Lompat ke konten utama

Kata Papua

Billy Mambrasar Ajak Warga Papua Dukung Otsus Sukseskan PON - Kata Papua

Billy Mambrasar Ajak Warga Papua Dukung Otsus Sukseskan PON

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI, Billy Mambrasar memaknai otonomi khusus (otsus) sebagai upaya membangun Papua. Selain membangun infrastruktur di wilayah itu, melalui otsus sumber daya manusia (SDM) juga dapat dikembangkan.

“Ketika kita berbicara tentang otsus, maka kita berbicara tentang pembangunan dan pembaharuan. Pembangunan saat ini di periode kedua fokusnya adalah pelibatan orang asli Papua untuk membangun dirinya sendiri mensejahterakan dirinya dalam rangka ikut membangun Indonesia dari Tanah Papua,” ujar Billy di Jakarta, Kamis (3/6). 

Atas itu, ia mengajak seluruh pihak, khususnya masyarakat Papua dan Papua Barat, untuk terus mendukung program otonomi khusus. Hal ini demi kemajuan Tanah Papua dan orang-orang di dalamnya. 

“Oleh sebab itu otonomi khusus diteruskan untuk memberikan hak penuh previlege kepada orang asli Papua untuk membangun. Kesempatan terbuka luas untuk siapa pun, mari kita dukung pembangunan tersebut,” kata Billy. 

Apalagi, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang berbasis kesejahteraan untuk orang asli Papua. Kebijakan tersebut, kata dia, sekali lagi menunjukkan perhatian dan keberpihakan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua.

Selain Papua, pemerintah pusat kini juga melibatkan masyarakat Papua untuk bersama-sama membangun bangsa, melalui sejumlah program. 

“Telah banyak hasil yang telah kita lihat, anak-anak Papua ikut membangun negeri ini mulai dari pada ilmuwan, pelaku seni, bagian sosial, maupun mereka-mereka yang baru saja 1.000 orang direkrut di BUMN atau mereka yang direkrut di aparatur sipil negara,” papar Billy. 

“Kesempatan terbuka luas untuk kita semua, anak-anak Papua ikut membangun. Jadi saya mengajak kita dukung proses pembangunan tersebut, mari kita sukseskan dan mari kita rawat kebersamaan keberagaman ini sama-sama kita saling berkolaborasi, kita saling mendukung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan di tanah Papua,” lanjutnya. 

Kepedulian pemerintah pusat, kata Billy juga ditunjukkan melalui penyelenggaraan PON di Papua. Hadirnya PON di wilayah itu, turut mendorong percepatan berbagai pembangunan di Papua. Karenanya, ia mengajak semua pihak termasuk masyarakat Papua, untuk menyukseskan pesta olahraga antar provinsi itu. 

“Mari seluruh komponen masyarakat Papua, tete, nenek, bapa, mama, om, dan tantan. Khusus untuk kakak dan ade yang memiliki kreativitas dan pelaku UMKM kita dorong menjadi supplier dalam acara perhelatan PON. Kita dorong atlet-atlet muda Papua untuk menjadi anak-anak yang berlaga, kita dorong pelaku-pelaku ekonomi kreatif untuk ikut mempromosikan hal baik ini kita juga dorong mereka yang terjun dalam sektor ekonomi kreatif dan digital, yaitu YouTubers kita sukseskan acara PON ini,” papar Billy. 

“Dan yang paling utama kepada event organizer dan juga relawan-relawan yang akan ikut terjun pada hari H untuk mendukung terselenggaranya PON, kita jamin dan kita dorong Papua Aman untuk mengakomodir seluruh provinsi dalam PON 2021 nanti untuk ikut berlaga. Dan setelah PON berlangsung akan ada dampak berganda atau multiplier effect yang akan meninggalkan legacy, yang akan meninggalkan warisan pembangunan yang mendorong percepatan pembangunan,” sambungnya. 

“Dalam kesempatan ini saya juga mengajak generasi muda Papua dan lainnya, terutama yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk bergabung mengembangkan diri bersama Papua Muda Inspiratif dan Honai Tech. Honai Tech merupakan start up milik anak Papua yakni Yoshua Gombo, Sherina Msen, Richard Mahuze, dan Pascal Sapari. Informasi lebih lanjut cek di akun Instagram saya,” lanjut Billy.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat. Respons terhadap kekerasan yang terjadi juga memperlihatkan bahwa agenda HAM tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kasus masa lalu. Perlindungan warga dalam situasi yang masih berlangsung menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memenuhi tanggung jawab terhadap hak masyarakat. Persoalan pemulihan korban juga menjadi perhatian dalam penanganan kasus HAM di Papua. Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyampaikan bahwa pemerintah kini mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam menangani persoalan di wilayah tersebut. Perubahan pendekatan diarahkan untuk menangani akar persoalan secara lebih menyeluruh. Pemerintah melihat kompleksitas persoalan HAM di Papua sebagai tantangan yang mencakup kasus masa lalu sekaligus kekerasan yang masih terjadi hingga saat ini. Pemerintah berupaya membedah persoalan satu per satu agar penyelesaian tidak hanya meredam konflik, tetapi juga mencegah kekerasan kembali terjadi. Empat kasus yang menjadi perhatian antara lain peristiwa Wasior, Wamena, Abepura, dan Paniai. Pendekatan kesejahteraan yang dikedepankan pemerintah di Papua juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Penyelesaian persoalan HAM tidak hanya dipandang dari sisi penindakan, tetapi juga melalui upaya membangun kondisi yang dapat mencegah munculnya kekerasan baru. Selain merespons kasus yang baru terjadi, perhatian pemerintah juga diarahkan pada dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi puluhan tahun lalu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia untuk menyelidiki Peristiwa 27 Juli 1996 atau Peristiwa Kuda Tuli. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan pembentukan tim merupakan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan yang terjadi di Gedung Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, serta sejumlah wilayah di sekitarnya pada 27 Juli 1996. Tim bekerja berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukannya ditetapkan melalui Sidang Paripurna Komnas HAM pada 5-6 Mei 2026 dan kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 27 Tahun 2026. Peristiwa Kuda Tuli memiliki latar belakang politik berupa dualisme kepemimpinan PDI. Kerusuhan yang terjadi dalam rangkaian peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia dan mengalami luka-luka, sementara kerugian material juga muncul akibat pembakaran sejumlah toko. Komnas HAM memberikan kewenangan kepada tim untuk melakukan berbagai tindakan penyelidikan. Kewenangan mencakup pemeriksaan, pemanggilan korban dan saksi, penerimaan laporan atau pengaduan, serta pengumpulan keterangan dan barang bukti. Pembukaan kembali proses penyelidikan terhadap kasus masa lalu juga mendapat apresiasi karena menunjukkan bahwa persoalan HAM tidak semata-mata diukur dari seberapa lama sebuah peristiwa telah berlalu. Keberadaan mekanisme penyelidikan memberikan ruang bagi pengumpulan fakta dan keterangan untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta dampaknya terhadap korban. Rangkaian kebijakan yang telah dilakukan menjadi alasan munculnya apresiasi terhadap arah penanganan HAM yang mulai memberikan ruang lebih besar bagi pemulihan korban. Apresiasi tidak hanya berkaitan dengan respons terhadap peristiwa yang baru terjadi, tetapi juga terhadap keberlanjutan perhatian pada kasus-kasus lama yang masih membutuhkan penyelesaian. Langkah pemerintah sekaligus menunjukkan bahwa