Lompat ke konten utama

Kata Papua

Tokoh Papua Bersatu Kecam Kekerasan dan Serukan Perdamaian - Kata Papua

Tokoh Papua Bersatu Kecam Kekerasan dan Serukan Perdamaian

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Yohanes Wandikbo

Kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua kembali mendapat perhatian serius dari para tokoh adat. Penembakan terhadap tiga orang sipil di Distrik Muliama menjadi momentum bagi sejumlah kepala suku dan ondofiai untuk menyampaikan sikap bersama bahwa kekerasan bukan jalan penyelesaian persoalan. Dari berbagai wilayah, suara yang muncul relatif senada, yakni mengecam penembakan, meminta proses penegakan hukum berjalan, serta mengajak masyarakat menjaga keamanan dan perdamaian.

Kekompakan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Papua memiliki kepedulian kuat terhadap terciptanya lingkungan yang aman. Para tokoh adat tidak hanya menyampaikan kecaman atas kekerasan, tetapi juga mengambil peran dalam meredam potensi ketegangan di tengah masyarakat. Seruan untuk tidak terprovokasi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi menjadi pesan penting agar sebuah peristiwa keamanan tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

Kepala Suku Saquasit Sem Tasti mengecam aksi penembakan terhadap tiga orang sipil di Distrik Muliama. Ia mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian, dan kondusivitas wilayah. Sikap tersebut menunjukkan bahwa para pemimpin masyarakat di tingkat lokal dapat menjadi bagian penting dalam menjaga ketenangan ketika terjadi peristiwa yang berpotensi memicu keresahan.

Pesan serupa disampaikan Ondoafi Skouw Sae David Lomo. Ia mengecam penembakan terhadap masyarakat sipil dan mengimbau warga untuk terus hidup rukun demi mewujudkan Papua yang aman dan damai. Seruan tersebut menjadi pengingat bahwa perdamaian tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atau langkah aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan komitmen masyarakat untuk menjaga hubungan sosial di lingkungan masing-masing.

Kecaman juga datang dari Kepala Suku Muttang Eduard Muttang yang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoaks maupun isu yang menyesatkan. Imbauan tersebut memiliki arti penting di tengah perkembangan media sosial yang memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat. Dalam situasi keamanan yang sensitif, kemampuan masyarakat membedakan informasi faktual dan informasi yang belum terkonfirmasi merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban.

Masyarakat juga membutuhkan informasi yang akurat mengenai perkembangan penanganan kasus. Karena itu, proses hukum perlu terus dikedepankan agar penyelesaian persoalan dilakukan melalui mekanisme yang sah. Langkah tersebut sekaligus memberikan kepastian bahwa kekerasan terhadap warga sipil mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sikap tegas terhadap kekerasan juga disampaikan Ondoafi Kampung Yoboi Frans Wally. Selain mengecam penembakan, ia menyampaikan duka cita atas meninggalnya para korban dan mendorong adanya upaya penegakan hukum oleh aparat keamanan. Dorongan tersebut menunjukkan adanya harapan dari masyarakat agar kasus kekerasan dapat ditangani secara serius sehingga memberikan rasa aman sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

Dalam konteks pembangunan Papua, keamanan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat. Aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, hingga kehidupan sosial masyarakat membutuhkan situasi yang kondusif. Ketika masyarakat merasa aman, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

Karena itu, pesan yang disampaikan Kepala Suku Abiasit Gideon Abiasit menjadi relevan. Ia mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi oleh kejadian penembakan tersebut serta terus menjaga keamanan di wilayah Papua, khususnya Mamberamo Raya. Seruan ini memperlihatkan pentingnya peran tokoh masyarakat dalam menjaga ketenangan dan mencegah berkembangnya ketegangan di tingkat akar rumput.

Sementara itu, Ondoafi Kampung Nolokla Yansen Ohee berharap pemerintah daerah dan aparat keamanan dapat menyelesaikan kasus penembakan tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat Papua, baik di wilayah pesisir maupun pegunungan, agar tidak terprovokasi. Pesan tersebut memperkuat gagasan bahwa keamanan Papua merupakan kepentingan bersama yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang wilayah.

Berbagai pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesamaan pesan di antara para tokoh Papua. Mereka mengecam kekerasan terhadap masyarakat sipil, mendukung penyelesaian melalui jalur hukum, dan mengajak masyarakat mempertahankan kedamaian. Kesamaan sikap itu penting karena stabilitas Papua tidak hanya dibangun melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat dan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh sosial di lingkungannya.

Pemerintah dan aparat keamanan tentu memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan serta penanganan hukum terhadap setiap tindak kekerasan. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki peran untuk membantu menciptakan situasi yang kondusif dengan tidak menyebarkan hoaks, menghindari provokasi, serta menyerahkan proses penanganan kasus kepada institusi yang berwenang.

Suara para tokoh Papua tersebut pada akhirnya menjadi bagian penting dari upaya menjaga perdamaian. Kecaman terhadap kekerasan yang disertai ajakan untuk hidup rukun menunjukkan bahwa masyarakat Papua menginginkan keamanan sebagai fondasi bagi masa depan daerah. Perdamaian membutuhkan komitmen bersama, dan seruan para tokoh adat tersebut memperlihatkan bahwa komitmen itu dapat tumbuh dari masyarakat sendiri.

Dengan menjaga persatuan, memperkuat komunikasi antarkelompok, mendukung proses penegakan hukum, serta menolak provokasi, masyarakat Papua dapat bersama-sama menciptakan ruang yang lebih aman bagi kehidupan sehari-hari. Suara tokoh-tokoh Papua yang bersatu mengecam kekerasan sekaligus menyerukan perdamaian menjadi pesan bahwa keamanan dan kedamaian merupakan kepentingan bersama yang harus terus dijaga.

)* Penulis meruipakan Pengamat Pembangunan Papua

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerintah Percepat Operasional Kopdes di Papua, Produk Lokal Didorong Naik Kelas

Oleh: Markus Wenda Pembangunan ekonomi Papua memasuki fase yang semakin menjanjikan ketika penguatan ekonomi masyarakat mulai diarahkan hingga tingkat kampung. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu langkah strategis untuk mendekatkan pusat-pusat kegiatan ekonomi kepada masyarakat. Bagi Papua, koperasi bukan sekadar bangunan, gerai, atau tempat transaksi, melainkan dapat menjadi wadah bersama untuk mengembangkan potensi lokal, memperkuat distribusi kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi warga kampung. Perkembangan KDMP di Papua Tengah menunjukkan bahwa arah tersebut mulai diwujudkan secara bertahap. Enam gerai KDMP di Kabupaten Nabire dan Mimika telah selesai dibangun, terdiri atas empat titik di Nabire dan dua titik di Mimika. Di Nabire, tiga titik lainnya juga telah mencapai progres pembangunan lebih dari 95 persen. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat terus bergerak dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan masing-masing wilayah. Bagi masyarakat Papua, hadirnya infrastruktur ekonomi hingga kampung memiliki arti penting. Selama ini, tantangan geografis menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam distribusi barang dan pengembangan usaha masyarakat. Dengan adanya KDMP yang ditempatkan secara tepat, masyarakat memiliki peluang memperoleh akses terhadap kebutuhan dan layanan ekonomi dengan lebih dekat. Pada saat yang sama, koperasi dapat menjadi pintu masuk bagi produk masyarakat agar memiliki jalur pemasaran yang lebih terorganisasi. Kepala Seksi Teritorial Korem 173/PVB Kolonel Inf. Fajar Wibawa Angkasa menjelaskan bahwa pengembangan KDMP di Papua Tengah dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Empat calon titik baru di Nabire dan tiga titik di Mimika telah masuk dalam pendataan. Ketersediaan lahan, kondisi kependudukan, serta dukungan infrastruktur dasar menjadi bagian dari pertimbangan sebelum pembangunan dilanjutkan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan koperasi dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Konsep satu desa satu KDMP juga memiliki peluang besar untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat apabila diterapkan dengan memperhatikan karakter masing-masing kampung. Fajar menyampaikan bahwa kondisi jumlah penduduk menjadi salah satu pertimbangan penting, termasuk kebutuhan minimal sekitar 500 kepala keluarga pada calon wilayah prioritas. Ketersediaan lahan sekurang-kurangnya 600 meter persegi dan dukungan listrik 5.500 watt juga menjadi bagian dari persyaratan teknis. Dengan perencanaan seperti itu, pembangunan koperasi diharapkan benar-benar memiliki basis masyarakat yang dapat menggerakkan aktivitas usaha. Kekuatan utama Kopdes Papua sesungguhnya berada pada potensi ekonomi lokal. Papua memiliki kekayaan sumber daya dan produk masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pangan lokal, hingga berbagai produk kerajinan dapat memperoleh ruang pemasaran yang lebih luas melalui koperasi. Jika dikelola secara profesional, KDMP dapat berperan sebagai penghubung antara produsen di kampung dengan pasar yang lebih besar. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pemerintah telah merekrut, melatih, dan menyatakan lulus 28.626 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Para manajer tersebut dipersiapkan untuk ditempatkan pada koperasi yang infrastrukturnya telah memenuhi persyaratan. Kehadiran sumber daya manusia yang telah mendapatkan pelatihan menjadi bagian penting dalam memastikan koperasi tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu berkembang menjadi unit ekonomi yang produktif. Hal tersebut sangat relevan bagi Papua. Koperasi membutuhkan pengelola yang memahami administrasi, keuangan, rantai pasok, pemasaran, sekaligus karakter masyarakat setempat. Karena itu, pendampingan terhadap pengurus dan manajer perlu terus dilakukan setelah fasilitas selesai dibangun. Komandan Kodim 1705/Nabire Letkol Arh Dwi Palwanto Tirta Mentari juga menekankan pentingnya pendampingan dalam administrasi, pengelolaan, rantai pasok, penjualan, dan peningkatan kemampuan pengurus. Pendampingan tersebut menjadi fondasi agar koperasi mampu berjalan secara sehat dan memberikan manfaat berkelanjutan. Optimisme terhadap Kopdes Papua perlu dibangun bersama. Pemerintah telah menyediakan arah kebijakan dan infrastruktur, sementara masyarakat memiliki peran sebagai pemilik sekaligus penggerak koperasi. Pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi, pengurus koperasi menjaga profesionalisme dan transparansi, sedangkan masyarakat dapat memanfaatkan koperasi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Sinergi tersebut akan membuat KDMP tidak sekadar menjadi program pemerintah, tetapi tumbuh sebagai kelembagaan ekonomi yang benar-benar dimiliki dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan Kopdes juga sejalan dengan semangat mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. Kehadiran fasilitas ekonomi di kampung memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di perkotaan, tetapi terus didorong agar menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah. Infrastruktur koperasi yang dibangun hari ini dapat menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi yang lebih besar pada masa mendatang. Enam gerai yang telah selesai di Nabire dan Mimika serta sejumlah calon lokasi baru merupakan langkah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Kopdes Papua memiliki kesempatan untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, memperkuat pemasaran produk lokal, memperlancar distribusi kebutuhan, dan membuka ruang usaha baru di kampung. Dengan kerja bersama dan pengelolaan profesional, koperasi dapat menjadi salah satu fondasi penting bagi terwujudnya masyarakat Papua yang semakin mandiri, produktif, dan sejahtera. *Penulis merupakan pemerhati pembangunan ekonomi masyarakat Papua