Oleh: Arief Nugraha
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, bukan sekadar pertemuan rutin para pemimpin negara berkembang. Deklarasi New Delhi yang dihasilkan dalam forum tersebut menjadi penanda penting mengenai bagaimana BRICS berupaya merespons perubahan tatanan global yang semakin kompleks. Bagi Indonesia, momentum tersebut memiliki arti strategis karena keanggotaan penuh di BRICS membuka ruang yang lebih luas untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam membentuk agenda negara-negara Global South.
Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam KTT tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memilih mengambil posisi aktif dalam dinamika global. Pilihan ini penting karena dunia saat ini menghadapi ketidakpastian ekonomi, konflik geopolitik, perubahan iklim, perkembangan teknologi yang cepat, serta gangguan rantai pasok. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton. Diplomasi ekonomi dan politik perlu diarahkan untuk memastikan setiap forum internasional menghasilkan peluang konkret bagi pembangunan nasional.
Deklarasi New Delhi menjadi relevan karena memuat semangat untuk memperkuat multilateralisme dan mendorong tata kelola global yang lebih representatif serta responsif. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika negara-negara berkembang sering kali menghadapi keterbatasan dalam menentukan aturan ekonomi dan perdagangan internasional. Karena itu, suara Indonesia di BRICS perlu digunakan untuk mendorong sistem global yang memberikan kesempatan lebih setara bagi negara berkembang.
Salah satu agenda penting yang dibawa Prabowo adalah reformasi sistem perdagangan dunia. Indonesia tetap memandang World Trade Organization (WTO) sebagai fondasi perdagangan multilateral. Namun, sistem tersebut perlu diperkuat agar lebih terbuka, adil, inklusif, transparan, dan tidak diskriminatif. Di tengah kecenderungan meningkatnya proteksionisme, negara berkembang membutuhkan ruang yang lebih besar untuk melindungi kepentingan ekonomi sekaligus memperluas akses pasar.
Agenda lainnya adalah memperluas penggunaan Local Currency Transaction (LCT). Transaksi menggunakan mata uang lokal dapat mengurangi biaya konversi dan risiko nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan sistem keuangan. Pengembangan konektivitas pembayaran digital, termasuk hubungan QRIS Indonesia dengan Unified Payments Interface India, menunjukkan bahwa kerja sama BRICS dapat diterjemahkan ke dalam manfaat yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat dan dunia usaha.
Isu perubahan iklim juga menjadi bagian penting dari agenda Indonesia. Transisi energi memang tidak dapat dihindari, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan kebutuhan pembangunan negara berkembang. Indonesia membutuhkan dukungan pembiayaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas agar agenda pengurangan emisi tidak berujung pada beban baru bagi negara yang masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam konteks tersebut, penguatan peran Indonesia dalam New Development Bank (NDB) juga menjadi penting. Akses terhadap pembiayaan alternatif dapat mendukung pembangunan infrastruktur, energi bersih, konektivitas, ketahanan pangan, dan transformasi digital. BRICS akan semakin bernilai bagi Indonesia apabila kerja sama politik mampu diterjemahkan menjadi dukungan pembiayaan dan investasi yang memperkuat agenda pembangunan nasional.
Begitu pula dengan isu tata kelola royalti digital. Ekonomi digital telah menciptakan peluang baru, tetapi juga menghadirkan persoalan mengenai bagaimana pencipta karya memperoleh manfaat ekonomi secara adil. Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan seniman, musisi, penulis, dan pelaku industri kreatif tidak kehilangan hak ekonominya di tengah dominasi platform digital global.
Lima agenda tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan Indonesia di BRICS sesungguhnya sangat luas. BRICS tidak harus dipahami sebagai blok yang berhadapan dengan kekuatan global lainnya. Sebaliknya, forum tersebut dapat menjadi instrumen diplomasi untuk memperluas pasar, membuka akses investasi dan teknologi, memperkuat ketahanan ekonomi, serta meningkatkan posisi tawar Indonesia.
Di sinilah Deklarasi New Delhi perlu dilihat secara lebih strategis. Sebuah deklarasi internasional tidak akan banyak berarti apabila berhenti sebagai dokumen politik. Nilai sebenarnya terletak pada kemampuan negara anggota menerjemahkan kesepakatan menjadi kebijakan dan kerja sama yang menghasilkan manfaat nyata.
Indonesia memiliki peluang untuk mendorong proses tersebut. Dengan posisi sebagai salah satu negara dengan ekonomi dan populasi terbesar di kawasan, Indonesia dapat memainkan peran sebagai jembatan antara kepentingan negara berkembang dan kebutuhan tata kelola global yang lebih adil. Peran tersebut membutuhkan diplomasi yang konsisten, pragmatis, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Peluang ekonomi juga terbuka melalui BRICS Business Council. Sektor seperti hilirisasi mineral, industri baterai, kendaraan listrik, energi terbarukan, pusat data, kecerdasan buatan, hingga ketahanan pangan dapat menjadi ruang kerja sama yang konkret. Tantangannya adalah memastikan investasi dan kerja sama tersebut tidak berhenti pada angka transaksi, tetapi menghasilkan transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, dan peningkatan daya saing.
Deklarasi New Delhi dengan demikian dapat menjadi momentum untuk memperkuat diplomasi Indonesia. BRICS memberikan panggung, sementara Indonesia perlu menunjukkan kapasitasnya untuk memainkan peran. Jika mampu menghubungkan kepentingan global dengan kebutuhan pembangunan nasional, keanggotaan Indonesia di BRICS bukan hanya memperkuat posisi dalam percaturan dunia, tetapi juga dapat menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah perubahan tatanan global yang semakin cepat, Indonesia perlu hadir bukan sekadar sebagai peserta, melainkan sebagai negara yang mampu menyampaikan kepentingan, membangun kemitraan, dan ikut menentukan arah masa depan kerja sama global. Deklarasi New Delhi dapat menjadi salah satu pijakan penting menuju peran tersebut.
*) Pengamat Geopolitik dan Ekonomi Internasional
