Lompat ke konten utama

Kata Papua

UMKM adalah Jangkar Ekonomi Rakyat yang Terus Diperkuat Negara - Kata Papua

UMKM adalah Jangkar Ekonomi Rakyat yang Terus Diperkuat Negara

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Citra Kurnia Khudori

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selalu memiliki tempat penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Di tengah perubahan ekonomi global yang cepat, sektor ini tetap menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi dari tingkat keluarga hingga daerah.

Kekuatan UMKM terletak pada kedekatannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Warung kecil, industri rumahan, usaha kuliner, kerajinan, hingga berbagai layanan jasa menjadi bagian dari perputaran ekonomi yang membuat pertumbuhan tidak hanya bergerak di pusat-pusat bisnis besar.

Pemerintah melihat potensi tersebut sebagai kekuatan yang perlu terus diperbesar melalui kebijakan yang mendorong UMKM naik kelas. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menargetkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto mencapai 60,47 persen pada 2027, bersamaan dengan target peningkatan proporsi usaha kecil dan menengah serta rasio kewirausahaan nasional.

Dengan target tersebut, pemerintah telah menempatkan UMKM sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional. Pelaku usaha kecil diberikan kesempatan untuk berkembang, sehingga manfaat pertumbuhan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan membuka ruang ekonomi baru di berbagai wilayah.

Maman juga membawa agenda Prokesra Produktif yang ditujukan untuk mendorong jutaan masyarakat agar dapat berusaha dan bekerja. Arah kebijakan ini memperlihatkan pentingnya memperluas akses terhadap kegiatan ekonomi produktif agar masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk membangun sumber penghidupan secara mandiri.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Abdul Ghofar sepakat bahwa UMKM merupakan sektor yang memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja dan menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Mengingat, sekitar 98 persen usaha di Indonesia merupakan UMKM.

Menurutnya, kedekatan UMKM dengan konsumen menjadi salah satu kekuatan utama sektor ini. Rantai distribusi yang lebih pendek dapat membuat barang dan jasa lebih cepat menjangkau masyarakat, sekaligus membuka peluang efisiensi melalui pemanfaatan teknologi.

Meski demikian, dominasi jumlah UMKM belum selalu berbanding lurus dengan kekuatan skala ekonominya. Banyak pelaku usaha masih memiliki modal terbatas dan kapasitas produksi yang kecil sehingga lebih rentan menghadapi perubahan harga bahan baku, penurunan permintaan, maupun gejolak ekonomi.

Karena itu, agenda penguatan UMKM perlu bergerak dari mempertahankan jumlah pelaku usaha menuju peningkatan kualitas usaha. Pelaku UMKM perlu dibantu agar mampu meningkatkan produktivitas, memperbaiki tata kelola, mengembangkan inovasi, serta membangun akses pasar yang lebih stabil.

Peran negara menjadi penting dalam menciptakan ekosistem yang memungkinkan proses tersebut berlangsung secara berkelanjutan. Dukungan pemerintah dapat diarahkan melalui penyederhanaan regulasi, pelatihan, penguatan akses pasar, pendampingan digital, dan kebijakan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Persoalan pembiayaan menjadi salah satu mata rantai penting dalam proses UMKM untuk berkembang. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan agar likuiditas yang tersedia benar-benar mengalir menjadi pembiayaan bagi sektor riil dan UMKM.

Bank Indonesia mendorong kebijakan yang lebih terarah melalui penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial agar penyaluran kredit dapat memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian. Arah tersebut penting karena pembiayaan yang efektif dapat membantu UMKM melakukan ekspansi usaha, meningkatkan produktivitas, dan membuka kesempatan kerja.

Penguatan pembiayaan juga perlu berjalan bersama peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola modal. Kredit akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, mengembangkan teknologi, dan memperkuat keberlanjutan usaha.

Sinergi lintas lembaga menjadi kebutuhan karena persoalan UMKM tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi. Kementerian, pemerintah daerah, perbankan, Bank Indonesia, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan dunia usaha perlu bergerak dengan arah yang saling mendukung.

Kolaborasi tersebut dapat membantu menghubungkan kebijakan pembiayaan dengan pendampingan dan kebutuhan pasar. UMKM yang memperoleh akses modal sekaligus mendapatkan pelatihan, pendampingan usaha, serta jaringan pemasaran memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh secara sehat.

Digitalisasi juga perlu terus menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi rakyat. Teknologi dapat membantu pelaku UMKM memperluas pasar, mempercepat transaksi, memahami kebutuhan konsumen, dan meningkatkan efisiensi kegiatan usaha.

UMKM dianggap sebagai jangkar ekonomi rakyat karena kekuatannya bertumpu pada banyaknya masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas produktif. Ketika sektor ini semakin kuat, pertumbuhan ekonomi dapat memiliki basis yang lebih luas dan tidak bergantung pada segelintir pusat kegiatan usaha.

Penguatan UMKM perlu terus dijaga sebagai komitmen bersama antara negara dan seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan yang tepat, pembiayaan yang produktif, serta ekosistem usaha yang sehat dapat membantu jutaan pelaku UMKM berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang semakin tangguh.

Dengan langkah yang konsisten, UMKM dapat terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk membangun kesejahteraan melalui kerja dan inovasi. Negara yang memperkuat UMKM sesungguhnya sedang memperkuat fondasi ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja, dan menjaga daya tahan ekonomi nasional.

)* Pemerhati isu sosial-ekonom

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa 

Oleh: Gavin Asadit Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa. Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh. Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang. Muhamad Mardiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat silaturahim agar masyarakat dapat menghadapi perbedaan secara lebih tenang dan dewasa. Semangat tersebut menjadi relevan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang selama momentum September Hitam 2026. Isu September Hitam tidak semestinya menjadi alasan masyarakat untuk saling berhadapan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bahwa sejarah harus dipelajari secara objektif agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran dan mencegah terulangnya berbagai persoalan kemanusiaan. Aktivis pemuda dan mahasiswa M. Fad mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dalam momentum September Hitam 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut M. Fad, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Sebagai kelompok yang dekat dengan tradisi intelektual dan gerakan sosial, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan dan data, bukan sekadar mengikuti arus informasi yang sedang ramai. Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Ruang diskusi, edukasi, kajian sejarah, serta kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sekaligus mencegah konflik akibat kesalahpahaman informasi. Peran generasi muda semakin penting karena sebagian besar percakapan mengenai September Hitam berlangsung di ruang digital. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan. Penggunaan media sosial tanpa kemampuan memilah informasi dapat menimbulkan persoalan baru. Konten yang dipotong dari konteks, judul provokatif, hingga informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam edukasi HAM, media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai isu, tetapi informasi yang ditemukan tetap perlu diperdalam melalui sumber kredibel dan pembelajaran komprehensif. Generasi muda perlu memahami sejarah pelanggaran HAM secara utuh, bukan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pembelajaran agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama semakin kuat. Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan sosial. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi sarana mendorong perbaikan. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan antarsesama warga negara. Persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Persatuan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan penghormatan terhadap satu sama lain. Perbedaan pilihan, pendapat, maupun cara melihat sejarah seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari bangsa yang sama. Dalam konteks September Hitam 2026, generasi muda memiliki kesempatan menunjukkan bahwa refleksi sejarah dapat dilakukan secara dewasa. Mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun ruang publik yang edukatif. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi di media sosial. Memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru menyebarkan konten merupakan langkah sederhana untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan literasi informasi yang kuat, perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa mengganggu persatuan. *) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan