Oleh: Loa Murib
Pemerintah terus menguatkan langkah strategis untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua melalui program-program terintegrasi yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga, sekaligus membuka ruang bagi kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Upaya ini terlihat jelas dalam pelaksanaan acara “Papua Bersatu, Indonesia Maju; Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri dan Kampung Terpadu” di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, dan secara daring terhubung dengan titik-titik pelaksanaan di Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari.
Acara tersebut menjadi momentum untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat, dalam satu visi membangun Papua dari akar rumput. Kehadiran pejabat negara menunjukkan komitmen pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di Papua.
Di Papua Tengah, pemerintah provinsi telah membentuk Kelompok Kerja Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diketuai langsung oleh Wakil Gubernur sebagai tindak lanjut program prioritas Presiden. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus menciptakan efek berantai bagi ekonomi lokal melalui pemberdayaan petani, ibu-ibu sebagai juru masak, dan tenaga pengemudi. Meskipun pelaksanaan MBG masih terkonsentrasi di Kabupaten Mimika karena kendala verifikasi penyedia dapur sehat, ketiadaan SPPG, dan situasi keamanan di beberapa wilayah, pemerintah daerah menunjukkan komitmen kuat untuk memperluas cakupan.
Selain MBG, Papua Tengah juga melaksanakan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk balita, intervensi kesehatan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, serta layanan cek kesehatan gratis yang telah menjangkau ribuan warga. Di bidang pemberdayaan ekonomi, tercatat 1.045 dari 1.200 desa/kelurahan telah memiliki Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berbadan hukum, sementara sisanya masih dalam proses legalisasi. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) juga berjalan di Kabupaten Nabire dan Dogiyai, menyasar langsung potensi kampung dan memperkuat ekonomi desa.
Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan bahwa KDMP bukan hanya wadah usaha, tetapi juga sarana memperkuat kepercayaan dan gotong royong antarwarga. Dengan memanfaatkan sentuhan lokal, koperasi diharapkan mampu mengelola hasil kebun, perikanan, dan potensi desa lainnya secara efisien, sehingga memberikan nilai tambah dan keuntungan maksimal bagi warga. Pemerintah pusat berkomitmen mendampingi dengan pelatihan, akses permodalan, dan kemitraan, namun keberhasilan sejati akan lahir dari tekad dan kemandirian masyarakat itu sendiri.
Menteri Desa dan PDT menekankan pentingnya membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, terutama di tanah Papua yang kaya sumber daya alam. Papua memiliki hampir tujuh ribu kampung, dengan total alokasi dana desa sekitar Rp6,5 triliun setiap tahun, termasuk lebih dari Rp1 triliun untuk Papua Tengah. Dana ini menjadi instrumen vital dalam membiayai pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi desa. Dengan semangat kolaborasi, program ini diharapkan tidak hanya mengatasi kesenjangan, tetapi juga meneguhkan Papua sebagai bagian penting dan setara dalam pembangunan nasional.
Dari sisi ketahanan gizi, Badan Gizi Nasional mencatat Papua menjadi salah satu wilayah dengan perkembangan cepat dalam pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga kini, terdapat 101 SPPG di Papua dari total target nasional, termasuk 14 unit di Papua Tengah. SPPG ini diharapkan hadir di setiap kampung, memanfaatkan bahan pangan lokal seperti ubi, pisang, ketela, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan mama-mama Papua dalam proses pengolahan makanan bergizi.
Program ini menempatkan kemandirian masyarakat sebagai inti, di mana seluruh rantai pasok mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi berasal dari potensi lokal. Dengan demikian, dana yang digelontorkan pemerintah akan berputar di daerah, menciptakan multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian setempat.
Keseluruhan upaya ini menunjukkan adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Papua secara komprehensif. Pendekatan yang digunakan bukan sekadar top-down, melainkan memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Mulai dari penguatan koperasi, pembangunan ekonomi desa, peningkatan layanan gizi, hingga penguatan infrastruktur sosial, semua diarahkan untuk menciptakan Papua yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
Program strategis pemerintah di Papua ini sesungguhnya menjadi model pembangunan inklusif yang dapat direplikasi di daerah lain. Dengan menyatukan kekuatan sumber daya alam, modal sosial, dan dukungan kebijakan, Papua berpeluang besar mengejar ketertinggalan dan berdiri sejajar dengan wilayah lain di Indonesia. Lebih dari itu, keberhasilan ini akan menjadi bukti bahwa pembangunan yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui kolaborasi, keberpihakan, dan komitmen yang konsisten.
Di tengah tantangan geografis, sosial, dan keamanan, kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah menjadi kunci utama. Perjalanan menuju Papua yang maju dan sejahtera memang panjang, namun langkah yang diambil saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Dengan kesinambungan program dan dukungan semua pihak, Papua bukan hanya akan menjadi kebanggaan Indonesia dari sisi kekayaan alamnya, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakatnya.
*Penulis Adalah Mahasiswa Papua di Surabaya
