Oleh: Rachmat Hidaya
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berkembang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Seiring dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat dan bertambahnya jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan penyempurnaan tata kelola agar pelaksanaan program semakin efektif, tertib, transparan, dan tepat sasaran. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada perluasan jangkauan, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan terus meningkat.
Perbaikan tata kelola merupakan bagian penting dari proses penguatan program berskala nasional. Dengan jumlah penerima manfaat yang besar dan keterlibatan berbagai pihak, diperlukan sistem kerja yang mampu menghubungkan perencanaan, pendataan, pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga evaluasi secara terintegrasi. Karena itu, pembaruan mekanisme kerja sama antara BGN, yayasan, mitra, dan pengelola dapur SPPG menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat menjalankan fungsi secara profesional dan memberikan kontribusi yang terukur.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa pembenahan tata kelola dilakukan untuk memastikan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal bagi penerima manfaat. Menurutnya, setiap pihak yang terlibat dalam MBG harus memiliki peran dan kontribusi yang jelas. Penataan hubungan kemitraan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pelaksanaan MBG yang semakin sehat, profesional, dan berorientasi pada kualitas pelayanan.
Semangat pembenahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki mekanisme evaluasi yang berjalan secara berkelanjutan. Hal-hal yang telah berjalan baik terus diperkuat, sementara aspek yang masih membutuhkan penyempurnaan segera ditata. Pendekatan semacam ini penting bagi program publik berskala besar karena kebutuhan masyarakat terus berkembang dan pelaksanaan di lapangan memiliki karakteristik yang beragam.
Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui penertiban data penerima manfaat. BGN memperkuat pendataan hingga mencakup identitas penerima, nomor induk kependudukan, sekolah, dan kelas. Sistem berbasis data tersebut memungkinkan penyaluran MBG dilakukan secara lebih presisi sehingga setiap makanan yang diproduksi dapat dipertanggungjawabkan kepada penerima yang jelas. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk mengukur perkembangan penerima manfaat secara berkelanjutan.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa konsep pendataan berbasis nama dan alamat atau by name by address memungkinkan pemerintah mengetahui secara lebih akurat siapa yang memperoleh manfaat MBG. Dengan basis data yang semakin tertib, evaluasi program dapat dilakukan secara lebih terukur. Pemerintah tidak hanya dapat mengetahui jumlah penerima, tetapi juga membangun sistem penelusuran untuk melihat perkembangan penerima manfaat setelah memperoleh asupan makanan bergizi secara rutin.
Pembenahan tersebut menjadi semakin relevan karena skala pelaksanaan MBG terus meningkat. Hingga 2026, jumlah dapur SPPG yang beroperasi telah mencapai puluhan ribu unit. Besarnya jaringan pelayanan tersebut menunjukkan kapasitas negara dalam membangun sistem distribusi pangan dan gizi secara luas. Pada saat yang sama, skala tersebut membutuhkan standar operasional yang konsisten agar kualitas pelayanan tetap terjaga di berbagai daerah.
Penguatan standar juga menjadi bagian dari proses pengawasan terhadap dapur SPPG. BGN melakukan evaluasi terhadap kelayakan fasilitas, sanitasi, pengelolaan limbah, keamanan pangan, serta kesiapan operasional sebelum sebuah dapur memperoleh kewenangan penuh untuk melayani penerima manfaat. Mekanisme tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan bahwa ekspansi program berjalan sejalan dengan standar pelayanan.
Dukungan terhadap agenda perbaikan tata kelola juga disampaikan Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Tenggara La Ode Abdul Muis. Ia menilai pembenahan mekanisme kemitraan merupakan langkah positif untuk memastikan anggaran MBG memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Menurut Muis, hubungan antara BGN, yayasan, dan mitra pengelola dapur perlu dibangun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pembagian peran yang jelas agar seluruh pihak dapat bekerja secara optimal.
Muis juga melihat MBG memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Pelibatan petani, peternak, nelayan, UMKM pangan, dan koperasi lokal sebagai bagian dari rantai pasok dapat menciptakan pasar yang lebih stabil bagi produk pangan daerah. Dengan demikian, manfaat MBG dapat bergerak dari meja makan penerima manfaat menuju penguatan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Perbaikan tata kelola pada akhirnya memperlihatkan bahwa MBG merupakan program yang terus belajar dan berkembang. Pemerintah tidak berhenti pada pencapaian jumlah penerima manfaat, tetapi bergerak menuju sistem pelayanan yang semakin presisi, terukur, dan berkelanjutan. Penguatan data, standar dapur, mekanisme kemitraan, digitalisasi, serta pengawasan menjadi fondasi untuk membawa MBG menuju tahap pelaksanaan yang semakin matang.
Dengan pendekatan tersebut, MBG memiliki peluang besar untuk menjadi lebih dari sekadar program penyediaan makanan bergizi. Program ini dapat menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi pangan lokal. Komitmen pemerintah untuk terus melakukan penyempurnaan menunjukkan bahwa keberhasilan MBG dipandang sebagai proses jangka panjang. Semakin kuat tata kelolanya, semakin besar pula peluang program ini memberikan manfaat yang luas, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi generasi penerus bangsa.
*Penulis merupakan Peneliti Kebijakan Pangan dan Pembangunan Manusia
