Kata Papua

Danantara Satu Pintu, Langkah Tegas Tutup Kebocoran Devisa - Kata Papua

Danantara Satu Pintu, Langkah Tegas Tutup Kebocoran Devisa

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Danantara Satu Pintu, Langkah Tegas Tutup Kebocoran Devisa

Jakarta – Kebijakan pemerintah menerapkan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) diyakini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan perdagangan komoditas sumber daya alam sekaligus menutup kebocoran devisa yang selama ini merugikan negara.

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tengah menghitung potensi tambahan penerimaan negara dari implementasi kebijakan tersebut.

 

Menurutnya, konsolidasi ekspor komoditas strategis melalui satu pintu berpotensi menghilangkan berbagai praktik kecurangan yang selama ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.

 

“Saya malah berharap nanti Pak Dony (Chief Operating Officer Danantara) ngasih saya income lebih besar lagi, karena penggelapan ekspor akan hilang,” ujarnya.

 

Purbaya menjelaskan pemerintah akan melakukan evaluasi dalam beberapa bulan ke depan untuk mengukur dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara. Ia optimistis pengawasan yang lebih terintegrasi dapat memperkuat tata kelola ekspor sekaligus meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis.

 

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI). Organisasi mahasiswa tersebut menilai pembentukan DSI sebagai langkah tegas pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan memastikan devisa hasil ekspor sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan.

 

Ketua PP KAMMI Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan Arif Rahman M.Ikom mengatakan selama ini Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan dalam tata kelola ekspor, mulai dari praktik under-invoicing, penyelundupan, hingga manipulasi data perdagangan yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

 

“Selama ini Indonesia kerap dirugikan oleh praktik under-invoicing, penyelundupan, hingga manipulasi data ekspor komoditas strategis. Dengan adanya sistem ekspor satu pintu lewat Danantara, negara punya kendali penuh atas volume, harga, dan ke mana kekayaan kita mengalir. Ini adalah kunci utama mencegah kebocoran anggaran dan devisa,” ujar Arif.

 

Menurut KAMMI, pengawasan yang lebih terpusat akan membantu memastikan seluruh aktivitas ekspor tercatat secara lebih akurat sehingga potensi devisa hasil ekspor yang selama ini tidak terpantau dapat diminimalkan. Selain itu, sistem satu pintu juga diyakini mampu memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis di pasar global.

 

KAMMI mengajak mahasiswa dan masyarakat sipil untuk mengawal implementasi tata kelola ekspor satu pintu agar kebijakan tersebut benar-benar mampu menekan kebocoran devisa dan memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.