Lompat ke konten utama

Kata Papua

Keamanan Pangan MBG Diperkuat lewat Monitoring Berlapis di Sekolah - Kata Papua

Keamanan Pangan MBG Diperkuat lewat Monitoring Berlapis di Sekolah

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan sistem monitoring berlapis di sekolahok. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap makanan yang diterima peserta didik tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi sesuai standar yang telah ditetapkan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan prasyarat utama dalam keberhasilan program MBG. Kepala BGN, Sudaryono, menyampaikan bahwa seluruh manfaat program, termasuk aspek edukasi dan pembentukan karakter siswa, hanya dapat tercapai apabila makanan yang disajikan telah terjamin keamanannya.

“Pendidikan terhadap siswa akan terlaksana manakala syarat pertamanya adalah menu makanan yang dibagikan kepada siswa itu harus aman. Semua ini tidak akan ada artinya jika menu yang diberikan tidak aman,” ujar Sudaryono.

Untuk itu, BGN melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan produksi di 27.489 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Melalui sistem monitoring berbasis pencatatan, seluruh tahapan pengolahan makanan diawasi secara ketat, mulai dari persiapan bahan, proses memasak, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah. Selain itu, BGN juga menetapkan penanggung jawab atau person in charge (PIC) di setiap sekolah sebagai lapisan pengawasan akhir.

“PIC melakukan pemeriksaan organoleptik dengan melihat, mencium, dan mencicipi makanan. Apabila tidak memenuhi standar, maka wajib tidak diberikan kepada siswa. Ini menjadi lapisan terakhir untuk memastikan keamanan pangan,” jelasnya.

Penguatan pengawasan juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menjalankan fungsi pengawasan dari hulu hingga hilir. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi faktor kunci keberhasilan program MBG, terutama bagi kelompok rentan.

“BPOM hadir untuk memastikan keamanan pangan dari proses produksi hingga diterima masyarakat. Prinsip kami jelas, bukan pangan kalau tidak aman,” tegas Taruna Ikrar.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan berkelanjutan guna mencegah terulangnya kasus keracunan pangan. “Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap makanan benar-benar memenuhi standar keamanan dan mutu,” tambahnya.

Di tingkat daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan turut memastikan kualitas bahan baku melalui pengawasan pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jefri Boy Manderi, mengatakan pengawasan dilakukan untuk menjamin bahan pangan bebas dari cemaran berbahaya.

“Kami melakukan pengujian terhadap bahan pangan untuk memastikan tidak terdapat cemaran kimia sehingga layak dikonsumsi,” ujarnya.

Melalui sinergi lintas sektor dan penerapan sistem pengawasan berlapis, pemerintah optimistis Program MBG dapat berjalan optimal, sekaligus mendukung terwujudnya generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

(*/rls)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan