Lompat ke konten utama

Kata Papua

Apresiasi Keketuaan Indonesia Pada KTT ASEAN 2023 di Tengah Situasi Global Yang Menantang - Kata Papua

Apresiasi Keketuaan Indonesia Pada KTT ASEAN 2023 di Tengah Situasi Global Yang Menantang

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memastikan Indonesia yang mengemban Keketuaan ASEAN 2023, terus berupaya agar forum negara-negara kawasan Asia Tenggara itu bisa memberikan kontribusi dan solusi positif bagi situasi global yang menantang saat ini, terutama di sektor ekonomi.

Keketuaan ASEAN yang dipegang oleh Indonesia tahun ini berada di antara situasi global yang menantang. Presiden Jokowi menilai bahwa ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, kawasan, dan bagi dunia. ASEAN terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo Pasifik dan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan sesuai dengan tema yang diusung, yaitu “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.

KTT ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN merupakan pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Sedangkan ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

ASEAN memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara yang damai.

ASEAN terdiri dari lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Oleh karena itu, setiap tanggal 8 Agustus, diperingati Hari ASEAN atau ASEAN Day. Seiring berjalannya waktu dan dirasa organisasi ini memberikan banyak manfaat di kawasan Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara lainnya turut bergabung untuk memperkuat ASEAN dan menjadi tonggak perubahan bangsa-bangsa. Sehingga, saat ini total anggota ASEAN menjadi 11 negara anggota.

Pada tahun ini, Indonesia dipercaya lagi memegang Keketuaan ASEAN 2023. Indonesia juga pernah menjadi keketuaan ASEAN sebelumnya yaitu pada tahun 1976 (KTT ASEAN-1), 1976, 1996, 2003, dan 2011.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, menyatakan sebagai tuan rumah Keketuaan ASEAN Summit 2023, Indonesia mengusung tema besar ASEAN Matters: Epicentrum of Growth yang bermakna pentingnya posisi ASEAN sebagai motor pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan perdamaian bagi negara Indonesia, Asia, maupun global.

Melalui tema tersebut, Indonesia menginginkan ASEAN tetap memainkan peran sentral dan menjadi penggerak stabilitas dan perdamaian kawasan. Elemen kedua yakni “Epicentrum of Growth”, Indonesia ingin lebih mengkapitalisasi pertumbuhan ekonomi ASEAN yang selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dunia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan bahwa keketuaan Indonesia di KTT ASEAN 2023 menjadi momentum untuk menunjukkan ketangguhan ekonomi Indonesia. Sehingga Indonesia layak untuk menjadi tujuan investasi asing. Penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 juga banyak mendorong perekonomian nasional di berbagai kota yang menjadi tempat penyelenggaraan side events.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu RI), Sri Mulyani mengatakan bahwa Australia memberikan dukungan penuh kepada Indonesia atas keketuaan bangsa ini pada penyelenggaraan KTT ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo. Dukungan tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Australia, Jim Chalmers kepada Sri Mulyani.

Bukan hanya mendukung, namun PM Jim berharap agar ada integrasi mengenai agenda yang terdapat dalam gelaran G20 sebelumnya dan juga bagimana gelaran KTT ASEAN 2023 saat ini. Ketika terjadi integrasi yang baik antara kedua forum tersebut, maka dirinya meyakini mampu membantu tercapainya tujuan dengan lebih optimal.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan keketuaan Indonesia pada KTT ASEAN kali ini menjadi panggung bahwa RI memimpin negara kawasan dan berkontribusi nyata serta memberikan solusi untuk tantangan global.

Penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo, NTT juga memberikan manfaat pada sektor pariwisata.

Presiden Joko Widodo mengatakan, penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo juga sekaligus bertujuan untuk mempromosikan kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) ini. Selain itu, pagelaran KTT ASEAN di Labuan Bajo diharapkan mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan di Labuan Bajo pada 2023.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, juga didukung dengan kesiapan bandara, pelabuhan, akses jalan, serta akomodasi dan aktivitas pariwisata.

Menurut Presiden Jokowi, keketuaan RI pada KTT ASEAN kali ini memang tidak mudah karena banyak situasi dan tantangan global yang harus diatasi. Peranan ASEAN bukan hanya berkontribusi untuk perdamaian saja, melainkan juga menjaga stabilitas di Indo Pasifik, serta menjaga pertumbuhan ekonomi.

ASEAN terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo Pasifik. Bahwa ASEAN terus dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan sesuai tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.

Keketuaan Indonesia di tahun 2023 ini juga diharapkan mampu membawa ASEAN menjadi organisasi regional yang tangguh dan tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan internasional hingga 20 tahun ke depan. Hal yang lebih penting, Indonesia juga diharapkan dapat membawa ASEAN ke bawah, membumi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya masyarakat Indonesai, tapi juga rakyat ASEAN dan dunia. []

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Ekonomi Syariah Membuktikan Indonesia Bisa Memimpin Industri Halal Dunia

Oleh Tri Lestari Indonesia sedang berada pada momentum penting untuk membuktikan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sektor pelengkap dalam perekonomian nasional, melainkan salah satu kekuatan strategis yang dapat mengantarkan Indonesia menjadi pemimpin industri halal dunia. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar, basis pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang luas, serta berkembangnya industri keuangan syariah, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk memainkan peran lebih besar dalam rantai ekonomi halal global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kekuatan ekonomi syariah Indonesia telah mencapai sekitar Rp3.131 triliun. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat keempat sebagai negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia. Posisi ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah Indonesia telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki daya saing dan tidak lagi hanya berorientasi pada pasar domestik. Yang lebih menarik, Indonesia telah menjadi produsen nomor satu untuk sejumlah produk halal, termasuk sektor mode dan busana muslim. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengubah besarnya pasar muslim menjadi kekuatan produksi. Kekuatan tersebut semakin ditopang oleh ekosistem sertifikasi halal yang terus berkembang. Airlangga menyebutkan bahwa Indonesia telah memiliki sekitar 4,4 juta sertifikat halal. Besarnya jumlah sertifikasi ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat posisi produk Indonesia di pasar internasional. Namun, tantangannya adalah memastikan agar sertifikasi halal tidak berhenti sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah diarahkan untuk membuat proses sertifikasi semakin mudah, murah, cepat, dan terintegrasi dengan program pengembangan usaha. Langkah pemerintah dalam membangun akses pasar internasional juga menjadi faktor penting. Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki mutual recognition arrangement atau agreement dengan 39 negara. Kerja sama tersebut membuka peluang agar produk halal Indonesia dapat lebih mudah diterima di berbagai pasar global. Artinya, sertifikasi halal dapat menjadi pintu masuk bagi produk UMKM Indonesia untuk menembus pasar dunia, bukan sekadar menjadi tanda kepatuhan di pasar domestik. Di sisi lain, kekuatan ekonomi syariah Indonesia memiliki sumber daya sosial yang jauh lebih luas daripada sekadar sektor komersial. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ZISWAF memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, jariah, hibah, wasiat, dan berbagai sumber keagamaan lainnya. Optimalisasi dana sosial tersebut dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi umat. Potensi tersebut akan semakin besar apabila keuangan komersial dan keuangan sosial syariah dapat diintegrasikan secara lebih sistematis. Dana zakat dan wakaf, misalnya, dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat produktif, sementara pembiayaan perbankan syariah dapat menopang pengembangan usaha yang telah memiliki prospek komersial. Sinergi semacam ini akan membuat ekonomi syariah memiliki dampak yang lebih luas terhadap pemerataan kesejahteraan. Perkembangan sektor keuangan syariah juga menunjukkan arah yang positif. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pembiayaan perbankan syariah pada Juli 2026 tumbuh 11,82 persen secara tahunan. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko menyampaikan bahwa regulator juga terus mendorong transformasi industri keuangan syariah, termasuk melalui pemisahan unit usaha syariah. Sebanyak 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah, dengan 23 perusahaan memilih melakukan spin-off melalui pendirian perusahaan baru dan 18 perusahaan melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan lain. Transformasi tersebut diproyeksikan meningkatkan jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi syariah full-fledged menjadi 38 perusahaan pada akhir 2026. Perkembangan ini menunjukkan bahwa industri keuangan syariah tengah bergerak menuju struktur yang semakin kuat, terkonsolidasi, dan profesional. Penguatan kelembagaan menjadi penting agar industri mampu menyediakan pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat dan sektor produktif. Indonesia juga memiliki contoh pengembangan ekosistem syariah yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Airlangga Hartarto mencontohkan Aceh sebagai salah satu model karena terdapat sinergi antara perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan keuangan sosial melalui Baitul Mal. Model tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi syariah akan berkembang lebih kuat ketika berbagai institusi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dalam satu ekosistem. Ambisi Indonesia menjadi pemimpin industri halal dunia harus dibangun melalui kualitas produk, inovasi, efisiensi industri, sertifikasi yang kredibel, pembiayaan yang inklusif, SDM yang unggul, serta kemampuan memasuki pasar internasional. Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat melalui nilai ekonomi syariah sebesar Rp3.131 triliun, jutaan sertifikat halal, pertumbuhan pembiayaan syariah, dan potensi ZISWAF yang besar. Kini saatnya mengubah fondasi tersebut menjadi keunggulan yang berkelanjutan. Jika seluruh elemen bangsa mampu membangun sinergi, Indonesia tidak hanya menjadi pasar terbesar bagi produk halal, tetapi juga dapat menjadi pusat produksi, pembiayaan, inovasi, dan perdagangan halal dunia. Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya tentang identitas, melainkan juga strategi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global yang inklusif, produktif, dan berkeadilan. )* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi syariah