Teror KST Hambat Pembangunan Papua
Oleh: Moses Waker
Sejumlah aksi penyerangan hingga pengrusakan terus saja dilakukan oleh KST Papua. Hal tersebut jelas sangat menghambat adanya upaya pembangunan yang diupayakan oleh Pemerintah RI, utamanya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Terkait hal tersebut, aparat keamanan kemudian menyiapkan banyak langkah dan strategi yang tepat agar bisa segera menumpas habis gerombolan itu.
Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman menyebut bahwa gerombolan kelompok separatis dan teroris (KST) Papua terus saja melancarkan berbagai macam aksi yang sangat keji dan tidak ber-prikemanusiaan hingga kerap kali memakan korban jiwa entah itu dari masyarakat sipil yang tidak berdosa ataupun dari para aparat keamanan Republik Indonesia (RI).
Bagaimana tidak, pasalnya mereka untuk mencari makan justru terus melakukan banyak aksi pemerasan kepada masyarakat, dan apabila keinginan dari mereka tidak didapatkan, maka dengan sangat tidak segan KST Papua langsung menyerang sesama warga Bumi Cenderawasih sendiri.
Gerombolan kelompok separatis dan teroris itu juga seringkali memanfaatkan dana desa dan terus berdalih seolah-olah bahwa mereka ingin memajukan dan memerdekakan Papua, namun nyatanya hal yang dilakukan dengan serangkaian aksinya justru malah sering menyerang dan juga melakukan pengrusakan perkampungan saudaranya sendiri.
Padahal sejatinya, mayoritas diantara masyarakat Bumi Cenderawasih merupakan orang-orang yang sangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hanya segelintir kecil saja orang Papua yang memberikan dukungan pada gerakan KST ataupun mereka yang mengatasnamakan dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), yaitu dengan jumlah yang hanya sekitar 200 orang saja.
Selain melakukan pemerasan kepada warga, ternyata gerombolan kelompok separatis dan teroris itu pun juga terus mengincar dan memanfaatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang telah diberikan oleh Pemerintah pusat demi pembangunan di Bumi Cenderawasih agar bisa berjalan dengan maksimal.
Sebenarnya, dari Dana Otsus Papua tersebut, cukup banyak proyek pembangunan yang memang terus dikerjakan di Tanah Papua untuk bisa memajukan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di sana. Namun, bukan malah membantu bagaimana upaya pemerintah, mereka justru terus merusak dan menyerang para pekerja proyek di provinsi paling Timur di Indonesia itu.
Mereka terus melakukan pemerasan kepada setiap proyek yang dikerjakan di Papua, kemudian jika permintaannya tidak terpenuhi, maka gerombolan KST itu tidak akan ragu untuk menyerang fasilitas maupun proyek yang sedang dikerjakan serta mereka juga tidak sedikit melakukan pembantaian pada para pekerja proyek pembangunan.
Sementara itu, memang banyak sekali aksi kekerasan yang sudah dilancarkan oleh mereka, dan bukan hanya pertama kalinya terjadi di tahun ini saja. Tercatat bahwa sejak tahun 2017 silam hingga tahun 2023 ini saja, gerombolan kelompok separatis dan teroris itu telah melakukan pembantaian terhadap 34 warga sipil dan sebanyak 12 aparat keamanan.
Jelas sekali bahwa seluruh kejahatan yang mereka lakukan merupakan jenis kejahatan kemanusiaan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan atas nama apapun, terlebih mereka yang menjadi korban atau objek pembantaian KST Papua justru kebanyakan dari warga sipil, yang mana dalam hukum perang (law humaniter) sangat terlarang untuk diserang atau diperangi.
Terkait adanya fenomena itu, Kepala Program Studi (Prodi) Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI), Muhammad Syauqillah menilai bahwa rentetan aksi teror yang terus dilakukan oleh KST Papua kepada masyarakat justru semakin menambah urgensi penanganan masalah di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan oleh pemerintahan di era Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk menciptakan pemerataan pembangunan di Indonesia dengan mengganti paradigma Jawasentris menjadi Indonesiasentris sehingga tidak ada lagi suatu wilayah tertentu yang mengalami perkembangan pesat, melainkan semua pembangunan akan merata di seluruh pelosok negeri.
Tentu saja apabila ternyata gangguan terus dilakukan oleh gerombolan kelompok separatis dan teroris itu, maka hambatan akan pembangunan di Papua jelas akan terjadi. Hal tersebut dikarenakan segenap aksi teror yang terus mereka lancarkan sudah sangat keluar dari jalur kerangka pembangunan Bumi Cenderawasih.
Sehingga, pembangunan yang selama ini digencarkan oleh pemerintah akan menjadi macet, dan bahkan secara jangka panjang akan mampu berdampak pada masalah mengenai kesejahteraan masyarakat Papua sendiri karena nantinya akses jalan dari satu wilayah ke wilayah lain di sana juga akan terhambat.
Padahal di sisi lain, pemerintah sudah sangat bekerja keras untuk bisa memberikan jaminan keamanan hingga kenyamanan hidup bagi seluruh masyarakat di Papua. Namun semua itu jelas akan sangat terganggu jika KST Papua tidak segera ditumpas habis dengan menggunakan pendekatan yang tepat dan humanis yang melibatkan banyak sekali stakeholder terkait.
Pembangunan negeri yang dilakukan oleh Pemerintah RI sejak di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, utamanya komitmen kuat untuk terus memprioritaskan Papua agar terus mengalami pembangunan yang signifikan dan kemajuan peradaban akan sangat terhambat apabila sejumlah aksi serangan dan juga pengrusakan terus dilakukan oleh KST Papua.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Makassar
