Kata Papua

Tolak Reformasi Jilid II, Kedepankan Gotong Royong dan Jaga Persatuan  - Kata Papua

Tolak Reformasi Jilid II, Kedepankan Gotong Royong dan Jaga Persatuan 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Tolak Reformasi Jilid II, Kedepankan Gotong Royong dan Jaga Persatuan

*Jakarta* – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan semua elemen masyarakat harus mengedepankan bergotong royong dan menjaga persatuan bangsa sehingga tidak perlu ada tuntutan reformasi jilid II.

 

“Berbagai persoalan ini bukan hanya menjadi persoalan pemerintah semata, tetapi kita sebagai warga bangsa juga harus bersama-sama memberikan pemikiran, bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah ada dengan semangat persatuan sehingga tidak perlu reformasi jilid II”, ujar Hasto menanggapi ancaman aksi BEM SI dihadapan awak media di Jakarta.

 

Menurut Hasto, beban berat ini tidak bisa hanya dipikul oleh sepihak saja (Pemerintah) melainkan dari berbagai pihak (elemen masyarakat).

 

 

 

 

Dikesempatan berbeda, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka dan menyambut baik aspirasi mahasiswa sebagai masukan berharga. Namun, dari sisi eksekusi kebijakan, Prasetyo meluruskan bahwa kompleksitas persoalan ekonomi tidak bisa diselesaikan secara instan melalui tenggat waktu tertentu.

 

 

 

 

“Kami menerima aspirasi tersebut sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah. Tapi ya mohon maaf, tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan, tidak semuanya bisa seperti itu,” tuturnya di Jakarta.

 

 

 

 

Mensesneg Prasetyo menjelaskan bahwa tantangan perekonomian Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan domestik, sehingga penanganannya membutuhkan proses matang.

 

 

 

Meski begitu, pihaknya tidak melihat tuntutan angka “18 hari” itu sebagai sebuah kekakuan, melainkan sebagai dorongan moral dari mahasiswa agar kabinet bekerja lebih cepat.

 

 

 

 

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra merespons singkat terkait munculnya seruan aksi mahasiswa yang mengangkat isu “Reformasi Jilid II”. Di tengah meningkatnya dinamika aspirasi publik yang disuarakan sejumlah kelompok mahasiswa, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan persatuan bangsa agar berbagai perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi hal yang merugikan.

 

 

 

Lebih lanjut ia memgingatkan bahwa situasi nasional perlu dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat.

 

 

 

 

Yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan,” kata Herindra.

 

 

 

 

Ia juga menambahkan agar berbagai dinamika yang muncul tidak berkembang menjadi situasi yang dapat merugikan kepentingan bersama.

 

 

 

 

“Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan lah bagi kita semua ya. Itu saja,” pungkasnya.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.