Lompat ke konten utama

Kata Papua

Waspadai Strategi Playing Victim KST Papua untuk Pecah Belah Bangsa - Kata Papua

Waspadai Strategi Playing Victim KST Papua untuk Pecah Belah Bangsa

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Yamee Wambrau

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) merupakan gerombolan keji yang seringkali melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak hanya tega menyerang aparat keamanan namun juga Orang Asli Papua (OAP). Masyarakat pun diminta mewaspadai strategi licik kelompok tersebut karena seringkali memutarbalikkan fakta dan informasi serta berpura pura menjadi korban (Playing Victim).

Masyarakat Papua juga diminta untuk selalu berhati-hati dan mewaspadai sepak terjang KST. Hal tersebut berkaitan dengan beredarnya video penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada salah satu anggota gerombolan separatis tersebut, yang kemudian videonya menjadi viral di media sosial karena adanya tambahan narasi dan framing menyesatkan dari KST Papua.

Ketika mengetahui adanya salah satu rekan mereka yang tertangkap oleh aparat keamanan, kelompok teroris di Bumi Cenderawasih itu langsung bergerak dengan sistematis dan terstruktur untuk mengolah suatu narasi atau framing dan kemudian disebarluaskan di media sosial atau di dunia maya.
Dengan mengunggah video penangkapan aparat keamanan prajurit TNI tersebut, KST Papua kemudian memberikan narasi atau framing bahwa seolah-olah aparat sedang melakukan penyiksaan terhadap OAP.
Tentunya bukan tanpa alasan mengapa gerombolan separatis itu berusaha dan mencoba untuk memutarbalikkan fakta dengan mengubah kenyataan yang terjadi dengan menambahkan narasi dan framing mereka, lantaran hal tersebut bertujuan agar terbentuk narasi ketidakpercayaan dari masyarakat kepada upaya penegakan hukum yang tegas oleh aparat keamanan.
Selain itu, nantinya agar terbentuk sebuah persepsi diantara masyarakat luas bahwa memang seolah-olah aparat keamanan Republik Indonesia (RI) merupakan pihak yang gegabah dalam menjalankan tugasnya dan bahkan tidak memiliki belas kasihan atau juga tidak mengindahkan penerapan Hak Asasi Manusia (HAM).
Padahal nyatanya itu semua merupakan framing dan narasi playing victim yang dihembuskan oleh KST Papua dengan tujuan memecah belah bangsa ini. Sehingga masyarakat tentu harus mewaspadainya dengan eksta hati-hati agar tidak terjerumus dengan narasi gerombolan teroris dan tidak semakin memuluskan jalan atau tujuan mereka memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Terungkap Fakta Orang Dalam Video Merupakan Anggota KST
Setelah adanya narasi dan framing yang memutarbalikkan fakta dari KST Papua, kemudian pihak aparat keamanan langsung melakukan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkapkan fakta yang terjadi sebenarnya.
Ternyata ditemui bahwa aparat keamanan berhasil mengungkapkan identitas asli dari pihak yang bersangkutan, yang telah ditangkap oleh aparat keamanan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal (Mayjen) Nugraha Gumilar menyebutkan bahwa sosok warga itu ternyata bukan masyarakat sipil biasa, melainkan merupakan anggota Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua bernama Definus Kogoya.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) XVII / Cenderawasih, Letnan Kolonel Infanteri (Letkol Inf) Candra Kurnia menekankan bahwa selama ini aparat keamanan dengan masyarakat sipil di Bumi Cenderawasih memiliki hubungan yang sangat harmonis.
Keharmonisan tersebut termasuk juga terjadi pada Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Satgas Yonif) 300 / R dan masyarakat di Ilaga, tempar para prajurit menjalankan tugas mereka selama hampir dari satu tahun belakangan ini.
Sejauh ini bahkan sama sekali tidak pernah ada keluhan atas perilaku keras yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat. Justru sebaliknya, seluruh masyarakat sipil di sana mengaku sangat senang dengan keberadaan Satgas Yonif 300/R hingga memberikan tanda kehormatan baginya oleh Suku Dani dengan gelar Kogoya dari Kepala Suku Besar Kabupaten Puncak di Gome.
Aksi KST Papua Melewati Batas, Harus Ditindak Tegas
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto menilai bahwa bagaimana aksi teror dan juga termasuk strategi narasi playing victim yang dilakukan oleh KST Papua merupakan hal yang telah melebihi batas karena mereka sangat berani untuk mencoba melukai aparat keamanan serta masyarakat, termasuk berupaya memecah belah integritas aparat di depan publik.
Dengan tegas Panglima TNI menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki sejumlah langkah penanganan dengan sangat tegas untuk menindak para pelaku separatis dan teroris di Bumi Cenderawasih itu.
Senada, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memerintahkan kepada panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk bisa mengejar, menangkap dan memproses hukum seluruh anggota KST Papua tanpa terkecuali.
Instruksi yang dikemukakan langsung oleh Kepala Negara tersebut kepada aparat keamanan untuk melakukan pengejaran dan penangkapan kepada semua anggota gerombolan separatis juga terkait dengan bagaimana kasus penyerangan dari kelompok teroris itu, baik kepada warga sipil orang asli Papua (OAP) sendiri atau pada aparat keamanan hingga menyebabkan personel TNI dan Polri banyak gugur di lapangan.
Tidak tanggung-tanggung, bahkan Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa sama sekali tidak ada tempat bagi KST Papua di seluruh pelosok Indonesia. Sehingga dirinya mendukung penuh adanya tindak tegas dan proses hukum oleh aparat keamanan pada gerombolan separatis tersebut.
Untuk seluruh masyarakat, hendaknya terus meningkatkan kewaspadaan diri pada kemunculan berbagai isu atau pemberitaan di media sosial dan dunia maya, karena bisa jadi justru isu tersebut sengaja dipropagandakan oleh KST Papua seperti halnya strategi playing victim mereka dengan tujuan untuk memecah belah bangsa dan menciptakan citra buruk aparat keamanan untuk merusak integritas aparat di mata publik.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerintah Optimalkan Mitigasi Bencana, Perkuat Peringatan Dini dan Pendidikan Kebencanaan 

Oleh : Salsabila R  Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seiring peralihan musim kemarau menuju musim hujan pada akhir 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kewaspadaan terhadap perubahan pola cuaca, penguatan mitigasi di daerah rawan bencana, serta edukasi kebencanaan yang melibatkan sekolah dan masyarakat. Sinergi antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana. Perubahan musim merupakan periode yang membutuhkan perhatian khusus karena kondisi cuaca dapat berubah dan memengaruhi tingkat risiko di berbagai wilayah. Setelah menghadapi musim kemarau yang relatif panjang dan kering, masyarakat perlu mempersiapkan langkah antisipasi terhadap peningkatan curah hujan yang dapat memicu banjir, tanah longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya. Kesiapsiagaan sejak dini diperlukan agar pemerintah daerah dan masyarakat memiliki waktu yang memadai untuk mengidentifikasi ancaman, menyiapkan sumber daya, serta menentukan tindakan yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. BMKG menjelaskan bahwa fenomena El Nino turut berkontribusi terhadap karakteristik musim kemarau 2026. Dalam menghadapi perubahan kondisi tersebut, kesiapsiagaan perlu disusun secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan perkembangan informasi cuaca dan prediksi musim. Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, mengingatkan bahwa kesiapan menghadapi musim hujan perlu mulai diperkuat meskipun sejumlah wilayah masih menangani dampak kekeringan. Saat ini kita semua sedang menangani dampak bencana kekeringan. Namun, dalam waktu dekat kita tentunya juga harus bersiap menghadapi bencana hidrometeorologi saat musim basah tiba. Peringatan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan mitigasi yang adaptif terhadap perubahan ancaman. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan informasi meteorologi untuk meninjau kesiapan infrastruktur pengendali banjir, membersihkan saluran drainase, memetakan kawasan rawan longsor, serta menyiapkan jalur evakuasi. Di tingkat masyarakat, langkah sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan, menghindari pembangunan di kawasan berisiko tinggi, dan mengenali tanda-tanda bahaya dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak bencana. BMKG memprediksi sekitar 61,08 persen luas daratan Indonesia mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan kondisi normal. Meskipun awal musim hujan diperkirakan mundur di banyak wilayah, puncak musim hujan di sebagian besar daerah diproyeksikan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari. Kondisi ini menegaskan bahwa perencanaan kesiapsiagaan perlu memperhatikan bukan hanya waktu dimulainya musim hujan, melainkan juga potensi peningkatan intensitas hujan ketika puncak musim tiba. Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachry Radjab, menekankan perlunya kewaspadaan terhadap karakteristik musim tersebut. Satu hal yang perlu kami sampaikan juga bahwa awal musim hujan datangnya mundur, tapi puncaknya sama. Artinya puncak musim hujan akan tetap terjadi di Desember, Januari, Februari, namun perlu waspada ketika musim hujan langsung puncak. Informasi prakiraan musim tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah antisipasi yang lebih terarah. Koordinasi antara BMKG, BNPB, pemerintah daerah, serta instansi terkait diperlukan agar informasi cuaca dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Penyebaran peringatan dini melalui berbagai saluran komunikasi juga perlu diperkuat sehingga masyarakat memperoleh informasi yang mudah dipahami, tepat waktu, dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan secara cepat. Selain kesiapan infrastruktur dan sistem peringatan dini, penguatan pengetahuan masyarakat menjadi unsur penting dalam pengurangan risiko bencana. BNPB mendorong pendidikan kebencanaan diterapkan secara konsisten, terutama di lingkungan sekolah yang menjadi tempat berkegiatan bagi anak-anak setiap hari. Edukasi tersebut tidak hanya mencakup ancaman banjir dan tanah longsor, tetapi juga gempa bumi, potensi megathrust, serta letusan gunung api yang membutuhkan pemahaman dan prosedur penanganan berbeda. BNPB menekankan bahwa pembentukan budaya sadar bencana harus dilakukan melalui pembelajaran berkelanjutan. Abdul Muhari menyampaikan bahwa penguatan kapasitas melalui pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan perlu menjadi bagian dari proses pendidikan sepanjang hayat. Dengan pengetahuan yang memadai, peserta didik diharapkan mampu mengenali potensi bahaya, memahami prosedur keselamatan, dan mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi keadaan darurat. Salah satu upaya yang didorong adalah penerapan tiga pilar Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), yaitu fasilitas sekolah yang aman, prosedur keselamatan dan evakuasi yang jelas, serta integrasi pendidikan kebencanaan dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga pilar tersebut dapat dilaksanakan melalui pemeriksaan kondisi bangunan, pemasangan petunjuk jalur evakuasi, penyediaan titik kumpul, dan simulasi bencana secara berkala. Pelibatan guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta unsur kebencanaan daerah akan membantu memastikan prosedur keselamatan dipahami dan dapat diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Melalui pendekatan latihan yang terstruktur dan rutin, para siswa diharapkan mampu membentuk memori jangka panjang sehingga dapat mengambil keputusan dan bertindak cepat saat menghadapi situasi darurat yang sebenarnya Pelaksanaan simulasi secara rutin menjadi sarana untuk membangun respons yang terlatih sekaligus mengevaluasi kesiapan sekolah. Hasil latihan dapat digunakan untuk memperbaiki prosedur evakuasi, memperjelas pembagian tanggung jawab, dan mengidentifikasi kebutuhan fasilitas pendukung. Pendekatan ini juga dapat diperluas ke lingkungan keluarga dan masyarakat melalui sosialisasi, latihan evakuasi, serta pengenalan jalur aman di sekitar tempat tinggal. Penguatan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi membutuhkan kerja sama yang konsisten antara pemerintah, lembaga terkait, satuan pendidikan, dan masyarakat. Dukungan informasi BMKG, koordinasi penanggulangan bencana oleh BNPB dan pemerintah daerah, serta pendidikan kebencanaan yang berkelanjutan dapat membentuk sistem mitigasi yang lebih tangguh. Dengan persiapan yang dilakukan sejak dini, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kemampuan menghadapi perubahan musim, mengurangi risiko korban jiwa, serta menekan kerugian sosial dan ekonomi akibat bencana. )* Pengamat Lingkungan Hidup

Bersama Mengawal Denyut Koperasi Merah Putih

Oleh Husnaini Susanti Percepatan operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput.