Lompat ke konten utama

Kata Papua

Tiga Bupati Inisiasi Pembentukan Asosiasi Bupati Perbatasan - Kata Papua

Tiga Bupati Inisiasi Pembentukan Asosiasi Bupati Perbatasan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Untuk mempercepat pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan, Bupati Keerom, Merauke dan Pegunungan Bintang menginisiasi Asosiasi bupati kawasan perbatasan.

Bupati Merauke Rumanus Mbaraka kepada wartawan di Jayapura, Jumat (16/4/2021) mengatakan Asosiasi bupati di kawasan perbatasan ini sebagai wadah untuk mempercepat pembangunan perbatasan sebagai beranda negara.

“Dengan adanya hubungan ini, diharapkan pembangunan kawasan perbatasan lebih maju. Sebab, akan muncul ide kreatif dan banyak hal yang bisa di dorong bukan hanya sektor tambang tapi juga di Papua ada potensi lain,” Katanya.

Seperti sektor pariwisata yang harus ditingkatkan, khusubya di wilayah Perbatasan, agar intergrasi biar lebih besar.

“Kita bisa melakukan festival budaya, kalau Covid-19 selesai begitu banyak orang yang datang ke Papua,” Terangnya.

Dengan adanya hubungan ini, citra kawasan perbatasan yang dirubah selama ini hanya selalu dengan politik, penangkapan narkoba, senjata, ketertingalan dan keterisolasian.

“Untuk itu aksesnya harus kita bangun, ke daerah yang berbatasan dengan PNG dan kita harus angkat daerah yg ada di perbatasan,” Ucapnya.

Ia mengaku selama ini pemerintah pusat telah ruang bagaimana pengelolaannya, namun baru sebatas fisik,semnetara unuk sektor ekonomi belum ada.

“Untuk itu kami ingin mendorong hadirnya Asosiasi Bupati Wilayah Perbatasan,” Katanya lagi.

Senada dengan itu, Bupati Keerom Piter Gusbager menungkapkan dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan di Merauke untuk pembentukan asosiasi bupati perbatasan.

“Kami akan melakukan pertemuan perdana di Merauke, kami sudah menyiapkan beberapa agenda untuk kepentingan pembangunan di wilayah perbatasan dan kemajuan depan masyarakat perbatasan,” Katanya.

Ditempat yang sama, Bupati Pegunungan Bintang Spei Y. Bidana menyatakan kawasan perbatasan merupakan beranda negara, di Papua pembangunan Perbatasan tidak dianggap sebagai isu strategis.

“Pembentukan asosiasi perbatasan saya dukung, sebagai wadah untuk mempercepat kerjasama antar kawasan. Banyak hal yang akan kita dorong seperti universitas perbatasan, festival budaya perbatasan ini semua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, kerjasama antara daerah,” Tuturnya.

Dengan adanya peningkatan pembangunan kawasan perbatasan, akan ada sister city antara dalam dan luar negeri serta pengembangan kopi.

“Negara harus hadir, sudah lama kita bicara soal beranda, tetapi sampai hari ini belum jadi beranda negara. Kami minta Mendagri mendukung hal ini dan Integrasi antara lembaga dipercepat,” Tambahnya.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata