Oleh: Yohanis Pigom
Keamanan merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Papua. Berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan lingkungan yang stabil agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Karena itu, menjaga kondusivitas keamanan bukan hanya menjadi kepentingan aparat, melainkan kebutuhan seluruh masyarakat Papua yang menginginkan kehidupan yang lebih aman, produktif, dan sejahtera.
Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) memandang penyanderaan tersebut telah melampaui persoalan keamanan karena menyentuh martabat dan kemanusiaan masyarakat Papua. Ia menilai masyarakat tidak seharusnya terus menjadi korban tindakan kelompok bersenjata yang mengatasnamakan perjuangan. Menurutnya, apabila kepentingan rakyat benar-benar menjadi dasar perjuangan, maka keselamatan masyarakat sipil, khususnya perempuan dan kelompok rentan, semestinya menjadi prioritas utama.
Pandangan tersebut memperlihatkan semakin kuatnya tuntutan masyarakat adat agar kekerasan tidak terus berlangsung di tanah Papua. Masyarakat menginginkan agar persoalan keamanan ditangani melalui mekanisme hukum dan tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Ketegasan terhadap pelaku kekerasan penting dilakukan, tetapi harus tetap diarahkan melalui penegakan hukum agar tidak menciptakan siklus pembalasan yang justru semakin merugikan masyarakat.
Persoalan tersebut juga mendapat perhatian dari tokoh agama Nasrani sekaligus tokoh adat senior Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen. Ia menilai eskalasi kekerasan kelompok bersenjata semakin mengancam keselamatan Orang Asli Papua. Menurut pandangannya, ancaman tersebut tidak hanya menyasar warga pendatang, warga negara asing, maupun aktivis rohani, tetapi juga masyarakat Papua sendiri, terutama mereka yang memilih tidak bergabung dengan kelompok bersenjata.
Pernyataan Kirenius menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki kepentingan langsung terhadap terciptanya stabilitas keamanan. Kekerasan yang mengatasnamakan perjuangan justru dapat menghasilkan dampak berlawanan dengan kepentingan rakyat. Ketika warga lokal merasa terancam di tanahnya sendiri, ruang kehidupan masyarakat menjadi semakin terbatas dan berbagai aktivitas pembangunan ikut terdampak.
Kirenius juga menyoroti dampak gangguan keamanan terhadap pelayanan keagamaan di wilayah pedalaman Papua. Kasus terbunuhnya Captain Nicholas F. Goselin, pilot PT AMA berkewarganegaraan Amerika Serikat yang disebut melayani kebutuhan ibadah umat di pelosok Papua, dinilai dapat memberikan dampak luas terhadap keberlangsungan pelayanan masyarakat sekaligus citra Papua di mata dunia. Peristiwa semacam itu menunjukkan bahwa kekerasan tidak berhenti pada korban langsung, tetapi dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap berbagai layanan sosial dan kemanusiaan.
Upaya tersebut salah satunya terlihat melalui patroli dialogis Polsek Mulia di Kabupaten Puncak Jaya. Kapolsek Mulia Ipda Hasan Andarek menekankan pentingnya patroli rutin untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus membangun komunikasi langsung dengan warga. Ia juga mendorong masyarakat agar segera melaporkan setiap persoalan keamanan kepada aparat sehingga dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa strategi keamanan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan penguatan hubungan antara aparat dengan masyarakat. Kehadiran polisi di tengah masyarakat dapat meningkatkan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Partisipasi warga dalam memberikan informasi mengenai potensi gangguan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem keamanan yang lebih responsif.
Di Yahukimo, langkah Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo dalam menangani kasus penganiayaan berat terhadap seorang warga juga menunjukkan pentingnya respons cepat dan terukur. Aparat melakukan penyelidikan, mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti, serta mengejar pihak yang diduga bertanggung jawab. Kepala Operasi Damai Cartenz menegaskan bahwa proses pengungkapan kasus terus dilakukan berdasarkan informasi dan keterangan yang diperoleh di lapangan serta sesuai prosedur hukum.
Penanganan seperti ini penting untuk memastikan masyarakat memperoleh kepastian hukum. Aparat perlu terus menunjukkan profesionalisme, sementara masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Kolaborasi tersebut dapat mencegah munculnya kepanikan maupun tindakan balasan yang berpotensi memperburuk situasi.
Karena itu, dukungan terhadap upaya menjaga keamanan Papua harus ditempatkan sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Aparat memberikan perlindungan dan penegakan hukum, sedangkan tokoh masyarakat memperkuat pesan perdamaian dan masyarakat menjaga lingkungan agar tetap kondusif.
Papua tidak membutuhkan konflik berkepanjangan. Masyarakat membutuhkan ruang yang aman untuk bekerja, belajar, beribadah, memperoleh pelayanan kesehatan, serta membangun kehidupan yang lebih baik. Karena itu, setiap aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil harus dihentikan dan setiap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses melalui mekanisme yang berlaku.
Dengan keamanan yang semakin kuat, pembangunan Papua memiliki fondasi yang lebih kokoh. Keberadaan negara yang konsisten, aparat yang profesional, serta dukungan tokoh adat dan agama dapat menjadi kekuatan bersama untuk memperluas ruang perdamaian. Pada akhirnya, Papua yang aman bukan hanya tentang berkurangnya gangguan keamanan, tetapi tentang terciptanya kondisi yang memungkinkan masyarakat menentukan masa depan dengan penuh keyakinan, menjalani kehidupan secara bermartabat, dan menikmati hasil pembangunan secara berkelanjutan.
*Penulis merupakan Pemerhati kebijakan publik Papua
