KUHP Jaga Kebebasan Berekspresi
KUHP Jaga Kebebasan Berekspresi Oleh : David Falih Hansa Kekhawatiran tentang Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang mengancam kebebasan pers untuk berekspresi dan berpendapat dinilai kurang tepat. Pasalnya, Pers memiliki aturannya sendiri yakni UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Wartawan menjalankan tugasnya untuk menulis berita dan menyiarkannya pada masyarakat. Seorang wartawan atau jurnalis meliput acara lalu…
Mendukung KPK Tangkap Lukas Enembe, Masyarakat Harus Hormati Proses Hukum
Mendukung KPK Tangkap Lukas Enembe, Masyarakat Harus Hormati Proses Hukum Oleh : Sabby Kosay Lukas Enembe ditangkap KPK tanggal 10 Januari 2022. Penangkapan berlangsung lancar meski ada perlawanan dari sejumlah oknum yang pro Lukas. Masyarakat, khususnya warga Papua, diminta untuk menghormati proses hukum Lukas Enembe. Ia terbukti bersalah dan melakukan korupsi serta gratifikasi, jadi tidak…
Manfaatkan Media Sosial Untuk Wujudkan Pemilu Damai
Manfaatkan Media Sosial Untuk Wujudkan Pemilu Damai Oleh : Arzan Malik Narendra Pemanfaatan media sosial harus benar-benar dengan bijak. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penciptaan kondisi Pemilu yang damai dan juga kodusif di Indonesia karena sudah tidak lagi banyak bertebaran isu-isu atau berita hoax. Pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) akan segera datang padatahun 2024…
KUHP Nasional Upaya Pemerintah Ciptakan Sistem Hukum Lebih Baik
KUHP Nasional Upaya Pemerintah Ciptakan Sistem Hukum Lebih Baik Oleh : Alfisyah Dianasari Pengesahan KUHP Nasional merupakan sebuah upaya Pemerintah RI untuk bisa menciptkan suatu sistem hukum di Indonesia dengan jauh lebih baik dari sebelumnya, lantaran mampu mengatasi berbagai macam persoalan termasuk banyaknya interpretasi yang belum seragam. UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP ini,…
KUHP Nasional Mampu Tegakkan Hukum Berkeadilan dan Berkemanusiaan
KUHP Nasional Mampu Tegakkan Hukum Berkeadilan dan Berkemanusiaan Oleh : Aulia Hawa KUHP Nasional jelas akan mampu lebih menegakkan hukum di Indonesia yang berlandaskan kepada keadilan dan kemanusiaan lantaran di dalamnya memungkinkan ada banyak alternatif sanksi lainnya dan bukan hanya semata pemenjaraan yang merampas hak kemerdekaan seseorang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah…
KUHP Baru Legasi Produk Hukum Nasional Lintas Generasi
KUHP Baru Legasi Produk Hukum Nasional Lintas Generasi Oleh : Aldia Putra Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terus dilakukan untuk sebagai bentuk persiapan bagi penyelenggara hukum sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) kembali melaksanakan kegiatan tersebut di Santika Premiere Hotel, Padang. Dalam sambutannya, Guru Besar Fakultas Hukum (FH)…
Perppu Cipta Kerja Atur Upah Minimum, Selaraskan Kepentingan Semua Pihak
Perppu Cipta Kerja Atur Upah Minimum, Selaraskan Kepentingan Semua Pihak Oleh: Anindira Putri Maheswani Perppu Cipta Kerja telah mengatur soal upah minimum, yang mana hal tersebut telah selaras dengan kepentingan seluruh pihak, mulai dari para pelaku dunia usaha, para investor dan juga para pekerja atau buruh sendiri dan bertujuan untuk semakin meningkatkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran…
Mahupiki dan FH Unand Gelar Acara Sosialisasi KUHP Baru di Kota Padang
Mahupiki dan FH Unand Gelar Acara Sosialisasi KUHP Baru di Kota Padang Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) Padang menyelenggarakan sosialisasi KUHP baru di Santika Premier Hotel Padang, Sumatera Barat, Rabu (11/1). Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Prof Dr R…
MAHUPIKI dan Akademisi Gelar Sosialisasi KUHP Baru di Padang
MAHUPIKI dan Akademisi Gelar Sosialisasi KUHP Baru di Padang Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menjadi sebuah Undang-Undang (UU). KUHP baru tersebut terdiri dari 37 bab, 624 Pasal dan 345 halaman yang terbagi dalam dua bagian, yakni bagian pasal dan penjelas. Dalam sebuah acara sosialisasi KUHP Baru yang diselenggarakan oleh…
KUHP Baru, Hukum Pidana Nasional yang Berdasarkan Pancasila
KUHP Baru, Hukum Pidana Nasional yang Berdasarkan Pancasila Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) Padang menyelenggarakan sosialisasi KUHP baru di Santika Premier Hotel Padang, Sumatera Barat, Rabu (11/1). Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Prof Dr R Benny Riyanto SH MH…
