Oleh : Deka Prawira
Gelombang aspirasi yang muncul melalui berbagai aksi demonstrasi di sejumlah daerah menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan dinamis. Mahasiswa, pelajar, hingga pemuda tetap menjadi motor dalam menyuarakan pendapat. Namun, dinamika ini juga menghadirkan tantangan: bagaimana memastikan bahwa demonstrasi tetap berlangsung damai, beretika, dan tidak berujung pada tindakan anarkis. Dalam konteks inilah, soliditas TNI-Polri serta kesadaran masyarakat untuk menjaga aksi damai menjadi kunci agar demokrasi tetap sehat dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) sekaligus Komite Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Fikri, menegaskan bahwa penyampaian pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun, ia mengingatkan hak tersebut harus dijalankan dengan tertib, damai, dan bermartabat. Ia mengkritisi keras praktik anarkis, vandalisme, atau upaya memprovokasi rakyat agar berhadapan dengan aparat. Menurutnya, tindakan semacam itu hanya akan merugikan masyarakat, mencederai semangat demokrasi, dan merusak citra perjuangan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip G-DELAPAN yang diusung ASRI dan KNPRI, yang menekankan demokrasi tanpa anarkisme, efektivitas aspirasi, serta kebebasan berekspresi yang dijamin tanpa kriminalisasi.
Fikri juga menaruh keyakinan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memberi solusi nyata demi keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan rakyat. Pesan ini penting karena menegaskan bahwa pemerintah harus tetap responsif terhadap aspirasi publik, sementara masyarakat tetap menjaga koridor damai dalam menyuarakan pendapat. Aspirasi bisa kuat dan bermakna, tetapi hanya jika disampaikan secara beradab.
Apresiasi terhadap aparat juga datang dari Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM). Komandan Nasional KOKAM, Elly Oscar, menilai langkah cepat Polri menindak anggotanya yang melanggar prosedur dalam mengawal aksi adalah bukti profesionalitas dan transparansi hukum. Ia menekankan bahwa aspirasi rakyat dapat tersampaikan dengan santun dan beretika jika aparat juga mengedepankan pendekatan humanis. Sikap ini menumbuhkan kepercayaan publik dan menguatkan keyakinan bahwa demokrasi akan semakin sehat apabila kedua pihak, baik masyarakat maupun aparat, sama-sama menjunjung etika.
Dari sisi aparat, soliditas TNI dan Polri menjadi simbol sekaligus bukti konkret kehadiran negara di tengah masyarakat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa sinergi TNI-Polri tidak sekadar seremonial. Patroli gabungan yang rutin dilakukan adalah langkah nyata untuk memastikan rasa aman masyarakat. Kehadiran bersama ini menjadi bukti bahwa negara hadir dalam setiap dinamika, tidak membiarkan masyarakat berjalan sendiri.
Hal senada disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, yang menekankan peran preventif TNI dalam menjaga stabilitas nasional. Ia menambahkan, keterbukaan terhadap kritik publik menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki langkah pengamanan. Dengan masukan dari masyarakat dan pengamat, TNI dapat lebih antisipatif dan cermat. Ini adalah sikap modern dalam menjaga keamanan, di mana demokrasi dan keterbukaan saling memperkuat.
Implementasi soliditas TNI-Polri juga terlihat di daerah. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Alamsyah Parulian Hasibuan, menuturkan bahwa patroli gabungan tidak hanya menciptakan rasa aman, melainkan juga manifestasi nyata dari kehadiran aparat di tengah masyarakat. Dengan pendekatan itu, rakyat tidak hanya merasa terlindungi, tetapi juga merasakan langsung bahwa aparat hadir mendampingi kehidupan mereka.
Dukungan juga datang dari elemen sipil. Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, menepis isu yang menyebut TNI dan Polri tengah berseteru. Ia menegaskan bahwa isu tersebut hanyalah propaganda provokatif yang tidak sesuai kenyataan di lapangan. Menurutnya, tanpa TNI-Polri, mustahil kedaulatan dan keamanan negara dapat dijaga. Pandangan ini menegaskan bahwa upaya untuk memecah belah aparat hanyalah strategi pihak tertentu untuk melemahkan fondasi demokrasi.
Di sisi lain, muncul pula pandangan bahwa kerusuhan yang sempat terjadi bukanlah kegagalan intelijen. Dosen Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, menyatakan bahwa intelijen sejatinya telah memprediksi adanya aksi unjuk rasa. Namun, ia menjelaskan bahwa tugas intelijen adalah memberi informasi kepada pengguna kebijakan, bukan melakukan penindakan. Menurutnya, situasi di lapangan bisa berubah sangat cepat, sementara sejumlah provokasi masif yang berkembang di media sosial turut memengaruhi dinamika. Ia menilai memang ada keterlambatan penanganan isu yang memicu unjuk rasa, namun hal itu tidak berarti intelijen gagal. Justru, ini menjadi pembelajaran bahwa penanganan isu di ruang publik, terutama di media sosial, harus dilakukan lebih dini agar tidak meluas.
Pernyataan Stanislaus menegaskan pentingnya melihat kerusuhan dengan jernih, bukan mencari kambing hitam. Intelijen telah memberi informasi, namun eksekusi tetap bergantung pada pengguna kebijakan. Dengan kata lain, kerusuhan adalah konsekuensi dari dinamika sosial yang kompleks, bukan semata-mata kegagalan aparat intelijen. Pandangan ini penting agar publik tidak terjebak dalam framing keliru yang justru bisa melemahkan kepercayaan terhadap institusi strategis negara.
Pada akhirnya, demokrasi Indonesia hanya akan semakin matang jika setiap pihak mengedepankan kedamaian, rasa hormat, dan kebersamaan. Demonstrasi adalah hak, tetapi harus dijaga agar tetap damai. Anarkisme bukan jalan keluar, dan kerusuhan bukanlah tanda kegagalan intelijen, melainkan peringatan bagi kita semua untuk lebih cerdas mengelola aspirasi. Soliditas TNI-Polri bersama rakyat adalah modal terbesar untuk menjaga persatuan, stabilitas, dan masa depan bangsa.
)* Penulis adalah Pengamat sosial politik
