Kata Papua

Tokoh Adat Ondo Papua Tegaskan NKRI Harga Mati, Jangan Dikorek-korek Lagi - Kata Papua

Tokoh Adat Ondo Papua Tegaskan NKRI Harga Mati, Jangan Dikorek-korek Lagi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Para tokoh adat Tabi dan perwakilan Tokoh Pegunungan Tengah Papua tegas menyebut bahwa 1 Juli merupakan Hari Bhayangkara bukan Hari Papua Merdeka. Mereka juga kembali menegaskan bahwa Papua masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).

Pernyataan bersama tersebut dilakukan di Pendopo / Obhe Suku Sereh Sentani Rabu (30/6) sore, dihadiri lima tokoh adat, yakni Ondoafi besar Kabupaten Keerom, Herman Yoku, Ondofolo Sentani, Yanto Ohee, Tokoh adat Pegunungan Tengah Papua Sem Kogoya, Ondo Max Ohee, anak pejuang Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 dan tokoh muda Papua Ali Kabiay.

Ondofolo Yanto Ohee sekaligus sebagai anak dari pejuang Papua Merdeka era tahun 90-an They H Eluay, menjelaskan, soal status Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Papua sudah final berintegarasi dengan NKRI, jadi jangan ada lagi yang mencoba mengorek-ngorek persoalan ini. Pepera 1969 membuktikan bahwa keterwakilan adat saat itu mendukung integrasi Papua dalam NKRI,”katanya.

Sementara, Sem Kogoya selaku perwakilan Tokoh Pegunungan Tengaj Papua juga meminta aparat tegas dalam memberantas Kelompok Selaratis Bersenjata.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden         Oleh: Fajar Dwi Santoso         Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing.                           Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi.