Lompat ke konten utama

Kata Papua

UU Cipta Kerja Perkokoh Pemberdayaan UMKM Indonesia - Kata Papua

UU Cipta Kerja Perkokoh Pemberdayaan UMKM Indonesia

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Kyara Savitri

Kondisi ekonomi global sedang dihadapkan pada tantangan dan risiko ketidakpastian yang meningkat.

Demi terjaganya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kokoh di tengah tantangan global tersebut, reformasi untuk penguatan fondasi ekonomi salah satunya dengan adanya pengesahan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja secara formil telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945.

Pemerintah yang diwakili oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menggaungkan manfaat dari pemberlakuan UU Cipta Kerja seperti jaminan kehilangan pekerjaan, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hak cuti bagi para pekerja, keberadaan bank tanah, banjir investasi dan lapangan kerja, dan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Saat ini, UMKM memiliki potensi sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semenjak UU Cipta Kerja disahkan, penguatan UMKM di daerah terus dilakukan oleh pemerintah.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Indonesia, Teten Masduki menyampaikan pihaknya akan mencapai target 40 persen belanja pemerintah dari produk dan jasa UMKM sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja.
Dalam upaya mencapai target tersebut, Teten Masduki menekankan pen¬ting¬nya kolaborasi dan inovasi bersama sebagai kunci untuk lebih memprioritaskan produk dalam negeri serta komitmen daerah dalam pelaksanaan epurchasing atau e-katalog.
Seperti di wilayah Kalimantan Timur yang juga memiliki banyak bidang UMK yang potensial. Terlebih Kalimantan Timur juga merupakan lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), tentu turut mendorong kebutuhan produk-produk yang berkualitas.
Namun, berbagai tantangan seringkali ditemui para pelaku UMK dalam mengembangkan usahanya. Tantangan tersebut diantara adalah masalah modal, legalitas, pemasaran, kompetensi SDM, kualitas produk dan lain sebagainya. Badan Standardisasi Nasional (BSN) mendorong UMK untuk bisa meningkatkan kualitas produknya untuk bisa naik kelas, salah satunya dengan cara menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi BSN, Zul Amri mengatakan bahwa pemerintah sangat concern dengan UMK. Melalui Undang-undang Cipta Kerja pemerintah ingin mewujudkan kemudahan berusaha, khususnya bagi UMK. BSN berperan mewujudkan hal tersebut melalui program SNI bina UMK, yaitu pembinaan penerapan SNI kepada UMK yang memiliki komitmen untuk menerapkan standar.
Zul menjelaskan pada saat UMK mendaftarkan produknya melalui Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), UMK juga bisa mendapatkan SNI Bina UMK jika produknya masuk ke dalam usaha resiko rendah. Selanjutnya akan muncul checklist komitmen untuk menerapkan SNI. Jika menyatakan berkomitmen, maka pelaku usaha harus mengisi checklist terkait pemenuhan kualitas produk sesuai dengan SNI. Jika sudahm maka UMK berhak mencantumkan logo SNI Bina UMK di produknya
Senada dengan Zul, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, Heni Purwaningsih mengatakan, dengan penerapan standar produk UMK diharapkan ada peningkatan kualitas dan daya saing. Dengan memenuhi standar yang ditetapkan, produk UMK menjadi lebih kompetitif baik di pasar lokal maupun internasional. Diharapkan akan semakin banyak UMK, khususnya di wilayah Kalimantan Timur untuk bisa menerapkan SNI.
Sama halnya dengan UMKM di Jawa Timur yang perlu dimaksimalkan agar tetap stabil hingga tahun 2024. Disampaikan oleh Guru Besar Doktoral of Management & Entrepreneurship Universitas Ciputra, Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring S.E., M.Si bahwa untuk menguatkan UMKM, pemerintah perlu menguatkan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 agar UMKM di Indonesia semakin maju dan dapat bersaing kuat di kancah global.
Jawa Timur terkenal dengan provinsi koperasi dan UMKM. Sehingga menurutnya perlu adanya kerja sama dengan ritel-ritel yang berdiri di daerah agar bisa menggandeng dan memasarkan produk UMKM.
Perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM sangat tinggi, dan selalu berupaya mempermudah masyarakat dalam membuka usaha mikro dan kecil, salah satunya dengan memangkas prosedur dan perizinan yang rumit.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo R. Muzhar mengatakan, pemerintah mempermudah pelaku usaha dalam mendirikan usaha mikro dan kecil melalui Perseroan Perorangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Kebijakan ini merupakan implementasi dari UU Cipta Kerja yaitu memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, pendirian dilakukan cukup dengan membuat pernyataan pendirian.
Pemerintah perlu mengajak seluruh pemerintah provinsi untuk meliterasi manfaat yang diberikan oleh UU Cipta Kerja terhadap UMKM supaya masyarakat luas lebih percaya diri dalam membangun usahanya hingga dapat memajukan perekonomian keluarganya lalu negeri ini. Selain itu, Indonesia dapat menjadi negara mandiri yang dapat memajukan perekonomian negeri dan rakyatnya sehingga dapat bersaing dengan global.
Lewat UU Cipta Kerja diharapkan dapat menggambarkan perkembangan hukum di Indonesia bagi dunia bisnis dan menjembatani kesenjangan informasi antara pengambil kebijakan dengan para pelaku usaha.

)* Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Ekonom

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan