Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pasca Relaunching AMANAH, Hilirisasi dan Ekonomi Kreatif Jadi Motor Penguatan SDM Aceh - Kata Papua

Pasca Relaunching AMANAH, Hilirisasi dan Ekonomi Kreatif Jadi Motor Penguatan SDM Aceh

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

ACEH BESAR — Pasca Relaunching Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH), penguatan ekonomi kreatif berbasis hilirisasi dan kolaborasi lintas sektor langsung menjadi fokus utama dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aceh.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa AMANAH selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pengembangan tenaga kerja berkualitas melalui industri kreatif.

“Industri kreatif dipandang sebagai sektor strategis untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas berbasis keterampilan _(skill)_ yang harus terus diasah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa hilirisasi tidak hanya terbatas pada sektor sumber daya alam, tetapi juga harus diperluas ke sektor ekonomi kreatif.

“Hilirisasi tidak hanya berlaku untuk sektor tambang, tetapi juga industri kreatif, seperti fashion asing menjadi produk lokal, parfum asing menjadi produk lokal, film asing menjadi produksi lokal, hingga aplikasi asing menjadi karya lokal,” jelasnya.

Menurutnya, AMANAH memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas kreatif yang mampu mengkurasi ide, menginkubasi bisnis, serta membuka akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif.

“Target utama adalah menjadikan Indonesia, termasuk Aceh, sebagai pemain industri kreatif di tingkat global,” tegasnya.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menegaskan bahwa relaunching AMANAH menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor di daerah.

“Gedung AMANAH diharapkan menjadi wadah sinergi antara pemerintah, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan potensi daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif yang diusung melalui AMANAH diyakini mampu memberikan dampak nyata dalam menjawab tantangan sosial ekonomi, termasuk pengangguran dan kemiskinan.

“Fokus pascarelaunching adalah menghadirkan program yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Yayasan AMANAH Syaifullah Muhammad menegaskan bahwa fase pascarelaunching menjadi momentum konsolidasi dan percepatan program.

“Visi utama kami adalah pengembangan generasi muda Aceh yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing global,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas lokal sebagai kunci peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.

“Selama ini kita hanya berhenti di komoditas mentah. Padahal, sesuai visi hilirisasi pemerintah, kita harus menciptakan nilai tambah,” katanya.

Menurutnya, AMANAH telah mengembangkan teknologi pemurnian minyak nilam agar dapat masuk ke industri bernilai tinggi seperti kosmetik dan parfum.

“Jika ini berjalan, maka hilirisasi benar-benar terjadi di dalam negeri—dari bahan baku hingga produk akhir. Ini akan menjadi gerakan ekonomi yang sangat besar,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem usaha secara menyeluruh, mulai dari produksi hingga pemasaran.

“Kami ingin produk mereka tidak hanya bagus, tetapi juga siap masuk pasar dengan standar tinggi,” ujarnya.

Selain itu, AMANAH mengusung kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media sebagai fondasi pengembangan berkelanjutan.

Dengan langkah pascarelaunching ini, AMANAH diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus ruang tumbuh bagi generasi muda Aceh untuk bersaing di tingkat nasional hingga global.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana yang baik harus berjalan dalam dua arah: pemerintah wajib memberikan informasi secara cepat dan terbuka, sementara masyarakat perlu memiliki disiplin untuk mengakses sumber resmi. Kewaspadaan harus tetap tinggi, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketakutan tanpa dasar. Data menjadi pembeda antara kesiapsiagaan yang rasional dan kepanikan yang tidak produktif. Pelajaran serupa terlihat dalam penanganan informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap video erupsi yang beredar di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan data pemantauan resmi aktivitas Gunung Semeru. Menurut Isnugroho, penyebaran informasi kebencanaan yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena itu, publik perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum membagikan konten. Dalam situasi bencana, satu video yang salah konteks dapat menciptakan persepsi bahwa ancaman sedang berlangsung, padahal kondisi sebenarnya mungkin telah berubah atau tidak sesuai dengan narasi yang beredar. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa mitigasi modern tidak hanya berkaitan dengan pemantauan gunung api dan kesiapan evakuasi. Mitigasi juga menyangkut pengelolaan informasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan klarifikasi secara cepat agar informasi keliru tidak berkembang menjadi kepanikan yang lebih luas. Tantangan komunikasi kebencanaan juga terlihat di Jakarta setelah adanya informasi mengenai kemungkinan paparan abu vulkanik. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Ia menekankan pentingnya mengikuti informasi dari lembaga resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum melalui proses verifikasi. Menurut Chico, masyarakat perlu menjadikan informasi dari BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah sebagai rujukan utama. Sikap tersebut penting agar warga dapat mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk menggunakan perlindungan diri apabila diperlukan, tanpa terpengaruh oleh narasi berlebihan yang beredar di media sosial. Kehadiran pemerintah dalam menghadapi erupsi tidak hanya terlihat melalui penanganan dampak fisik, tetapi juga melalui penguatan komunikasi publik. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, BMKG, dan PVMBG menjadi fondasi penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang sama dan tidak tersesat oleh kabar liar. Indonesia membutuhkan budaya mitigasi yang berbasis data. Masyarakat harus memahami bahwa informasi resmi dapat berubah sesuai perkembangan aktivitas gunung api. Karena itu, mengikuti pembaruan secara berkala jauh lebih penting daripada mempercayai satu unggahan viral yang belum jelas sumbernya. Pada akhirnya, bencana alam memang tidak selalu dapat