Lompat ke konten utama

Kata Papua

Hapus Kesenjangan dengan Perkotaan, Pemerintah Berikan Dana Kampung untuk Papua - Kata Papua

Hapus Kesenjangan dengan Perkotaan, Pemerintah Berikan Dana Kampung untuk Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Kezia Sanggei

Di tengah gempuran arus modernisasi yang semakin pesat, Papua tetap menjadi daerah yang perlu perhatian lebih dalam hal pembangunan. Perbedaan mencolok antara kondisi perkotaan dan pedesaan di Papua menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah pusat hingga daerah berupaya keras untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah melalui pengucuran dana kampung dan pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam). Program ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Papua.

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) di Papua Barat Daya baru saja melantik 225 anggota Baperkam untuk wilayah Imekko, yang meliputi Distrik Inanwatan, Distrik Kokoda, dan Distrik Metemani. Pelantikan ini merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat struktur pemerintahan di tingkat desa atau kampung, yang sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Kehadiran Baperkam ini diharapkan mampu menjadi pilar utama pembangunan di kampung serta mendorong sinergi yang baik antara Baperkam dan kepala kampung dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Pembentukan Baperkam ini tidak hanya sebatas formalitas, melainkan memiliki peran yang sangat penting dalam mengontrol jalannya pembangunan di tingkat kampung. Baperkam bertugas mengawasi pengelolaan dana kampung, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Kampung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan program pembangunan kampung dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
Selain memperkuat struktur pemerintahan di tingkat kampung, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur di Papua. Salah satu proyek besar yang sedang direncanakan adalah reklamasi kawasan kumuh di Pasar Ampera, Distrik Teminabuan, Sorong Selatan.
Proyek ini membutuhkan anggaran sekitar Rp150 miliar dan direncanakan akan dilakukan dalam tiga tahap. Reklamasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui penataan perumahan, jalan lingkungan, pengelolaan sampah, sanitasi, dan penyediaan air bersih.
Kawasan Pasar Ampera dipilih karena memiliki potensi besar untuk dijadikan pusat pariwisata dan perekonomian. Kawasan ini merupakan salah satu pelabuhan utama yang menghubungkan tiga kabupaten di Papua, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Maybrat.
Dengan peremajaan dan penataan ulang, kawasan ini diharapkan bisa menjadi magnet bagi wisatawan serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Tidak hanya itu, di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pemerintah juga memberikan perhatian khusus melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima sebesar Rp48 miliar pada tahap pertama tahun 2024. Dana ini dialokasikan untuk program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua.
Dengan adanya dana Otsus ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat asli Papua dapat meningkat dan mereka dapat lebih berdaya saing.
Pemanfaatan dana Otsus ini sangat krusial, mengingat bahwa sejak tiga tahun terakhir, dana tersebut terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, dana Otsus yang diterima adalah sebesar Rp125 miliar, naik menjadi Rp150 miliar pada tahun 2023, dan mencapai Rp160 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Papua dan menghapus kesenjangan yang ada.
Di sisi lain, di Desa Komba Selatan, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada tahap pertama tahun 2024, dana BLT sebesar Rp1,5 juta diberikan kepada masing-masing penerima. Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih produktif dan mandiri.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Papua. Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan masyarakat Papua yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
Namun, upaya ini tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat Papua sendiri. Masyarakat perlu menyadari pentingnya peran mereka dalam proses pembangunan dan berpartisipasi aktif dalam setiap program yang dilaksanakan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Pada akhirnya, semua upaya ini bertujuan untuk menghapus kesenjangan yang ada dan memastikan bahwa seluruh masyarakat Papua, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan, dapat menikmati hasil pembangunan yang merata.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung dan mempercepat pembangunan di Papua, dan dengan dukungan serta partisipasi dari masyarakat, Papua yang lebih maju dan sejahtera bukanlah impian belaka, melainkan sebuah kenyataan yang dapat terwujud dalam waktu dekat.
Menghapus kesenjangan dengan perkotaan adalah tugas bersama. Melalui pengucuran dana kampung, pembentukan Baperkam, proyek reklamasi, dan pemanfaatan Dana Otsus, pemerintah berupaya keras untuk mempercepat pembangunan di Papua.
Namun, kesuksesan ini membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan Papua yang sejahtera, di mana setiap warga, baik di perkotaan maupun pedesaan, dapat menikmati hasil pembangunan yang merata. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, impian Papua yang lebih maju dan berdaya saing akan segera menjadi kenyataan.
*) Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih (Uncen)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tolak Kekerasan Bersenjata, Tokoh Adat Serukan Papua yang Aman dan Damai

Oleh : Yohanes Wandikbo Penembakan terhadap tiga warga sipil yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menegaskan pentingnya perlindungan masyarakat dan penguatan komitmen bersama untuk menjaga kedamaian di Tanah Papua. Kekerasan terhadap warga sipil tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi mengganggu kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan. Karena itu, penolakan terhadap kekerasan perlu menjadi sikap bersama demi mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Ondoafi Kampung Sabron Yaru, Nikodemus Yaboisembut, mengecam tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat. Menurutnya, penembakan terhadap warga sipil bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan adat Papua yang menjunjung tinggi kehidupan, persaudaraan, serta keharmonisan. Masyarakat seharusnya dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dihantui ancaman kekerasan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi perhatian bersama, sementara setiap persoalan perlu diselesaikan melalui cara-cara yang damai dan sesuai dengan hukum. Nikodemus Yaboisembut juga menilai bahwa tokoh adat mempunyai peran strategis dalam menjaga hubungan harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Kedudukan tokoh adat yang dekat dengan kehidupan warga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi, mencegah kesalahpahaman, serta menumbuhkan kepercayaan terhadap upaya menjaga keamanan. Melalui pendekatan persuasif dan penguatan nilai-nilai adat, para pemimpin masyarakat dapat mendorong warga untuk menolak kekerasan serta mengutamakan kepentingan bersama di atas perbedaan. Dalam konteks tersebut, kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik dan berbagai program pembangunan perlu didukung dengan partisipasi masyarakat. Pembangunan tidak hanya membutuhkan kebijakan dan anggaran, tetapi juga lingkungan yang aman agar pelaksanaannya berjalan efektif. Ketika masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi akan lebih terbuka. Karena itu, menjaga keamanan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Seruan serupa disampaikan Ondoafi Kampung Kwadeware, Nikson Marweri, yang menyayangkan penembakan terhadap tiga warga sipil. Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, koordinasi antara warga, tokoh adat, dan aparat keamanan perlu diperkuat agar potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini. Ia juga mendorong peningkatan patroli kepolisian di wilayah yang membutuhkan penguatan pengamanan sehingga masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai. Nikson Marweri berpandangan bahwa upaya menjaga keamanan harus dilakukan melalui pendekatan yang terukur, humanis, dan mengutamakan keselamatan warga. Kehadiran aparat keamanan perlu diiringi komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat agar langkah pengamanan dapat berjalan secara efektif dan memperoleh dukungan publik. Di sisi lain, warga juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, menjaga persaudaraan, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Pendekatan tersebut penting karena keamanan bukan semata-mata persoalan penindakan terhadap pelaku kekerasan. Pencegahan konflik, penguatan solidaritas sosial, dan penyelesaian persoalan melalui dialog juga menjadi bagian penting dalam menciptakan stabilitas. Dengan demikian, kerja sama masyarakat dan aparat dapat diarahkan untuk membangun rasa aman yang berkelanjutan, tanpa mengabaikan penghormatan terhadap adat, hak warga, dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Deiyai, Bernard Pekei, mengajak masyarakat adat di 67 desa atau kampung di wilayahnya untuk berperan aktif menjaga ketertiban. Ia juga mendorong dukungan masyarakat terhadap program pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga berbagai program dapat berjalan dan memberikan manfaat secara optimal. Bernard Pekei menilai bahwa masyarakat adat memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat persatuan dan mencegah berkembangnya konflik. Nilai gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap kehidupan yang telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Papua dapat menjadi fondasi untuk membangun perdamaian. Melalui keterlibatan aktif di lingkungan masing-masing, masyarakat dapat memperkuat ketahanan sosial sekaligus menciptakan ruang yang lebih aman bagi generasi muda untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan potensi. Pada akhirnya, masa depan Papua yang aman dan sejahtera membutuhkan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan. Pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat perlu terus membangun sinergi dengan mengedepankan perlindungan warga sipil, dialog, serta penghormatan terhadap hukum. Kecaman terhadap kekerasan harus diikuti langkah nyata untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik berulang. Selain itu, penguatan literasi masyarakat dan penyebaran informasi yang akurat perlu menjadi bagian dari upaya menjaga kedamaian di Papua. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi maupun informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berpotensi memperkeruh situasi keamanan dan memecah persatuan. Tokoh adat, tokoh agama, serta pemimpin lokal dapat berperan aktif menyampaikan pesan perdamaian dan membangun komunikasi yang konstruktif. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, upaya pemerintah dalam menjaga keamanan, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan di Papua diharapkan dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. )* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua