Guru Besar Hukum Bisnis UGM: Perppu Ciptaker Bangkitkan Iklim Investasi Nasional
Guru Besar Hukum Bisnis UGM: Perppu Ciptaker Bangkitkan Iklim Investasi Nasional Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dianggap kembali mampu membangkitkan iklim investasi Nasional setelah sempat mengalami kekosongan hukum akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Ciptaker sebelumnya. Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Nindyo Pramono menjelaskan bahwa sejatinya dengan…
Mengecam Aksi Sadis KST Papua Sandera Penumpang Susi Air
Mengecam Aksi Sadis KST Papua Sandera Penumpang Susi Air Oleh : Rebecca Marian Kelompok Separatis dan Teroris (KST) beraksi kembali dan kali ini mereka menyandera pilot dan penumpang Susi Air di wilayah Nduga. Masyarakat Papua mengecam aksi sadis tersebut dan mendukung Pemerintah untuk tegas menumpas kelompok tersebut. KST menjadi musuh bersama, tak hanya bagi masyarakat…
Pakar Hukum UGM Nilai Perppu Ciptaker Mampu Atasi Krisis Global Indonesia
Pakar Hukum UGM Nilai Perppu Ciptaker Mampu Atasi Krisis Global Indonesia Oleh : Alula Khairunisa Pembentukan Perppu Cipta Kerja dinilai sangat mampu untuk mengantisipasi sekaligus mengatasi dan menjawab tantangan akan adanya banya kegentingan dan ketidakpastian dunia, termasuk adanya krisis global yang tidak bisa dipungkiri akan berdampak bagi Indonesia. Terus dihadapkan pada bayang-bayang adanya berbagai macam…
Mahupiki Sosialisasikan Keunggulan KUHP Nasional di Manokwari
Mahupiki Sosialisasikan Keunggulan KUHP Nasional di Manokwari Oleh : Doren Lokbere KUHP Nasional memiliki tujuan positif untuk memperbaiki hukum pidana nasional dan juga telah menjunjung tinggi keberadaan HAM secara universal. Tema tersebut mengemuka dalam sosialisasi KUHP oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) di Manokwari, Papua Barat. Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional di…
KUHP Baru Sangat Demokratis Karena Disusun Melalui Konsultasi Publik
KUHP Baru Sangat Demokratis Karena Disusun Melalui Konsultasi Publik Oleh : Lucky Pratama Setelah 77 Tahun Indonesia merdeka, Indonesia akhirnya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional. Pembaruan KUHP ini telah diinisiasi sejak tahun 1963. Pasca disahkan tanggal 6 Desember 2022 lalu, KUHP akan mulai berlaku efektif 3 tahun terhitung sejak diundangkan (6 Desember…
