Kata Papua

Tokoh Masyarakat Ajak Waspadai Radikalisme dan Intoleransi Selama Ramadan - Kata Papua

Tokoh Masyarakat Ajak Waspadai Radikalisme dan Intoleransi Selama Ramadan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Tokoh Masyarakat Ajak Waspadai Radikalisme dan Intoleransi Selama Ramadan

Jakarta – Memasuki bulan suci Ramadan, berbagai elemen masyarakat menguatkan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk radikalisme dan intoleransi yang berpotensi mengganggu harmoni sosial. Bulan Ramadan diharapkan menjadi momentum mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta meneguhkan nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia.

 

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau masyarakat untuk menjaga harmoni dan memperkuat solidaritas sosial selama Ramadan. Ia mengingatkan teladan Rasulullah SAW yang dikenal sebagai pribadi paling dermawan, terutama di bulan suci.

 

“Jadikan bulan ini sebagai momentum memperkuat solidaritas sosial. Pastikan keberkahan Ramadan dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Jadikanlah perbedaan sebagai rahmat, bukan sekat. Jangan biarkan perbedaan hitungan melunturkan kedekatan hati. Dalam perbedaan itulah kualitas toleransi kita diuji dan ditingkatkan,” pesan Nasarudin.

 

Senada dengan itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi mengajak masyarakat menjaga kerukunan di tengah tantangan arus digital selama Ramadan 1447 H. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap hoaks, ujaran kebencian, dan paham radikal yang kerap menyebar melalui media sosial.

 

“Kepada masyarakat di bulan suci Ramadan harus menjaga toleransi dan persatuan di tengah tantangan arus digital saat ini. Kita menyadari era saat ini sangat memudahkan kita, tetapi di sisi lain ruang digital juga menjadi suburnya hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme yang berpotensi merusak persatuan. Mari menjunjung toleransi dan saling menghormati satu sama lain, karena semua agama mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menjaga persatuan,” ungkapnya.

 

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang juga mengajak seluruh umat Muslim di Indonesia menjalani ibadah Ramadan 1447 Hijriah dengan penuh kekhusyukan serta semangat saling menghormati.

 

“Kami mengimbau umat Muslim Indonesia, mari kita beribadah dengan khusyuk, memperbanyak amal ibadah, dan pentingnya menjaga sikap toleransi selama bulan suci Ramadan. Bagi masyarakat yang tidak berpuasa untuk menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah, begitu pula sebaliknya, demi menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat,” ujar Marwan.

 

Berbagai imbauan tersebut menegaskan bahwa menjaga toleransi dan kewaspadaan terhadap radikalisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen lapisan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, Ramadan diharapkan menjadi bulan yang tidak hanya memperkuat keimanan, tetapi juga memperkokoh persatuan dan kedamaian bangsa. (*)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.                           Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak.