Lompat ke konten utama

Kata Papua

Bendera Merah Putih Harus Jadi Simbol Utama Kemerdekaan - Kata Papua

Bendera Merah Putih Harus Jadi Simbol Utama Kemerdekaan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

JAKARTA — Dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pejabat negara menegaskan kembali pentingnya Bendera Merah Putih sebagai simbol utama yang tidak tergantikan. Di tengah maraknya budaya populer dan munculnya simbol-simbol alternatif, pemerintah menekankan bahwa Merah Putih harus tetap dijunjung tinggi sebagai lambang pemersatu bangsa.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa meski masyarakat mengekspresikan kreativitas melalui pengibaran bendera lain, kecintaan rakyat terhadap Merah Putih tetap tidak tergoyahkan.

“Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah Merah Putih, semangatnya Merah Putih. Saya kira kecintaan rakyat Indonesia kepada Merah Putih tidak akan tertukar dengan apa pun. Saya meyakini itu,” ujarnya

Ia menambahkan, momentum bulan kemerdekaan seharusnya menjadi sarana memperkuat persatuan bangsa.

“Merah Putih adalah perekat seluruh elemen bangsa. Simbol lain bisa hadir sebagai ekspresi, tetapi jangan sampai menyingkirkan lambang negara,” tegas Muzani.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan pandangan senada. Ia menilai kreativitas masyarakat dalam menggunakan simbol lain tidak perlu dipermasalahkan selama Merah Putih tetap dikibarkan.

“Benderanya itu enggak ada masalah, selama Merah Putih tetap dikibarkan. Secara keseluruhan, bahwa kreativitas pengibaran-pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita enggak ada masalah,” ungkapnya.

Meski begitu, Dasco mengingatkan agar masyarakat tetap membedakan antara simbol hiburan dan simbol kenegaraan. Ia menekankan bahwa peringatan HUT RI harus dimaknai lebih dalam sebagai momentum memperkuat cinta tanah air, bukan sekadar perayaan seremonial.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya menjaga kesakralan peringatan kemerdekaan, khususnya di bulan Agustus.

“Kami berharap di bulan Agustus ini janganlah ternodai dengan hal-hal yang tidak sakral,” tegasnya

Menurut Prasetyo, pemerintah tidak menutup ruang bagi kreativitas masyarakat, tetapi harus ada batas yang jelas. Merah Putih wajib dikibarkan dengan penuh khidmat pada setiap peringatan HUT RI sebagai bentuk penghormatan terhadap para pejuang bangsa.

Ia juga mengajak generasi muda menjadikan Merah Putih sebagai sumber inspirasi dalam berkarya.

“Bendera ini adalah simbol perjuangan yang mempersatukan kita semua. Generasi muda harus menjaganya, karena di situlah harga diri bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Dengan demikian, berbagai pernyataan pejabat negara ini menegaskan kembali bahwa menjaga kehormatan Bendera Merah Putih bukan sekadar ritual, tetapi bentuk penghormatan terhadap sejarah, persatuan, dan jati diri bangsa.

(*/rls)

[edRW]

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Lapangan Kerja, Upskilling, dan Kepastian Usaha Harus Menjadi Napas RUU Ketenagakerjaan

Oleh : Abdul Razak Pemerintah bersama DPR RI tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai upaya menjawab perubahan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Regulasi baru tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan pekerja, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, mendorong peningkatan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan pembahasan RUU tersebut kini berlangsung secara intensif bersama DPR. Pemerintah menargetkan regulasi mengenai perlindungan tenaga kerja itu dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. Yassierli menilai tantangan ketenagakerjaan nasional tidak ringan. Dari sekitar 155 juta angkatan kerja Indonesia, sekitar 60 persen berada di sektor informal. Kelompok tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan pekerja formal karena sebagian besar belum memperoleh jaminan sosial maupun perlindungan hari tua yang memadai. Menurut Yassierli, kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan ketenagakerjaan dapat mencakup seluruh pekerja tanpa membedakan status formal maupun informal. Regulasi baru diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat dalam memberikan kepastian hak sekaligus memperluas kepesertaan program perlindungan sosial. Yassierli menyebut penyelesaian regulasi tersebut diharapkan menjadi tonggak baru perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. Selain melalui pembentukan undang-undang, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mendorong peningkatan kepesertaan perlindungan sosial bagi pekerja. Urgensi perlindungan tersebut semakin besar seiring Indonesia menghadapi perubahan struktur demografi. Saat ini Indonesia masih menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Namun, kondisi tersebut tidak akan berlangsung selamanya karena Indonesia diproyeksikan memasuki fase aging population. Yassierli menekankan pentingnya penguatan program dana pensiun agar masyarakat yang memasuki usia lanjut tetap memiliki sumber pendapatan dan tidak sepenuhnya bergantung kepada generasi yang masih produktif. Menurutnya, menjaga kehidupan masyarakat setelah masa kerja merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Di sisi lain, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan juga perlu menjawab kebutuhan pekerja di tengah perubahan struktur ekonomi dan teknologi. Perlindungan tidak cukup hanya diberikan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi juga perlu disertai upaya meningkatkan kemampuan pekerja agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri. Program upskilling dan reskilling menjadi semakin relevan karena perkembangan teknologi dapat mengubah jenis pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, serta pola hubungan kerja. Pekerja perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan agar tidak tertinggal oleh perubahan dunia usaha. Dengan demikian, perlindungan ketenagakerjaan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Pada saat yang sama, kepastian usaha juga menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan agar mampu mengambil keputusan investasi, melakukan ekspansi, serta menciptakan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan bahwa DPR mengusulkan perluasan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk mekanisme jaminan pesangon. Usulan tersebut tercantum dalam Pasal 129 RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan merupakan inisiatif DPR, bukan usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia maupun serikat buruh. Nihayatul menjelaskan, selama ini perusahaan pada dasarnya telah melakukan pencadangan kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam PSAK 24. Namun, dana tersebut masih berada di dalam perusahaan dan belum dipisahkan dari kekayaan perusahaan. Karena itu, DPR mengusulkan agar dana jaminan pesangon dikelola melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mekanisme tersebut dinilai dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus mengurangi potensi beban perusahaan ketika terjadi persoalan keuangan atau pemutusan hubungan kerja. Nihayatul mengatakan usulan tersebut salah satunya berkaca pada kasus perusahaan yang mengalami kepailitan dan kemudian tidak mampu memenuhi kewajiban pesangon. Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi salah satu contoh yang disebutnya karena berdampak terhadap sekitar 10.000 pekerja. Menurut Nihayatul, mekanisme jaminan pesangon perlu diperkuat agar pekerja tetap memperoleh hak ketika perusahaan menghadapi kondisi sulit. DPR juga mendorong adanya kontribusi pemerintah dalam skema tersebut, sehingga pembiayaan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Penguatan perlindungan pekerja pada akhirnya perlu ditempatkan dalam kerangka yang seimbang. Regulasi harus mampu menjamin hak pekerja, mendorong peningkatan kompetensi, sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Keseimbangan tersebut penting agar perlindungan tidak menjadi beban yang menghambat penciptaan lapangan kerja, melainkan menjadi fondasi hubungan industrial yang lebih sehat. Dengan target penyelesaian pada akhir