Kata Papua

Tokoh Adat Papua Dukung Aparat Keamanan Berantas OPM - Kata Papua

Tokoh Adat Papua Dukung Aparat Keamanan Berantas OPM

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Tokoh Adat Papua Dukung Aparat Keamanan Berantas OPM

Oleh: I. Perwita

Tokoh adat Papua memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua. Dukungan mereka terhadap aparat keamanan dalam upaya memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi sebuah langkah yang sangat diapresiasi.

Dalam konteks ini, tokoh adat Papua menjadi salah satu elemen kunci dalam membangun perdamaian dan stabilitas di Papua. Dukungan mereka tidak hanya berdampak positif bagi upaya pemberantasan OPM, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan di Papua.

Salah satu tokoh adat Papua yang sangat aktif dalam mendukung aparat keamanan dalam mengatasi OPM adalah seorang kepala suku di wilayah pegunungan Papua, Markus Haluk. Markus dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap keamanan dan ketertiban di Papua. Melalui kepemimpinannya, dia berhasil mengumpulkan dukungan dari berbagai suku di Papua untuk bersama-sama memberantas OPM. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Markus Haluk bersama dengan tokoh adat lainnya telah membantu aparat keamanan dalam mengurangi aktivitas OPM di wilayahnya.
Selain Markus Haluk, masih banyak tokoh adat Papua lainnya yang juga aktif dalam mendukung aparat keamanan dalam mengatasi OPM. Mereka melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi anti-radikalisme, pembentukan posko keamanan hingga penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Semua upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Papua.
Tokoh adat Kampung Sereh, Yanto Eluay meminta masyarakat agar berhati-hati dalam menerima informasi yang berbau propaganda. Sebagaimana yang diketahui bahwa kala itu, 1 Desember 1963 merupakan bagian dari propaganda Belanda untuk membenturkan rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia. Menurutnya, Belanda dulu telah menghasut orang tua kita dan mengadu domba sesama orang Papua, karena punya kepentingan yang mengakibatkan orang Papua saling konflik sampai saat ini.
Oleh karena itu, pihaknya berpesan kepada masyarakat Papua agar menanamkan sejarah yang benar kepada generasi muda. Serta mengajak generasi muda Papua melakukan kegiatan positif dan tidak terhasut doktrin dari pihak berseberangan.
Sementara tokoh adat asal Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Hengky Heselo, mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak merespons ajakan provokatif atau pernyataan dari kelompok separatis yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Seruan dari kelompok separatis dianggap tidak bersifat membangun, bahkan dapat memecah belah dan membawa penderitaan. Hengky menegaskan bahwa di Tanah Papua saat ini, masyarakat hidup rukun dan damai dengan adanya pembangunan yang intensif dari pemerintah pusat melalui program Otonom Khusus.
Dukungan dari tokoh adat Papua kepada aparat keamanan dalam mengatasi OPM juga tercermin dalam partisipasi mereka dalam program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Program-program ini meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dengan mendukung program-program ini, tokoh adat Papua berharap dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh ajakan OPM.
Tokoh adat Lapago, Yuranus Jikwa mengatakan pihaknya mendukung TNI-Polri dalam menangani OPM yang kian meresahkan. Jikwa juga menegaskan kepada para anggota kelompok teroris tersebut, khususnya yang berada di wilayah adat Lapago dan Mee Pago agar tidak melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil, lalu membuat pernyataan di media yang tidak benar.
Selain itu, tokoh adat Ondofolo Sosiri, Kabupaten Jayapura Boas Asa Enoch mengaku sangat menyambut baik terkait program perekrutan Bintara Polri 2024, khususnya kesempatan bagi putra dan putri Papua. Hal ini tentu diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di Tanah Papua.
Meskipun banyak tokoh adat Papua yang mendukung aparat keamanan dalam mengatasi OPM, tapi tidak dapat dipungkiri masih adanya sebagian kecil tokoh adat yang membantu OPM. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat keamanan dan tokoh adat Papua lainnya untuk dapat mengidentifikasi dan menangani mereka secara efektif. Langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap tokoh adat yang terlibat dalam OPM harus dilakukan secara tegas dan adil, tanpa merugikan hak-hak mereka sebagai warga negara.
Walaupun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, pemerintah maupun tokoh adat Papua tetap optimis bahwa perdamaian dan rekonsiliasi dapat tercapai di Papua. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi landasan penting dalam upaya tersebut.
Pentingnya menghormati Hak Asasi Manusia, memperkuat dialog antar-etnis, dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif di wilayah Papua tidak boleh diabaikan dalam rangka menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Upaya pembebasan yang secara bertaap dan sistematis untuk memberantas OPM adalah bukti konkret dari komitmen bersama untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi di Papua.
Secara keseluruhan, dukungan tokoh adat Papua terhadap aparat keamanan dalam mengatasi OPM merupakan sebuah langkah yang sangat positif dalam membangun perdamaian dan stabilitas di Papua. Dengan bersatu padu, tokoh adat Papua, aparat keamanan, dan seluruh masyarakat Papua dapat bersama-sama mengatasi tantangan ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Papua.

)* Penulis adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Danantara Menata BUMN: Ekonomi Nasional Semakin Tangguh

Danantara Menata BUMN: Ekonomi Nasional Semakin Tangguh Oleh : Antonius Utomo Transformasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi salah satu agenda penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, negara dituntut tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga mampu mengelola aset strategis secara profesional, efisien, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang. Dalam konteks inilah kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia menjadi langkah penting yang menandai babak baru tata kelola BUMN di Indonesia.         Danantara dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara yang selama ini tersebar di berbagai perusahaan pelat merah. Melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, pemerintah berupaya menciptakan sinergi antarsektor sehingga BUMN tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak dalam satu arah pembangunan yang selaras dengan kepentingan nasional. Kehadiran Danantara juga menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah.         Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara merupakan instrumen strategis untuk memastikan kekayaan negara dikelola secara lebih produktif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Menurut Presiden, aset-aset negara yang selama ini tersebar harus mampu menjadi kekuatan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional, memperluas investasi, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Danantara bukan sekadar perubahan kelembagaan, melainkan bagian dari upaya besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia di masa depan.         Selama bertahun-tahun, BUMN telah menjadi tulang punggung pembangunan nasional melalui berbagai proyek strategis, penyediaan layanan publik, hingga penciptaan lapangan kerja. Namun, tantangan ekonomi global yang semakin kompleks menuntut pengelolaan yang lebih adaptif dan modern. Oleh karena itu, Danantara hadir sebagai instrumen yang memungkinkan negara bergerak lebih cepat dalam mengelola investasi, memanfaatkan peluang ekonomi, dan mengoptimalkan aset yang dimiliki.         Optimisme terhadap peran Danantara juga disampaikan oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani. Menurutnya, Danantara dibangun dengan prinsip tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Ia menilai bahwa sinergi pengelolaan aset BUMN melalui Danantara akan meningkatkan efisiensi, memperkuat kepercayaan investor, serta membuka peluang investasi yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Rosan juga menegaskan bahwa aset negara yang dikelola secara profesional dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi baru yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.