Lompat ke konten utama

Kata Papua

Tokoh Agama dan Akademisi Serukan Tolak Segala Bentuk Anarkisme - Kata Papua

Tokoh Agama dan Akademisi Serukan Tolak Segala Bentuk Anarkisme

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Pesan penting mengenai pentingnya menjaga demokrasi dari aksi anarkis mengemuka dalam sebuah talkshow yang disiarkan stasiun televisi swasta nasional. Tokoh agama dan akademisi sepakat bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan secara tertib agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas dan kepentingan nasional.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, menegaskan bahwa penyampaian kritik kepada pemerintah adalah bagian dari ajaran agama sekaligus hak yang dijamin konstitusi. Namun, menurutnya, ekspresi tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum.

“Menyampaikan pendapat adalah hak, tapi kalau sampai merusak dan menjarah, jelas melanggar hukum agama maupun hukum positif,” ujar KH. Marsudi Syuhud.

Ia menjelaskan, menjaga ketertiban adalah bagian dari kesabaran dalam menjalankan aturan. Aksi yang menimbulkan kerusakan dinilai bertentangan dengan nilai agama dan hukum, serta berpotensi mengorbankan jiwa maupun harta publik. Marsudi juga mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang segera mengundang tokoh lintas agama untuk meredam potensi eskalasi politik. Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi contoh nyata bahwa dialog dapat menjadi kunci mencegah aksi-aksi destruktif.

Dalam forum yang sama, Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menekankan bahwa demokrasi memang memberi ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, batas-batas tetap perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak buruk.

“Ketika protes berubah menjadi perusakan fasilitas umum, maka masyarakat sendiri yang paling dirugikan karena kehilangan akses terhadap layanan publik,” tegas Aditya Perdana.

Aditya menilai, demonstrasi yang berlebihan kerap memunculkan ketidakpercayaan antarsesama warga. Oleh karena itu, pengingat mengenai aturan berdemonstrasi—mulai dari tata cara hingga batas waktunya—harus terus disampaikan. Ia juga menilai, respons cepat Presiden merupakan langkah tepat untuk mengantisipasi potensi meluasnya eskalasi, terutama dengan melibatkan tokoh agama dan organisasi masyarakat yang memiliki jaringan kuat di tingkat akar rumput.

Lebih lanjut, Aditya mengingatkan pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan, khususnya di ruang digital. Menurutnya, ketidakpekaan justru dapat memicu kekecewaan yang bisa berkembang menjadi aksi-aksi tidak terkendali. Transparansi, empati, serta konsistensi penegakan hukum diyakini menjadi pondasi utama dalam menjaga demokrasi tetap sehat dan bebas dari anarkis.

Demokrasi akan semakin kokoh jika dijalankan dengan damai dan bebas dari tindakan anarkis. Pesan yang disampaikan tokoh agama dan akademisi tersebut menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus ditempatkan dalam koridor hukum dan moral, sehingga tidak berubah menjadi kerusakan yang merugikan masyarakat. Dengan menyalurkan aspirasi secara tertib, persatuan bangsa dapat tetap terjaga, sementara pembangunan berjalan tanpa hambatan demi kemajuan Indonesia.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa 

Oleh: Gavin Asadit Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa. Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh. Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang. Muhamad Mardiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat silaturahim agar masyarakat dapat menghadapi perbedaan secara lebih tenang dan dewasa. Semangat tersebut menjadi relevan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang selama momentum September Hitam 2026. Isu September Hitam tidak semestinya menjadi alasan masyarakat untuk saling berhadapan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bahwa sejarah harus dipelajari secara objektif agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran dan mencegah terulangnya berbagai persoalan kemanusiaan. Aktivis pemuda dan mahasiswa M. Fad mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dalam momentum September Hitam 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut M. Fad, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Sebagai kelompok yang dekat dengan tradisi intelektual dan gerakan sosial, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan dan data, bukan sekadar mengikuti arus informasi yang sedang ramai. Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Ruang diskusi, edukasi, kajian sejarah, serta kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sekaligus mencegah konflik akibat kesalahpahaman informasi. Peran generasi muda semakin penting karena sebagian besar percakapan mengenai September Hitam berlangsung di ruang digital. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan. Penggunaan media sosial tanpa kemampuan memilah informasi dapat menimbulkan persoalan baru. Konten yang dipotong dari konteks, judul provokatif, hingga informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam edukasi HAM, media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai isu, tetapi informasi yang ditemukan tetap perlu diperdalam melalui sumber kredibel dan pembelajaran komprehensif. Generasi muda perlu memahami sejarah pelanggaran HAM secara utuh, bukan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pembelajaran agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama semakin kuat. Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan sosial. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi sarana mendorong perbaikan. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan antarsesama warga negara. Persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Persatuan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan penghormatan terhadap satu sama lain. Perbedaan pilihan, pendapat, maupun cara melihat sejarah seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari bangsa yang sama. Dalam konteks September Hitam 2026, generasi muda memiliki kesempatan menunjukkan bahwa refleksi sejarah dapat dilakukan secara dewasa. Mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun ruang publik yang edukatif. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi di media sosial. Memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru menyebarkan konten merupakan langkah sederhana untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan literasi informasi yang kuat, perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa mengganggu persatuan. *) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan