Lompat ke konten utama

Kata Papua

Wujudkan Harmoni dan Toleransi Saat Perayaan Kenaikan Yesus Kristus - Kata Papua

Wujudkan Harmoni dan Toleransi Saat Perayaan Kenaikan Yesus Kristus

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Kristina Septian Saragih

Segenap warga negara Indonesia harus terus mewujudkan harmoni dan toleransi, terlebih pada saat perayaan Kenaikan Yesus Kristus. Karena dengan adanya kedua hal tersebut, maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika benar-benar mampu terealisasi dengan baik di Tanah Air.

Meski tidak ikut merayakannya, namun sebagai warga negara yang baik, hendaknya seluruh masyarakat tetap mampu mewujudkan harmoni dan toleransi secara tinggi sehingga saudara Nasrani mampu melaksanakan perayaan Kenaikan Yesus Kristus dengan lebih khidmat.

Sebab, hanya dengan menjunjung tinggi adanya harmoni dan toleransi, maka seluruh masyarakat di Indonesia mampu bersatu dengan baik dan mendukung penuh agar negara ini mampu menjadi bangsa yang lebih maju lantaran semuanya bisa saling hidup rukun berdampingan meski di tengah perbedaan yang sangat tinggi.

Adanya kemajemukan atau pluralisme agama di Nusantara sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Bahkan memang secara umum, masyarakat Indonesia sudah sangat terkenal sebagai suatu bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam kehidupan beragama.

Pengertian dari toleransi adalah merupakan sikap seseorang untuk bisa menerima adanya berbagai hal yang berbeda dari orang lain, seperti perasaan, kebiasaan, pendapat ataupun kepercayaan yang mungkin saja berbeda tidak seperti miliknya sendiri.

Indonesia adalah sebuah negara yang sangat majemuk lantaran memiliki keberagaman sangat luar biasa mulai dari beragamnya suku, agama, ras dan juga budaya. Keberagaman tersebut adalah suatu kekuatan tersendiri dari bangsa ini yang menjadi pembeda dari negara lain. Sangat penting adanya moderasi dalam beragama untuk terus menjaga keharmonisan bangsa.

Menurut Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) K.H. Ma’ruf Amin bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci untuk terciptanya toleransi dan kerukunan hingga di berbagai tingkatan seperti lokal, nasional bahkan hingga global.

Moderasi sendiri merupakan sebuah kebajikan yang terus mendorong terciptanya suatu harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan di seluruh lapisan masyarakat, baik itu secara personal, keluarga ataupun dalam lingkup sesama warga.

Moderasi sendiri terjadi apabila terdapat empat indikator, yakni adanya toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan serta adanya pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau dalam konteks bangsa Indonesia ini yakni secara multikultural dan multiagama.

Jelas sekali bahwa segenap elemen bangsa harus mampu melaksanaan keempat indikator tersebut sebagai bentuk upaya untuk menciptakan kerukunan berbangsa dan bernegara yang berkelanjutan.

Selain itu, sudah menjadi tugas berbagai pihak untuk terus menguatkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, sehingga bukan hanya menjadi tugas bagi pemerintah saja, melainkan juga seluruhnya termasuk para tokoh agama sendiri yang merupakan modal berharga negeri ini untuk terciptanya kerukunan antar umat beragama.

Adanya harmoni dan toleransi dalam kehidupan umat beragama sendiri telah Pemerintah Republik Indonesia (RI) ini contohkan, utamanya oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang berkomitmen kuat untuk bisa menjadi menteri dari semua agama.

Karena komitmen kuat itu, kemudian Menag menerima seluruh aspirasi dan juga harapan dari berbagai agama, termasuk dari umat Nasrani untuk mengubah nomenklatur hari libur Kelahiran, Wafat, Kebangkitan dan Kenaikan Isa Almasih menjadi hari libur Kelahiran, Wafat, Kebangkitan dan Kenaikan Yesus Kristus.

Menteri Agama bersama dengan jajarannya menggelar serangkaian diskusi bersama dengan para tokoh agama dari Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk melakukan kajian teologia terkait dengan usulan perubahan nomenklatur hari libur tersebut.

Akhirnya, Keputusan Presiden (Keppres) No. 8 Tahun 2024 terbit, yang mana salah satu isinya adalah perubahan nomenklatur Isa Almasih menjadi Yesus Kristus. Hal tersebut merupakan bukti konkret dari respon Pemerintah RI terhadap aspirasi seluruh umat beragama sekaligus hadirnya toleransi di Indonesia.

Sebagaimana keyakinan umat Nasrani, bahwa Hari Kenaikan Yesus Kristus merupakan sebuah peristiwa ketika Yesus Kristus terangkat baik ke langit dan terjadi 40 hari setelah Kebangkitannya (Paskah). Hal tersebut juga telah tertulis dalam Al-Kitab Perjanjian Baru.

Sebenarnya, terdapat keyakinan serupa dari Umat Islam meski memiliki versi yang sedikit berbeda. Dalam Al-Qur’an telah tergambarkan kisah mengenai Kenaikan Nabi Isa ‘Alaihissalam ke langit dan beliau akan turun kembali ke dunia ini ketika di akhir jaman nanti.

Maka dari itu, momentum perayaan Kenaikan Yesus Kristus sendiri hendaknya harus bisa menjadi sebuah momen perekat antar berbagai agama di Indonesia, khususnya bagi masyarakat Nasrani dan Muslim sehingga tercipta sebuah toleransi yang kuat untuk bisa bersama-sama hidup saling rukun berdampingan dengan damai.

Seluruh pihak harus mampu menerima adanya perbedaan dengan segenap kerendahan hati masing-masing. Terlebih di dalam Islam sendiri juga terdapat salah satu potongan ayat pada Al-Qur’an yang artinya “bagiku agamaku dan bagimu agamamu”. Sehingga harusnya sebagai pemeluk agama yang taat, hendaknya seluruh pihak bisa saling bergandengan tangan untuk menyambut Kenaikan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat di akhir jaman kelak. Mari bersama-sama mewujudkan hermoni dan toleransi pada saat perayaan Kenaikan Yesus Kristus.

*) Mahasiswa Prodi Teologi Universitas Kristen Satya Wacana

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan