Lompat ke konten utama

Kata Papua

Jangan Biarkan Provokasi KNPB Mengganggu Masa Depan Papua - Kata Papua

Jangan Biarkan Provokasi KNPB Mengganggu Masa Depan Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Loa Murib

Masa depan Papua tidak semestinya ditentukan oleh ketegangan, provokasi, atau aktivitas kelompok yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat. Papua memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui pembangunan, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai adat dan budaya. Karena itu, stabilitas keamanan dan kedamaian harus ditempatkan sebagai kepentingan bersama yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan kelompok tertentu, termasuk oleh narasi maupun aktivitas Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dinilai sejumlah tokoh masyarakat dapat menimbulkan keresahan.

Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Karmin Yikwa, menilai masyarakat Papua memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga lingkungan tetap aman dan harmonis. Menurutnya, masyarakat adat membutuhkan suasana kondusif agar dapat menjalankan kehidupan sehari-hari sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan mendasar masyarakat Papua sesungguhnya sangat konkret, yakni keamanan, pendidikan yang baik, akses kesehatan, kesempatan ekonomi, serta masa depan yang lebih layak bagi generasi berikutnya.

Karmin juga menekankan bahwa nilai-nilai kearifan lokal, persaudaraan, dan saling menghormati merupakan modal sosial yang sangat penting bagi Papua. Nilai tersebut tidak boleh terkikis oleh narasi yang mempertajam perbedaan. Justru di tengah keberagaman masyarakat Papua, semangat hidup berdampingan harus terus diperkuat. Perdamaian bukan sekadar keadaan tanpa konflik, melainkan fondasi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi daerah dan menikmati hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Pandangan serupa disampaikan sejumlah Ondofolo di Kabupaten Jayapura yang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi maupun aktivitas KNPB yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan. Ondofolo Dasim Kleubeuw, Harly Ohei, menekankan pentingnya masyarakat mempertimbangkan dampak setiap kegiatan terhadap keamanan dan kehidupan sosial. Bagi masyarakat, tindakan yang pada awalnya dianggap sebagai bentuk penyampaian aspirasi dapat berubah menjadi persoalan yang lebih besar apabila tidak dikendalikan dan kemudian memicu tindakan anarkis.

Kekhawatiran tersebut patut menjadi bahan perenungan. Ketika situasi keamanan terganggu, masyarakat biasa sering menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Aktivitas ekonomi dapat terganggu, kegiatan pendidikan tidak berjalan optimal, pelayanan publik menghadapi hambatan, sementara keluarga harus menghadapi ketidakpastian. Pada akhirnya, masyarakat kecil yang tidak memiliki kepentingan dalam konflik justru dapat menanggung konsekuensi paling besar.

Ondofolo Kampung Asei Besar, Marthen Ohee, juga menilai bahwa masyarakat adat tidak semestinya secara otomatis dianggap mendukung setiap agenda yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat Papua. Pandangan tersebut penting karena masyarakat Papua bukanlah kelompok yang memiliki satu suara untuk seluruh persoalan. Terdapat beragam komunitas, wilayah adat, latar belakang sosial, serta aspirasi yang perlu dihormati. Karena itu, tidak tepat apabila kepentingan seluruh masyarakat Papua disederhanakan menjadi kepentingan satu kelompok atau organisasi.

Peringatan Marthen agar masyarakat lebih memprioritaskan keluarga dan kegiatan ekonomi juga memiliki relevansi yang kuat. Kehidupan masyarakat tidak berhenti pada persoalan politik. Ada keluarga yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak-anak yang membutuhkan pendidikan, petani yang harus mengelola lahan, pelaku usaha yang harus mempertahankan usahanya, serta generasi muda yang membutuhkan ruang untuk mengembangkan kemampuan. Semua itu membutuhkan suasana yang aman dan stabil.

Sementara itu, Ondofolo Kampung Adat Homfolo, Anderson Tokoro, mengingatkan agar penyampaian pendapat tetap dilakukan dengan menghormati hukum dan norma adat. Prinsip tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat Papua untuk membangun tradisi dialog yang sehat. Aspirasi tidak harus dihilangkan, tetapi cara menyampaikannya harus menghindari tindakan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat atau merusak ketertiban umum.

Di sinilah peran generasi muda Papua menjadi sangat penting. Anak-anak muda merupakan kelompok yang paling menentukan arah Papua dalam beberapa dekade mendatang. Energi, kreativitas, dan keberanian mereka seharusnya diarahkan pada pendidikan, kewirausahaan, teknologi, olahraga, kebudayaan, serta berbagai kegiatan produktif. Ruang digital pun perlu dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang mencerahkan, bukan memperbesar kebencian, permusuhan, atau ketegangan.

Pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen sosial juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat literasi publik. Masyarakat perlu dibiasakan memeriksa informasi sebelum mempercayainya, memahami konteks sebuah ajakan, serta mempertimbangkan konsekuensi sebelum mengambil tindakan. Ketahanan masyarakat terhadap provokasi tidak cukup dibangun melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui pendidikan, dialog, dan penguatan kepercayaan sosial.

Pada akhirnya, Papua membutuhkan lebih banyak ruang untuk membangun daripada ruang untuk berkonflik. Pembangunan hanya dapat memberikan manfaat apabila masyarakat berada dalam kondisi aman untuk bekerja, belajar, berusaha, dan berinteraksi. Karena itu, setiap pihak perlu menempatkan kepentingan masyarakat luas di atas agenda kelompok.

Jangan sampai provokasi mengganggu kesempatan Papua untuk menatap masa depan. Kedamaian adalah modal pembangunan, sementara persatuan merupakan kekuatan untuk memastikan pembangunan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. Menolak provokasi bukan berarti menolak aspirasi, melainkan memilih cara yang lebih bertanggung jawab untuk menyampaikan perbedaan. Masa depan Papua terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh tindakan yang dapat memecah masyarakat. Yang dibutuhkan adalah Papua yang aman, damai, produktif, dan mampu memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi mendatang untuk tumbuh dan menentukan masa depannya dengan optimisme.

*Penulius adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

PTN Gratis: Agenda Keadilan Pendidikan

Oleh : Jonathan Janoel Wacana pendidikan tinggi gratis kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, termasuk perguruan tinggi negeri (PTN), harus dapat digratiskan. Pernyataan tersebut disampaikan dan langsung diikuti arahan untuk menggelar rapat terbatas. Di tengah kebutuhan memperluas akses pendidikan tinggi, agenda ini dapat menjadi momentum untuk menempatkan pendidikan sebagai investasi negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Presiden Prabowo menilai akses pendidikan negeri tidak semestinya menjadi beban berat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan membahas desain kebijakan dan pembiayaannya secara lebih mendalam. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan gratis PTN mulai diarahkan dari gagasan menuju pembahasan kebijakan. Pendekatan ini penting agar tujuan memperluas akses pendidikan tetap berjalan seiring dengan kemampuan fiskal dan keberlanjutan pengelolaan perguruan tinggi. Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa kementeriannya akan melakukan kajian mengenai kemungkinan penggratisan biaya kuliah di PTN. Kajian tersebut mencakup berbagai opsi skema pembiayaan yang nantinya dilaporkan kepada Presiden untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Brian juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memberikan dukungan pembiayaan melalui KIP Kuliah dan berbagai program beasiswa. Data yang disampaikan Brian menunjukkan sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan melalui berbagai skema pembiayaan, terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah telah memiliki fondasi kebijakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Agenda PTN gratis dapat menjadi pengembangan berikutnya dengan desain yang lebih terukur sehingga dukungan negara dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa. Gagasan tersebut mendapat perspektif ekonomi dari Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini. Didik menilai pendidikan gratis hingga PTN bukan sesuatu yang mustahil. Menurutnya, sebagian fondasi pembiayaan pendidikan gratis telah dibangun melalui kebijakan wajib belajar dan dukungan operasional pendidikan pada periode sebelumnya. Pemerintah saat ini dapat melanjutkan fondasi tersebut dengan melakukan penataan kembali prioritas anggaran pendidikan. Didik juga menilai persoalan utama bukan semata-mata mencari anggaran baru, melainkan bagaimana anggaran pendidikan yang tersedia diarahkan secara lebih efektif. Ia menyebut alokasi fungsi pendidikan dalam APBN mencapai sekitar Rp769,09 triliun dan sebagian dapat ditata untuk mendukung pendidikan tinggi. Ia juga mendorong evaluasi pola pembiayaan PTN, termasuk jalur mandiri, agar perguruan tinggi tidak terlalu bergantung pada penerimaan dari mahasiswa. Masukan tersebut memberikan dimensi penting bagi agenda pendidikan gratis. Pembiayaan negara harus dibarengi tata kelola yang sehat agar PTN tetap mampu menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Efisiensi kelembagaan, penyesuaian kebutuhan operasional, serta penerapan prinsip meritokrasi dalam penerimaan mahasiswa dapat menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, perluasan akses tidak mengurangi kualitas akademik maupun kapasitas riset perguruan tinggi. Di sisi lain, pendidikan gratis perlu dipahami lebih luas daripada sekadar pembebasan uang kuliah. Mahasiswa masih menghadapi biaya hidup, transportasi, buku, perangkat pembelajaran, dan kebutuhan akademik lainnya. Program seperti KIP Kuliah menunjukkan pentingnya dukungan yang lebih komprehensif, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan baru dapat disusun dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan mahasiswa di berbagai daerah. Momentum ini juga relevan dengan agenda peningkatan kualitas tenaga kerja nasional. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Akses yang lebih luas terhadap PTN berpotensi memperbesar basis talenta yang dapat masuk ke sektor strategis, termasuk industri, digitalisasi, kesehatan, energi, dan manufaktur. Karena itu, pembiayaan pendidikan tinggi perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi produktivitas nasional. Perluasan akses pendidikan tinggi juga memiliki dimensi pemerataan pembangunan antardaerah. Anak muda dari daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi sering menghadapi pilihan pendidikan yang lebih sempit dibandingkan mereka yang tinggal di pusat-pusat ekonomi. Dukungan pembiayaan yang tepat dapat memperbesar kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Dalam jangka panjang, lulusan tersebut dapat kembali berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui keahlian yang diperoleh selama menempuh pendidikan. Implementasi kebijakan tetap membutuhkan perencanaan yang cermat. Pemerintah perlu menetapkan cakupan biaya yang ditanggung negara, mekanisme penyaluran anggaran, standar layanan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PTN, dan perguruan tinggi swasta. Kejelasan tersebut akan menentukan apakah kebijakan dapat diterapkan secara adil sekaligus menjaga kesehatan keuangan institusi pendidikan. Selain pembiayaan, pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif. Transparansi, evaluasi berkala, dan indikator yang jelas diperlukan agar kebijakan PTN gratis tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan arah tersebut, agenda PTN gratis dapat menjadi langkah penting dalam memperluas keadilan pendidikan di Indonesia. Arahan Presiden Prabowo yang segera ditindaklanjuti melalui kajian Kemdiktisaintek menunjukkan bahwa gagasan tersebut mulai bergerak menuju desain implementasi. Jika pembiayaan ditata secara tepat, tata kelola diperkuat, dan kualitas akademik tetap dijaga, pendidikan tinggi dapat semakin terbuka bagi anak-anak Indonesia tanpa mengorbankan keberlanjutan perguruan tinggi. Komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan pada akhirnya dapat menjadi investasi strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan memperkuat daya saing Indonesia. )* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah