Oleh: Alexander Royce
Gelombang unjuk rasa yang merebak di berbagai daerah Indonesia pada akhir Agustus lalu seketika berubah menjadi kerusuhan besar. Dari yang mulanya hanya aksi protes atas kebijakan tunjangan parlemen dan kasus tragis seorang pengemudi ojek online, berkembang menjadi rangkaian kekerasan massal. Gedung DPRD dibakar, fasilitas umum dirusak, dan aktivitas ekonomi tersendat. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas nasional ketika ketidakpuasan sosial dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengobarkan anarki. Namun di tengah kepanikan, soliditas TNI dan Polri berdiri sebagai penopang utama yang mampu mengembalikan kepercayaan publik dan menjaga keutuhan bangsa.
Di tengah situasi genting, sinergi dan soliditas TNI bersama Polri tampil sebagai penentu yang mampu meredam kerusuhan. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, atas arahan Presiden, kedua institusi mendapat mandat untuk bertindak tegas sesuai hukum demi mengembalikan keamanan di berbagai daerah terdampak. Sikap tersebut mencerminkan keseriusan aparat dalam memastikan masyarakat tidak terjebak dalam lingkaran ketakutan dan ketidakpastian.
Sinergi ini diperkuat oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI (Marinir) Freddy Ardianzah, yang menyoroti maraknya hoaks dan fitnah yang menyudutkan TNI. Ia menilai narasi provokatif yang menyebut TNI sebagai dalang kerusuhan telah melukai hati prajurit, padahal kenyataannya TNI bersama Polri justru menjadi garda terdepan meredam situasi. Freddy juga menegaskan bahwa semua tindakan TNI berada dalam koridor konstitusi dan sepenuhnya sejalan dengan arahan Presiden, sehingga tidak ada ruang bagi spekulasi terkait darurat militer.
Dukungan moral juga datang dari Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, yang menekankan bahwa soliditas TNI-Polri berhasil menghentikan aksi anarkis di berbagai daerah. Menurutnya, koordinasi erat antara kedua institusi menjadi faktor kunci yang membuat situasi dapat dikendalikan tanpa menimbulkan eskalasi yang lebih parah. Hal ini menepis keraguan publik bahwa aparat akan kesulitan menghadapi gelombang protes besar-besaran.
Polri kini juga menggandeng BAIS-TNI dan BIN untuk menelusuri aktor intelektual di balik kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September. Langkah intelijen strategis ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mencegah berulangnya peristiwa serupa di masa depan. Di level lokal, Mendagri, Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah memperkuat Satlinmas, siskamling, dan pos ronda agar masyarakat memiliki peran langsung dalam menjaga keamanan lingkungannya.
Di luar upaya penanganan keamanan, pemerintah juga menunjukkan sikap responsif terhadap akar persoalan. Presiden Prabowo Subianto mencabut sejumlah tunjangan legislatif yang memicu protes, melarang perjalanan luar negeri anggota DPR, dan memastikan penyelidikan transparan atas kasus kematian driver ojek online. Tindakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak sekadar mengedepankan pendekatan keamanan, melainkan juga mendengar aspirasi rakyat dengan langkah nyata.
Kerusuhan yang meluas dari Jakarta hingga berbagai provinsi memperlihatkan dampak serius terhadap perekonomian. Infrastruktur publik rusak, layanan terganggu, dan aktivitas perdagangan sempat lumpuh. Namun berkat sinergi aparat, situasi berangsur pulih. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa TNI dan Polri menanggalkan ego sektoral demi kepentingan bangsa, dan itu menjadi fondasi penting bagi stabilitas nasional.
Ketika demonstrasi di berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Yogyakarta, hingga Sulawesi Selatan sempat membara, TNI-Polri berdiri sebagai garda pelindung. Aksi pembakaran, pengrusakan fasilitas publik, dan ancaman kekerasan direspons secara profesional. Bahkan di kampus-kampus seperti UNISBA dan UNPAS yang sempat terjadi bentrokan, aparat berupaya mengendalikan massa sesuai protokol agar eskalasi tidak meluas. Semua ini menunjukkan bahwa negara hadir di saat genting, tanpa meninggalkan rakyat dalam kekacauan.
Fenomena kerusuhan ini pada akhirnya menjadi ujian bagi demokrasi sekaligus ketahanan sosial bangsa. Meski akar masalah seperti ketimpangan ekonomi dan praktik politik yang dinilai elitis masih perlu diselesaikan, pemerintah telah menunjukkan keberpihakan melalui tindakan cepat dan terukur. Di sinilah soliditas TNI-Polri memegang peranan vital: menjaga ruang aman agar kebijakan ekonomi dan sosial bisa dijalankan tanpa hambatan.
Indonesia memiliki sejarah panjang menghadapi dinamika politik dan sosial. Tetapi setiap kali bangsa ini dihadapkan pada krisis, kekuatan kolaborasi dan persatuan selalu menjadi kunci keluar dari jalan buntu. Kini, dengan dukungan penuh pemerintahan yang responsif, sinergi TNI-Polri kembali membuktikan diri sebagai jangkar stabilitas yang mampu menghentikan kerusuhan dan memulihkan harapan rakyat.
Dengan soliditas yang teruji dan kepemimpinan pemerintah yang tegas sekaligus mendengar aspirasi masyarakat, Indonesia bergerak menuju pemulihan yang lebih kuat. Kita patut optimis bahwa guncangan sosial ini justru akan melahirkan konsensus baru: menjaga persatuan, menolak provokasi, dan melangkah bersama menuju masa depan yang damai dan sejahtera. Pemerintahan hari ini layak diapresiasi karena telah membuktikan bahwa ketegasan dan keberpihakan pada rakyat dapat berjalan beriringan demi keutuhan bangsa.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
