Kata Papua

Apresiasi Komitmen Apkam Jaga Kelancaran Proses Rekapitulasi Suara - Kata Papua

Apresiasi Komitmen Apkam Jaga Kelancaran Proses Rekapitulasi Suara

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Apresiasi Komitmen Apkam Jaga Kelancaran Proses Rekapitulasi Suara

Oleh: Adiba Latief

Rekapitulasi suara adalah proses penghitungan ulang dan penyusunan hasil suara dari seluruh tempat pemungutan suara yang dilakukan setelah Pemilu berlangsung. Proses ini tidak hanya memastikan keakuratan hasil pemilihan, tetapi juga memungkinkan pengawasan lebih lanjut terhadap integritas dan transparansi proses demokratis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta panitia sampai saat ini masih terus melakukan rekapitulasi suara hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan hasil pemilihan. Saat proses rekapitulasi suara setelah pemungutan suara adalah tahap krusial dalam menentukan hasil akhir dan legitimasi pemerintahan yang terpilih.

Sehingga aparat keamanan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keamanan selama proses rekapitulasi suara Pemilu 2024. Dalam hal ini proses rekapitulasi menjadi titik fokus intensitas politik dan tidak dapat dihindari bahwa akan terdapat potensi ketegangan.
Kapolres Nganjuk, AKBP Muhammad, selaku Kepala Operasi tingkat Polres (KAOPSRES) Operasi Mantab Brata 2024 didampingi beberapa pejabat operasi dan Forkopimcam setempat kunjungi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Nganjuk.
Kunjungan dilaksanakan dalam rangka memantau kesiapsiagaan petugas pengamanan yang saat ini sedang mengamankan proses penghitungan suara pada tingkat PPK, sekaligus memastikan bahwa penghitungan suara berlangsung dengan aman dan lancar.
AKBP Muhammad mengatakan pihaknya ingin memastikan bahwa proses penghitungan suara berjalan dengan aman dan lancar serta menunjukkan kesiapannya dalam rangka memberikan dukungan penuh kepada petugas pengamanan dan PPK satu Kabupaten Nganjuk untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama proses ini berlangsung.
Selain itu, pihaknya menegaskan pentingnya tetap waspada meskipun situasi terlihat aman. Ia menyampaikan bahwa potensi gangguan atau tantangan selalu ada, dan tugas mereka sebagai aparat keamanan adalah untuk mengantisipasi serta menanggapi setiap kemungkinan tersebut dengan cepat dan tepat.
Diharapkan setiap petugas pengamanan siap memberikan respon cepat atas setiap potensi gangguan yang mungkin terjadi. Kesiapan dan kewaspadaan anggota akan menjadi kunci untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses penghitungan suara.
Senada dengan hal tersebut, Kapolres Garut, AKBP Rohman Yonky Dilatha, S.I.K., M.SI., pimpin langsung pengamanan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Garut.
Rapat pleno tersebut di laksanakan dengan ketat dan tertib, dihadiri oleh para pemangku kepentingan serta dijaga ketat oleh aparat Kepolisian. Kapolres Garut menegaskan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama proses rekapitulasi hasil pemilu. Ia juga menekankan pentingnya mengedepankan semangat demokrasi dan menghormati proses demokrasi yang berlangsung.
Rapat pleno tersebut dilaksanakan secara transparan dan profesional, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kapolres Garut juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati hasil pemilu yang telah ditetapkan secara demokratis.
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) melakukan langkah-langkah pengamanan ketat di sekitar tempat sidang pleno tahapan perhitungan surat suara pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Malut) yang dilaksanakan di sebuah hotel 5-10 Maret 2024.
Kabid Humas Polda Maluku Utara, AKBP Bambang Suharyono mengatakan, Polda Malut telah melakukan langkah-langkah pengamanan yang ketat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas demokratis dalam proses penetapan hasil sidang pleno penghitungan surat suara pemilu Provinsi Malut.
Oleh karena itu, dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif, personel Polri perketat pengamanan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 ditingkat Provinsi yang dilaksanakan dari tanggal 5 Maret sampai 10 Maret 2024.
Dalam rangka melakukan pengecekan kelancaran dan keamanan selama proses penghitungan suara, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel), Irjen Pol Winarto datang secara mendadak ke KPU Provinsi.
Kapolda melalui Kabid Humas, Kombers Pol Adam Erwindi mengatakan bahwa semua pihaknya memastikan situasi keamanan dan kelancaran proses penghitungan suara. Pengecekan tersebut dilakukan dengan memantau aktivitas di sekitar Kantor KPU serta melakukan pertemuan dengan petinggi KPU setempat.
Kunjungan Kapolda merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk memastikan suasana pasca Pemilu khususnya penghitungan suara tetap berjalan kondusif dan mencegah terjadinya gangguan keamanan.
Selain itu, juga diimbau kepada seluruh pihak untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif pasca Pemilu. Pengecekan dan koordinasi ini merupakan bagian dari langkah-langkah preventif yang diambil kepolisian guna memastikan stabilitas keamanan pasca Pemilu.
Selain menjaga keamanan, transparansi dan akuntabilitas juga penting dalam memastikan bahwa proses rekapitulasi suara dilakukan secara adil dan terbuka. Aparat keamanan harus bekerja secara transparan dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap tahapan di dalam proses rekapitulasi dapat dipantau dan dievaluasi.
Dalam Pemilu 2024, aparat keamanan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan integritas proses rekapitulasi suara. Dengan menghadapi berbagai tantangan dan risiko, peran mereka dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik sangatlah vital. Dengan kerja sama yang baik antara aparat keamanan, lembaga pemilihan, dan pihak terkait lainnya, diharapkan proses rekapitulasi suara dapat berlangsung dengan lancar dan hasilnya dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

 

 

 

)* Penulis merupakan mahasiswa Komunikasi Politik

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.