pemerintah pusat juga harus bisa mengimplementasikan pendekatan holistik agar resolusi konflik non kekerasan diintroduksi secara efektif untuk mengeliminasi gerakan separatis dengan menjawab akar masalahnya, yakni marginalisasi Orang Asli Papua (OAP).
Eksistensi KST di Papua dengan semua aksi bejadnya selama ini pasti menimbulkan rasa takut yang tak berkesudahan bagi warga setempat. Tidak salah jika warga Papua meradang dan mengekspresikan kecemburuan mereka terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air di wilayah lain yang boleh menikmati dinamika kehidupan normal tanpa rasa takut oleh serangan dadakan dari KST.
Jika selama ini KST menyatakan berjuang untuk melepaskan Papua dari NKRI, aksi tersebut nyatanya hanya membuat masyarakat takut, kenyataannya rakyat sipil menjadi korban kekerasan dan penembakan oleh ulah anggota KST.
KST kerap berlindung di balik HAM ketika aparat melancarkan tugasnya, tetapi kenyataannya KST juga memiliki persenjataan yang kerap digunakan untuk mengancam masyarakat Papua yang tidak bersalah.
KST merupakan segerombolan orang yang gemar merusak fasilitas umum serta gemar menebarkan teror. Mereka tidak bisa melihat pembangunan yang dibangun oleh pemerintah.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata