Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Manfaatkan Aset negara dalam Pembangunan Sekolah Rakyat - Kata Papua

Pemerintah Manfaatkan Aset negara dalam Pembangunan Sekolah Rakyat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta- Pemerintah Indonesia telah mengumumkan langkah strategis dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan di seluruh penjuru tanah air. Salah satu upaya tersebut adalah pemanfaatan aset negara untuk pembangunan dan pengembangan Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di daerah terpencil dan kurang berkembang.

Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia mengambil langkah signifikan dalam mendukung akses pendidikan bagi masyarakat dengan memanfaatkan aset tanah dan bangunan milik pemerintah untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 200 usulan lokasi yang berasal dari berbagai daerah, yang terdiri dari revitalisasi aset maupun lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah.

“Sekarang sudah ada beberapa lokasi dan akan terus berkembang, terdapat usulan dari kabupaten/kota, baik berupa aset tanah maupun gedung yang bisa direvitalisasi,” ujar Gus Ipul

Sebagai langkah awal, Kemensos telah memetakan sekitar 43 hingga 45 lokasi aset yang siap digunakan untuk Sekolah Rakyat. Selain itu, Gus Ipul juga menyampaikan bahwa sekitar 35 aset milik daerah sedang dalam proses kajian kelayakan untuk dijadikan sebagai lokasi sekolah.

“Selain itu, ada sekitar 35 gedung milik daerah yang sedang kami survei untuk memastikan kelayakannya sebagai tempat belajar,” jelas Gus Ipul.

Selain bangunan yang siap pakai, lebih dari 100 usulan lokasi berupa tanah kosong dengan luas lebih dari 5 hektare juga telah diterima. Usulan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyediakan lahan yang lebih luas bagi fasilitas pendidikan.

“Ada juga usulan berupa tanah yang luasnya di atas 5 hektare, sesuai dengan arahan Presiden. Itu masih kami kaji lebih lanjut,” tambahnya.

Sekolah Rakyat direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2025, sebagai upaya untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan pemerintah dapat mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya.

Kementerian Sosial Republik Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai program, salah satunya dengan memperhatikan akses pendidikan yang lebih merata di seluruh Indonesia

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat  Cara Pemerintah Melindungi  Masa Depan Anak Rentan 

Oleh : Radjiman Arif Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena peserta didiknya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, perhatian negara tidak boleh berhenti pada penerimaan siswa atau penyediaan ruang belajar. Pengawasan yang ketat menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, sehat, disiplin, dan mendukung perkembangan mereka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa kepala Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab besar karena sekolah menerapkan sistem berasrama. Ia meminta seluruh siswa diawasi secara penuh selama 24 jam, tanpa kompromi. Pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi sekaligus memastikan setiap anak memperoleh pendampingan yang memadai. Menurut Gus Ipul, pengawasan harus berjalan bersama kepatuhan terhadap prosedur dan kolaborasi, sehingga kepala sekolah tidak bekerja sendiri dalam menjaga keselamatan dan perkembangan peserta didik. Pesan tersebut semakin relevan karena pada 7 September 2026 Gus Ipul kembali meminta kepala Sekolah Rakyat memperketat pengawasan terhadap kondisi sekolah, mulai dari kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, hingga administrasi dan keuangan. Ia juga menekankan pentingnya laporan mengenai kondisi kesehatan, perkembangan mental, dan latar belakang siswa. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif ketika masalah muncul, tetapi dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Dalam konteks itu, pengawasan juga perlu dilihat sebagai mekanisme perlindungan hak anak. Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menilai tata kelola Sekolah Rakyat perlu terus diperbaiki agar pelayanan publik berjalan sesuai standar dan terhindar dari potensi maladministrasi. Ombudsman sebelumnya menyampaikan tujuh saran perbaikan kepada Kementerian Sosial terkait regulasi dan tata kelola. Dalam pemantauan pada Mei 2026, Nuzran menyampaikan bahwa proses perbaikan tersebut telah dijalankan secara substansial oleh Kemensos. Nuzran juga menegaskan komitmen Ombudsman untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Ombudsman dan Kemensos sepakat membangun kerja sama yang lebih erat, termasuk mendorong 34 perwakilan Ombudsman ikut mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerah. Bagi program yang masih terus berkembang, keterlibatan lembaga pengawas menjadi modal penting agar evaluasi tidak dianggap sebagai kritik terhadap kebijakan, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas layanan dan memastikan hak masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar benar-benar terpenuhi. Pendekatan pengawasan tersebut sejalan dengan perspektif hak asasi manusia yang dikedepankan Kementerian HAM. Wakil Menteri HAM Mugiyanto menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat belajar dalam kondisi aman dan bermartabat. Saat memonitor Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Kota Semarang, ia berinteraksi langsung dengan siswa untuk mengetahui kenyamanan, rasa aman, dan kondisi belajar mereka. Pemerintah tidak hanya melihat sekolah sebagai bangunan, tetapi sebagai ruang yang harus menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Mugiyanto juga menekankan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak dapat dipisahkan dari hak kesehatan. Hasil monitoring di Semarang menunjukkan penyediaan asrama dan makanan telah berjalan cukup baik, tetapi masih ditemukan kebutuhan untuk memperkuat sarana kesehatan dan cakupan jaminan kesehatan bagi sebagian siswa. Temuan tersebut kemudian ditempatkan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut lintas kementerian serta pemerintah daerah. Pola seperti ini memperlihatkan bahwa pengawasan dapat menghasilkan perbaikan konkret tanpa mengurangi semangat pemerintah memperluas akses pendidikan. Perkembangan Sekolah Rakyat juga memperlihatkan bahwa program ini membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah tidak hanya menyiapkan pendidikan, tetapi juga mengintegrasikan aspek asrama, makanan, kesehatan, pembinaan karakter, serta pendampingan sosial. Pada saat yang sama, pemerintah terus menyempurnakan tata kelola agar pelaksanaan di berbagai daerah memiliki standar perlindungan yang kuat. Dengan cakupan program yang terus berkembang, konsistensi pengawasan menjadi semakin penting agar kualitas pelayanan tidak berbeda jauh antarwilayah. Kepala sekolah menjadi ujung tombak dari sistem tersebut. Mereka bukan hanya pengelola administrasi, tetapi juga pemimpin yang bertanggung jawab memastikan siswa merasa aman, diperhatikan, dan mendapatkan kesempatan berkembang. Karena itu, arahan pemerintah mengenai pengawasan 24 jam harus diterjemahkan menjadi sistem kerja yang jelas, pelaporan yang teratur, komunikasi dengan orang tua dan pemerintah daerah, serta mekanisme penanganan persoalan yang cepat. Pengawasan ketat bukan berarti menciptakan lingkungan pendidikan yang kaku, melainkan memastikan kebebasan

Merawat Sekolah Rakyat dengan Integritas

Oleh : Catur Ronggo Sekolah Rakyat merupakan kebijakan sosial yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan. Karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin

Merawat Sekolah Rakyat dengan Integritas

Oleh : Catur Ronggo Sekolah Rakyat merupakan kebijakan sosial yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan. Karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin