Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Gandeng Pindad untuk Produksi Massal Tabung CNG Merah Putih - Kata Papua

Pemerintah Gandeng Pindad untuk Produksi Massal Tabung CNG Merah Putih

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

JAKARTA – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kemandirian energi nasional melalui rencana menggandeng PT Pindad (Persero) untuk memproduksi massal tabung _Compressed Natural Gas_ (CNG) Merah Putih berkapasitas 3 kilogram. Program ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor _Liquefied Petroleum Gas_ (LPG), sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik dan menekan beban subsidi energi yang selama ini membebani APBN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pengembangan tabung CNG 3 kg masih berada pada tahap pengujian teknologi di China. Setelah seluruh rangkaian uji coba selesai dan dinyatakan layak, pemerintah akan segera merealisasikan kerja sama dengan PT Pindad sebagai mitra produksi nasional.

“Kami akan melakukan dengan Pindad nanti, tapi masih cek dulu di sana (China). Kalau sudah selesai, baru kami melakukan tindakan lebih lanjut,” ujar Bahlil.

Pemilihan PT Pindad dinilai tepat karena perusahaan BUMN tersebut telah memiliki pengalaman memproduksi tabung LPG 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg untuk PT Pertamina sejak 2015. Dengan kapasitas produksi mencapai 300.000 tabung per bulan, Pindad dinilai memiliki kemampuan untuk mendukung percepatan program konversi energi sekaligus memperkuat industri manufaktur nasional.

Dari sisi ekonomi, program ini diproyeksikan memberikan manfaat yang signifikan. Menurut Bahlil, harga CNG diperkirakan 30–40 persen lebih murah dibandingkan LPG bersubsidi. Dengan nilai subsidi LPG yang mencapai sekitar Rp86 triliun hingga Rp90 triliun per tahun, pemerintah memperkirakan potensi efisiensi anggaran dapat mencapai Rp27 triliun hingga Rp30 triliun. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk memperkuat berbagai program pembangunan yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan akan mengutamakan aspek keselamatan dan melakukan uji coba yang di rencanakan pada bulan Agustus 2026. Tahap awal implementasi akan difokuskan di sejumlah kota besar, termasuk wilayah Jawa Barat.

“Pemerintah mengutamakan aspek keselamatan, kualitas tabung, serta kesiapan distribusi sebelum program diperkenalkan secara luas kepada masyarakat. Uji coba direncanakan berlangsung Agustus setelah tabung selesai diuji di China dan sampelnya kembali diuji di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi,” ujar Laode.

CNG sendiri bukan merupakan teknologi baru. Selama ini energi tersebut telah dimanfaatkan di sektor perhotelan, restoran, kafe, hingga mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis. Melalui pengembangan tabung berkapasitas 3 kilogram, pemerintah membuka peluang agar rumah tangga juga dapat menikmati sumber energi yang lebih efisien, lebih ekonomis, dan berbasis gas domestik.

Di tengah dinamika geopolitik global yang memengaruhi harga dan pasokan energi dunia, langkah pemerintah mengembangkan CNG menjadi kebijakan strategis yang patut diapresiasi. Selain memperkuat ketahanan energi nasional, program ini berpotensi mengurangi ketergantungan impor, mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, menghemat anggaran negara, serta menghadirkan energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat.*

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata