Lompat ke konten utama

Kata Papua

Aparat Keamanan Siap Amankan PON XX Papua - Kata Papua

Aparat Keamanan Siap Amankan PON XX Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Timotius Gobay )*
PON XX tinggal sesaat lagi dimulai dan semua hal sudah dipersiapkan dengan matang, mulai dari kebersihan venue hingga keamanan, baik di sekitar arena maupun wilayah lain. Aparat siap untuk mengamankan PON dan meminimalisir resiko terburuk, karena ingin agar acara ini berjalan dengan mulus.
PON XX akan diselenggarakan pada awal Oktober 2021. Jelang pembukaannya, aparat makin mengamankan seluruh wilayah di Papua, karena ingin agar acara ini berlangsung dengan sukses. Baru pertama kali lomba berlevel nasional diselenggarakan di Bumi Cendrawasih, oleh karena itu keamanan makin ditingkatkan, agar tidak ada ganjalan yang mengganggu.
Faktor keamanan memang sangat penting karena di Papua ada OPM dan KST. Mereka bisa jadi ancaman karena tidak suka dengan segala program pemerintah, termasuk PON. Oleh karena itu, pengamanan di Papua makin diperketat, apalagi setelah ada peristiwa berdarah yang membuat 4 prajurit TNI gugur di Kisor, Maybrat, akibat serangan KST. Razia makin sering dilakukan agar tidak kecolongan.
Panglima Kodam VII Cendrawasih Mayor Jendral Ignatius Yogo Triyono menyatakan bahwa TNI-Polri, dalam hal ini Kodam VII/Cendrawasih dan Polda Papua siap mengamankan dan mensukseskan penyelenggaraan PON. Dalam artian, mereka mendukung PON sebagai lomba olahraga level nasional dan ingin agar acara ini berhasil. Sebagai penjaga keamanan di Indonesia, maka wajar jika aparat menunjukkan kinerja terbaiknya.
Pengamanan makin diperketat agar tak hanya atlet dan offisial dari berbagai provinsi di Indonesia yang merasa nyaman, tetapi juga warga lokal. Semua orang wajib dijaga keamanannya agar tidak mendapat teror, terutama dari KST. Mereka wajib diantisipasi, terutama di wilayah yang rawan seperti Kabupaten Puncak, sehingga aparat lebih ketat lagi dalam berjaga.
Diterjunkan pula setidaknya 6.000 personel Polri dan TNI di Papua, dengan tujuan untuk mengamankan PON XX. Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Mathius D. Fakhiri menyatakan, nantinya juga akan ada personel Brigade Nusantara yang akan membantu. Mereka akan mengamankan 20.000 orang yang terdiri dari 9.000 panitia, 6.000 atlet, dan sisanya offisial.
Inspektur Jenderal Mathius menambahkan, 6.000 personel akan dibagi ke 4 wilayah yang jadi klaster PON XX, yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Timika dan Merauke. Mereka tidak hanya mengamankan di seputar venue tetapi juga di tempat penginapan para atlet dari berbagai kontingen, agar benar-benar kondusif. Sebagai tuan rumah, maka Pemda Papua ingin agar semuanya sangat aman.
Pengamanan memang makin diperketat agar tidak berpotensi untuk terjadi kericuhan, baik sebelum maupun ketika PON XX diselenggarakan. Jangan sampai ada anggota KST yang lolos lalu nyelonong masuk ke venue kala ada pertandingan atau di stadion saat pembukan PON, sehingga aparat makin ‘galak’ dalam berjaga. Ini bukanlah suatu arogansi tetapi tindakan pencegahan agar tidak ada kemungkinan terburuk yang terjadi.
Untuk membantu pengamanan maka aparat dilengkapi dengan teknologi berupa drone. Pesawat mini tersebut akan diterbangkan di 4 klaster PON XX dan memiliki jangkauan hingga 3 KM. Drone sudah dilengkapi dengan kamera, sehingga bisa dipantau mana saja yang terjadi kerumunan dan wajib dibubarkan. Selain itu, kamera bisa mengidentifikasi siapa saja yang masuk dalam blacklist alias yang diduga anggota KST, sehingga bisa diantisipasi.
Jelang pembukaan PON XX beberapa minggu lagi, pengamanan memang lebih diperketat, agar tidak ada pihak-pihak yang mengganggu persiapannya. Aparat makin meningkatkan kinerjanya dalam berjaga dan mereka siap untuk ikut mensukseskan gelaran PON. Masyarakat juga senang karena aparat semangat dalam mengamankan suasana di pemukiman warga sipil.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kualitas Hunian Jadi Fokus Percepatan Program 3 Juta Rumah 

Oleh Prasetyo Mulya Percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto kini tidak hanya diarahkan untuk mengejar jumlah hunian, tetapi juga memastikan kualitas rumah yang diterima masyarakat benar-benar layak, aman, nyaman, dan sesuai standar. Fokus terhadap kualitas menjadi penting agar program perumahan rakyat tidak sekadar menghasilkan angka pembangunan yang besar, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah secara nyata. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus memperkuat kolaborasi dengan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Kerja sama pemerintah dan pengembang dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih muncul dalam pembangunan hunian, mulai dari aspek teknis, ketersediaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga penerapan standar kualitas bangunan. Dalam koordinasi bersama jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Menteri Ara menegaskan bahwa percepatan pembangunan rumah subsidi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kualitas. Pengembang tidak cukup hanya memenuhi target jumlah unit, tetapi juga harus memastikan rumah yang dibangun sesuai spesifikasi dan dapat memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat penerima manfaat. Kontribusi Himperra dalam program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu gambaran perkembangan positif sektor perumahan. Dari target pembangunan sebanyak 47.000 unit rumah, Himperra telah merealisasikan lebih dari 22.000 unit. Capaian tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktif dunia usaha dalam mendukung agenda pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau. Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan tersebut karena program rumah subsidi tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha, khususnya pengembang, memiliki posisi strategis dalam memastikan kebutuhan hunian masyarakat dapat dipenuhi. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan di sektor perumahan harus diikuti dengan profesionalisme, integritas, dan komitmen pengembang dalam menjaga kualitas pembangunan. Perspektif tersebut menjadi semakin relevan karena keberhasilan Program 3 Juta Rumah seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan berapa banyak rumah yang selesai dibangun. Pemerintah juga perlu melihat apakah rumah tersebut benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan kepuasan kepada penerima. Penggunaan anggaran subsidi negara harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Pemerintah selama setahun terakhir menunjukkan upaya memperkuat ekosistem perumahan melalui peningkatan kolaborasi dengan pengembang, dukungan pembiayaan rumah subsidi, serta dorongan untuk menyelesaikan berbagai hambatan administratif dan regulasi. Perkembangan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan hunian sekaligus memperbaiki kualitas pelaksanaan program di lapangan. Maruarar Sirait juga mendorong Himperra agar tidak hanya berkembang sebagai organisasi pengembang, tetapi mampu melahirkan pelaku usaha yang memiliki karakter kuat dan menjunjung profesionalisme. Pertumbuhan bisnis perumahan, menurutnya, harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial karena produk yang dibangun menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, Himperra menyampaikan sejumlah usulan yang berkaitan dengan hambatan pembangunan perumahan, termasuk persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, penyediaan lahan, dan proses perizinan. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kelancaran pembangunan rumah sangat dipengaruhi oleh kepastian proses administratif serta kesiapan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan. Penguatan koordinasi juga akan dilakukan melalui jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himperra dengan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut diarahkan untuk membantu mempercepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penerapan kebijakan insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta fasilitasi pembebasan BPHTB bagi masyarakat sesuai kebijakan daerah dan ketentuan yang berlaku. Saat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang berjalan konsisten, berbagai hambatan administratif dapat dikurangi. Dampaknya bukan hanya mempercepat pembangunan rumah, tetapi juga memperluas peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak. Pemerintah juga perlu menjaga pengawasan agar berbagai kemudahan yang diberikan kepada pengembang tetap menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Ketua Umum DPP Himperra, H. Ari Tri Priyono, memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Maruarar Sirait dalam mendorong kemajuan sektor perumahan. Ari Tri Priyono menilai perkembangan sektor perumahan dalam dua tahun terakhir menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian dari pelaku industri tersebut menjadi gambaran bahwa kebijakan pemerintah mulai memberikan ruang lebih besar bagi sektor perumahan untuk berkembang. Himperra juga terus memperkuat organisasi melalui kegiatan Rapat Kerja Nasional, pelatihan, dan Milad Himperra yang menjadi ruang konsolidasi antara pengembang dan pemerintah. Forum semacam itu penting untuk menyamakan persepsi, menyerap persoalan di lapangan, sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan secara efektif. Program 3 Juta Rumah harus dipandang sebagai agenda besar