Lompat ke konten utama

Kata Papua

UGM dan BRIN Siap Bekerjasama Dorong Kedaulatan Maritim Berbasis Riset dan Inovasi - Kata Papua

UGM dan BRIN Siap Bekerjasama Dorong Kedaulatan Maritim Berbasis Riset dan Inovasi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

*Yogyakarta* – Sektor maritim berpotensi sebagai paradigma pembangunan nasional melalui penguatan riset, teknologi, dan inovasi berbasis potensi kelautan Indonesia. Oleh karena itu, isu kemaritiman harus terus menjadi arus utama pembangunan nasional di tengah persoalan pangan, energi, kesehatan, lingkungan, hingga geopolitik global.

Dalam National Policy Dialogue bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, terungkap bahwa potensi kekayaan hayati laut yang besar bisa menjadi modal ekonomi, serta sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan.

Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama UGM, Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc. menyatakan potensi kekayaan hayati laut yang besar bisa menjadi modal ekonomi, tetapi juga sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan.

“Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa baik _biodiversity,_ _geodiversity_ maupun _culture diversity,_ termasuk ekosistem pesisir dan laut yang sangat kaya,” katanya.

Danang menambahkan, UGM tengah mengembangkan berbagai riset terkait bioprospeksi laut, senyawa bioaktif, hingga pemanfaatan mikroalga untuk biofuel, bioremediasi, kosmetik, dan farmasi. Riset-riset ini diarahkan untuk mendukung transisi energi, kesehatan lingkungan, serta penguatan ekonomi biru Indonesia. UGM memandang _marine biodiversity_ sebagai salah satu frontier penting bagi masa depan riset dan inovasi nasional.

“Pengembangan kajian kelautan di UGM kini tidak lagi hanya berfokus pada inventarisasi spesies, tetapi telah berkembang menuju pendekatan genomik, bioinformatika, hingga _environmental DNA,_” jelas Danang.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., bahwa pihaknya akan mendorong kapasitas riset _oseanografi_ dan _biodiversitas_ laut yang kuat agar mampu memperkuat posisi dalam negosiasi global terkait sumber daya laut. Selain itu, Arif juga menegaskan upaya mengintegrasikan pengetahuan lokal masyarakat pesisir dengan sains modern.

“Masyarakat pesisir memiliki pengalaman empiris yang penting karena hidup dan berinteraksi langsung dengan laut setiap hari. Hal ini penting dan harus bergandengan dengan sains,” ucap Arif.

Sementara itu, Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., menyoroti pentingnya penguatan hilirisasi riset dan inovasi kelautan dalam memperkuat kedaulatan maritim Indonesia. Menurutnya, kekayaan biodiversitas laut bukan hanya aset alam yang harus dijaga, tetapi juga sumber pengetahuan, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengembangan ekosistem riset dan inovasi kelautan yang terintegrasi menjadi hal penting untuk mendukung hilirisasi hasil penelitian bagi kebutuhan masyarakat dan industri nasional,” ujar Ova.

Meski begitu, Ova mengungkapkan bahwa perguruan tinggi sering menghadapi tantangan ketika hasil riset berhenti pada dokumen dan belum terimplementasi secara nyata. Karena itu, dia berharap BRIN dapat menjadi jembatan dalam mendorong hilirisasi berbagai riset dan inovasi yang dihasilkan akademisi Indonesia.

“ Karenanya, UGM siap untuk menjadi mitra strategis pemerintah dan berbagai institusi lainnya dalam pembangunan maritim yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global,” pungkas Ova. [*]

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kampung Nelayan Merah Putih: Negara Hadir Angkat Hidup Warga Pesisir

Oleh: Bagas Nurahman Kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir terus diperkuat melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan melalui pembangunan kawasan yang lebih layak, penyediaan sarana pendukung perikanan, hingga bantuan kapal penangkap ikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengangkat produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah kini mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan tahap pertama di berbagai daerah. Selain pembangunan kawasan, dukungan juga diberikan melalui pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan. Rangkaian program tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat pesisir dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Pembahasan mengenai perkembangan program tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, 1 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah untuk memastikan program strategis sektor kelautan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat pesisir, pembangunan Kampung Nelayan memiliki arti penting karena kawasan tempat tinggal memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan yang mampu menghadirkan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendukung kegiatan nelayan. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembangunan kawasan diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak dan produktif. Dukungan terhadap nelayan juga diperkuat melalui penyediaan kapal yang dapat menunjang kegiatan mereka di laut. Bantuan kapal menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap produktivitas nelayan. Ketersediaan sarana melaut yang lebih memadai dapat membantu nelayan menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan lebih optimal. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, manfaat ekonomi diharapkan dapat dirasakan tidak hanya oleh nelayan, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Konsep KNMP sendiri dikembangkan berdasarkan peninjauan langsung ke berbagai kampung nelayan sejak 2020. Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat kebutuhan terhadap penataan kawasan dan sarana penunjang aktivitas perikanan. Pemerintah kemudian mendorong pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pentingnya menjadikan produktivitas sebagai dasar dalam meningkatkan taraf hidup nelayan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kampung Nelayan tidak berhenti pada perbaikan rumah atau lingkungan, tetapi diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan penghasilan dan kemandirian masyarakat. Pengembangan di Biak menjadi salah satu gambaran bagaimana kebutuhan masyarakat menjadi dasar perencanaan KNMP. Kawasan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan berbagai fasilitas pendukung, seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel, balai pertemuan, kawasan kuliner, hingga kantor pengelola. Kehadiran fasilitas yang saling terhubung diharapkan dapat memperlancar rantai kegiatan perikanan dari proses melaut hingga pengelolaan hasil tangkapan. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029. Target tersebut memperlihatkan besarnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir sekaligus potensi sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Pengembangan kampung nelayan juga berjalan seiring dengan program budi daya tematik yang mempertimbangkan pemanfaatan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Penguatan masyarakat pesisir juga berkaitan dengan agenda swasembada protein. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan sekaligus membuka peluang ekonomi. Pengembangan sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat, pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian serta sistem pengawasan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pentingnya pelaksanaan program yang tepat sasaran, objektif, dan didukung sistem pengawasan yang terukur. Koordinasi internal terus diperkuat agar pembangunan dapat berlangsung cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kehadiran negara diwujudkan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Rumah dan lingkungan yang lebih tertata, fasilitas perikanan yang semakin lengkap, bantuan kapal, serta penguatan teknologi menjadi bagian dari langkah terpadu untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Program tersebut pada akhirnya tidak hanya membangun kawasan, tetapi