Oleh: M. Safruddin
Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi fondasi utama yang menentukan arah pembangunan nasional. Dalam konteks inilah, keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi faktor kunci. Keduanya memang memiliki peran yang berbeda, di mana TNI lebih difokuskan pada pertahanan negara dari ancaman eksternal, sedangkan Polri mengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Kolaborasi antara TNI dan Polri menjadi kebutuhan mutlak, khususnya ketika muncul provokasi yang dapat berujung pada aksi anarkis.
Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh terjebak dalam provokasi yang sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Menurutnya, terdapat kelompok-kelompok yang secara sengaja mendorong massa menuju tindakan anarkis dengan tujuan menciptakan kekacauan. Masyarakat tidak boleh diadu domba dan tidak boleh mengikuti ajakan yang hanya bermuara pada kerusuhan. Jika ada masalah, sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum, musyawarah, dan aturan yang berlaku, karena hal tersebut merupakan jalan yang benar dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Lebih lanjut, TNI berkomitmen penuh bersinergi dengan Polri dalam menjaga keamanan nasional. Baginya, kerja sama tersebut bukan sekadar persoalan teknis keamanan, melainkan juga menyangkut harga diri bangsa. Ia menegaskan tidak boleh ada kelompok mana pun yang merusak kedamaian masyarakat Indonesia, karena stabilitas merupakan syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama antara TNI dan Polri menunjukkan semakin solidnya sinergi. Hal ini tercermin dari sejumlah operasi gabungan yang digelar baik di tingkat pusat maupun daerah. Operasi tersebut tidak hanya berupa pengerahan pasukan, tetapi juga mencakup strategi komunikasi publik, patroli bersama, hingga pendekatan dialogis dengan masyarakat. Sinergi semacam ini memberi rasa aman kepada warga sekaligus memperlihatkan bahwa negara hadir secara nyata dalam menjaga stabilitas.
Soliditas aparat juga memberi pesan kuat kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu liar, terutama yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Penyebaran hoaks dan provokasi digital terbukti sering memicu keresahan publik. Dengan adanya patroli gabungan, pengawasan siber, serta langkah preventif lainnya, potensi kericuhan dapat ditekan sejak dini.
Kehadiran aparat di lapangan semakin dipertegas melalui kegiatan nyata. Untuk menjaga kondusivitas di tengah meningkatnya potensi provokasi dalam aksi unjuk rasa, TNI dan Polri bersama Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar apel gabungan dan patroli skala besar. Kegiatan ini menjadi bentuk kesiapsiagaan aparat dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk peredaran informasi bohong yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan bahwa patroli skala besar merupakan wujud perlindungan sekaligus jaminan rasa aman bagi masyarakat Bogor. Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas instansi adalah kunci dalam menjaga stabilitas daerah dan mencegah potensi aksi anarkis. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya sekadar patroli fisik, tetapi juga diarahkan pada pencegahan penyebaran hoaks yang seringkali menjadi pemicu keresahan publik.
Lebih lanjut, TNI dan Polri akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba mengganggu ketertiban umum. Ia menambahkan bahwa jajarannya siap menjalankan perintah Presiden untuk mengambil langkah terukur terhadap para pelanggar hukum. Masyarakat juga diimbau agar tetap tenang, tidak mudah terpengaruh provokasi, serta segera melapor apabila menemukan potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.
Selain itu, upaya pengamanan juga diperkuat melalui patroli siber. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan satu tersangka pemilik akun media sosial yang aktif menyebarkan konten provokatif terkait aksi unjuk rasa. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 592 akun serta konten provokatif yang telah diblokir karena terbukti menyebarkan hasutan melalui media sosial. Tim siber Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan analisis guna mendeteksi keterkaitan akun-akun tersebut dengan jaringan tertentu. Patroli siber akan tetap digencarkan untuk mendeteksi munculnya akun-akun baru yang berupaya menyebarkan provokasi.
Meski demikian, keberhasilan aparat keamanan tidak akan optimal tanpa dukungan masyarakat. Partisipasi warga menjadi elemen penting agar tidak mudah terpancing isu provokatif. Masyarakat juga diharapkan mampu menjaga lingkungannya dari potensi kericuhan. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia harus terus dijaga agar masyarakat tidak tercerai-berai akibat kepentingan sempit yang digulirkan pihak tertentu.
Dalam hal ini, peran tokoh agama, tokoh adat, serta pemimpin lokal menjadi sangat strategis. Mereka mampu berperan sebagai penengah yang menyejukkan suasana ketika terjadi gejolak di tengah masyarakat. Melalui komunikasi yang baik antara aparat, tokoh masyarakat, dan warga, potensi aksi anarkis dapat diminimalisir sejak dini.
Sinergi TNI dan Polri bukan sekadar instrumen pengendalian keamanan, tetapi juga simbol kekuatan negara dalam merawat kedaulatan bangsa. Kolaborasi keduanya menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki mekanisme tangguh dalam menghadapi provokasi maupun ancaman aksi anarkis. Situasi yang aman akan membuat masyarakat menatap masa depan dengan optimisme, karena mereka menyadari bahwa negara hadir melalui aparat yang solid untuk menjaga ketertiban umum.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
