Lompat ke konten utama

Kata Papua

Relaunching AMANAH Jadi Momentum Besar Dorong Pemuda Aceh Tembus Pasar Global - Kata Papua

Relaunching AMANAH Jadi Momentum Besar Dorong Pemuda Aceh Tembus Pasar Global

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Aceh – Ketua Yayasan AMANAH Saifullah Muhammad mengatakan Relaunching AMANAH kali ini menjadi momentum strategis konsolidasi pengurus dan badan pekerja dalam memperkuat peran pemuda Aceh yang unggul, produktif, dan berdaya saing.

Hal tesebut diungkapkan Ketua Yayasan AMANAH Saifullah Muhammad saat menyampaikan pidatonya dalam acara relaunching AMANAH di Aceh.

Menurut Saifullah, diakui ada yang perlu divaluasi agar ditengah keterbatasan yang ada, pemuda Aceh didorong untuk dapat lebih berperan baik di skala nasional maupun global.

“Evaluasi kondisi awal fasilitas menunjukkan berbagai keterbatasan mendasar namun pemuda Aceh didorong untuk mampu berkompetisi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di level global. Program AMANAH diproyeksikan sebagai gelombang peluang yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh generasi muda,” tuturnya.

Ia menilai pintingnya peran pemangku kepentingan agar dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat serta pengembangan ekonomi kreatif dapat terus berkembang dengan mengoptimalkan potensi besar Aceh.

“Peran pemangku kepentingan menjadi krusial sebagai problem solver yang mampu menyelesaikan persoalan secara cepat dan tepat. Pengembangan ekonomi kreatif tidak semata bergantung pada besarnya modal, melainkan pada kemauan, manajemen yang efektif, dan kolaborasi yang kuat. Potensi besar Aceh harus dikelola secara optimal agar dapat berkembang dengan pesat dan tidak dimanfaatkan pihak luar,” ujarnya.

Ditambahkannya dengan fasilitas tersedia saat ini dapat dimaksimalkan agar ada ruang kreatifitas yang tumbuh dan adanya peningkatan daya saing pemuda Aceh.

“Fasilitas yang tersedia dinilai memadai dan harus dimaksimalkan sebagai ruang tumbuh kreativitas serta peningkatan daya saing pemuda.

Disisi lain perlunya akses pembiayaan dan penguatan ekosistem usaha agar kualitas produk yang dihasilkan memiliki daya saing nasional maupun internasional.

“Akses pembiayaan, termasuk kredit UMKM, perlu diiringi dengan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan untuk meminimalisir risiko kegagalan. Penguatan ekosistem usaha menjadi kunci, mencakup tidak hanya aspek produksi, tetapi juga distribusi dan pemasaran. Produk yang dihasilkan harus memiliki kualitas unggul dan daya saing tinggi agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan mengacu pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ke-3 tentang peningkatan tenaga kerja berkualitas melalui pengembangan industri kreatif, peran pemuda Aceh dapat terus di tingkatkan.

“Industri kreatif dipandang sebagai sektor strategis untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas berbasis keterampilan (skill) yang harus terus diasah,” katanya.

Menurutnya, kehadiran AMANAH di Aceh menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM kreatif daerah.

“Target utama adalah menjadikan Indonesia, termasuk Aceh, sebagai pemain industri kreatif di tingkat global. Indonesia memiliki potensi besar karena kekayaan budaya yang kuat sebagai fondasi pengembangan industri kreatif’ jelasnya.

Relaunching AMANAH diharapkan menjadi pusat aktivitas kreatif untuk kurasi, pengembangan ide, dan inkubasi bisnis pemuda Aceh dengan kolaborasi bersama perguruan tinggi dalam lingkup hilirisasi yang diyakini dapat menarik investasi lebih besar, tutupTeuku Riefky.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana yang baik harus berjalan dalam dua arah: pemerintah wajib memberikan informasi secara cepat dan terbuka, sementara masyarakat perlu memiliki disiplin untuk mengakses sumber resmi. Kewaspadaan harus tetap tinggi, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketakutan tanpa dasar. Data menjadi pembeda antara kesiapsiagaan yang rasional dan kepanikan yang tidak produktif. Pelajaran serupa terlihat dalam penanganan informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap video erupsi yang beredar di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan data pemantauan resmi aktivitas Gunung Semeru. Menurut Isnugroho, penyebaran informasi kebencanaan yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena itu, publik perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum membagikan konten. Dalam situasi bencana, satu video yang salah konteks dapat menciptakan persepsi bahwa ancaman sedang berlangsung, padahal kondisi sebenarnya mungkin telah berubah atau tidak sesuai dengan narasi yang beredar. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa mitigasi modern tidak hanya berkaitan dengan pemantauan gunung api dan kesiapan evakuasi. Mitigasi juga menyangkut pengelolaan informasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan klarifikasi secara cepat agar informasi keliru tidak berkembang menjadi kepanikan yang lebih luas. Tantangan komunikasi kebencanaan juga terlihat di Jakarta setelah adanya informasi mengenai kemungkinan paparan abu vulkanik. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Ia menekankan pentingnya mengikuti informasi dari lembaga resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum melalui proses verifikasi. Menurut Chico, masyarakat perlu menjadikan informasi dari BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah sebagai rujukan utama. Sikap tersebut penting agar warga dapat mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk menggunakan perlindungan diri apabila diperlukan, tanpa terpengaruh oleh narasi berlebihan yang beredar di media sosial. Kehadiran pemerintah dalam menghadapi erupsi tidak hanya terlihat melalui penanganan dampak fisik, tetapi juga melalui penguatan komunikasi publik. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, BMKG, dan PVMBG menjadi fondasi penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang sama dan tidak tersesat oleh kabar liar. Indonesia membutuhkan budaya mitigasi yang berbasis data. Masyarakat harus memahami bahwa informasi resmi dapat berubah sesuai perkembangan aktivitas gunung api. Karena itu, mengikuti pembaruan secara berkala jauh lebih penting daripada mempercayai satu unggahan viral yang belum jelas sumbernya. Pada akhirnya, bencana alam memang tidak selalu dapat