Lompat ke konten utama

Kata Papua

Ekonomi Biru Tingkatkan Stabilitas APBN dan Dorong Kemandirian Pangan - Kata Papua

Ekonomi Biru Tingkatkan Stabilitas APBN dan Dorong Kemandirian Pangan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Nana Gunawan

Konsep blue economy atau ekonomi biru memiliki empat prinsip pemanfaatan yaitu efisiensi sumber daya, inklusi sosial, pemerataan sosial dan kesempatan kerja bagi orang miskin, serta inovasi dan adaptasi efek ekonomi pengganda.

Dalam prosesnya, seluruh komponen tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak ada bagian yang terbuang atau mencapai zero waste, dengan begitu ekonomi bisa dikatakan dapat meningkatkan stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ekonomi biru itu sendiri merupakan pendekatan inovatif untuk memanfaatkan sumber daya laut berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor ekonomi biru meliputi berbagai sektor penting, diantaranya perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan libah, dan mitigasi perubahan iklim. Seluruh sektor tersebut memiliki potensi penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan begitu, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat regional dan nasional, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan devisa negara, dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin telah berupaya mendorong pengembangan budi daya perikanan berkelanjutan berbasis ekonomi biru guna mendukung pemenuhan kebutuhan pangan global. KH. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa kawasan Asia-Pasifik memiliki keanekaragaman hayati laut yang berpotensi memenuhi kebutuhan pangan dan menyumbang lima persen dari ekonomi global. Menurutnya, hal tersebut menjadikan kawasan Asia-Pasifik bukan hanya menjadi pasar namun juga produsen perikanan global karena kekayaan laut Indonesia bisa dijadikan sebagai peluang bagi peningkatan perekonomian nasional.

Lebih lanjut, untuk merealisasikan budi daya berkelanjutan berbaasis ekonomi biru tersebut, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa harus diikuti dengan inovasi teknologi, penguatan riset dan perekayasaan teknologi, dan pertukaran informasi, serta berbagi hasil penelitian dan inovasi. Pihaknya juga menambahkan bahwa untuk mengoptimalkan potensi ini, perlu adanya penguatan kerja sama antar negara Asia-Pasifik.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa dalam pengembangan perikanan budi daya, pentingnya memperhatikan aspek ekologi agar tidak merusak ekosistem. Selain itu, perlunya mendorong berbagai inovasi teknologi dalam mengembangkan perikanan budi daya tersebut agar mandiri dan berkelanjutan.

Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya pendekatan ekonomi biru dalam melakukan eksplorasi sumber daya kelautan guna memastikan keberlanjutannya. Menurutnya, lautan bukan hanya sekadar hamparan air yang luas, melainkan adalah sumber kehidupan. Karena tidak hanya mengatur iklim, lautan pun memberikan makanan serta memiliki potensi ekonomi yang sangat banyak.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ekonomi biru saat ini sedang difokuskan dalam pemanfaatan sumber daya maritim yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta kesehatan ekosistem kelautan. Adapun dalam pendekatan ekonomi biru dikontribusikan oleh pemanfaatan energi baru terbarukan dan pariwisata karena menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, sektor perikanan telah berkontribusi lebih dari 270 miliar dolar AS per-tahun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Apabila hal ini terus dilanjutkan berkelanjutan, maka sektor perikanan memberi ruang yang lebih untuk sumber daya perikanan tangkan di masa depan. Selanjutnya, dalam pengelolaan sampah juga menjadi bagian dalam ekonomi biru yang dapat mengakselerasi peningkatan kesehatan kelautan dengan cara disiplin dari seluruh masyarakat untuk mengelola sampah dan Pemerintah terus mendorong upaya pengolahan sampah menjadi energi atau bentuk lain sehingga sampah yang masuk ke laut bisa berkurang.

Kemudian, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan estimasi jumlah penduduk mencapai 281,6 juta jiwa. Di dalam sumber daya kelautan tersebut diperkirakan mengandung 8.500 keanekaragaman hayati, potensi produksi perikanan berkelanjutan yang mencapai 12 juta ton per-tahun dan adanya potensi produksi perikanan mencapai lebih dari 50 juta ton per-tahun. Hasil capaian tersebut belum termasuk potensi energi baru terbarukan, karbon biru, hingga keberadaan perairan Indonesia untuk perdagangan global, karena diperkirakan sebesar 45 persen perdagangan dunia melalui perairan Indonesia.

Dengan menjadi negara kepulauan yang memiliki garis pantau terpanjang kedua di dunia, menjadikan ekonomi biru sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Dalam Peta Jalan Ekonomi Biru, Indonesia berkomitmen meningkatkan kontribusi sektor maritim terhadap PDB Indonesia menjadi 15 persen di tahun 2045. Indonesia juga terus berupaya mengembangkan teknologi transformatif dan praktik berkelanjutan untuk memastikan manfaat ekonomi biru dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Komunitas di pesisir saat ini menghadapi kerentanan yang lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim termasuk naiknya permukaan air laut yang memperkuat urgensi untuk solusi inovatif. Maka dari itulah Pemerintah akan bekerja sama dan membina mitra-mitra terkait untuk mendorong ekonomi biru serta memastikan kemakmuran yang adil dan berkelanjutan. Inovasi-inovasi ekonomi biru pun diutamakan untuk kemakmuran bersama guna memajukan pembangunan ekonomi inklusif.

Blue economy atau ekonomi biru diharapkan dapat memajukan kemakmuran dan kesejahteraan bersama melalui berbagai inovasi, tentunya dengan menekankan tiga aspek utama dalam mencapai tujuan ekonomi biru tersebut yaitu tata kelola nasional dan global, pemahaman dan kesepakatan multipihak terkait program ekonomi biru, serta investasi Pemerintah dan swasta dalam mengembangkan program tersebut. Dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak maka Indonesia dapat mewujudkan ekonomi biru berkelanjutan yang memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerataan SDM Koperasi Merah Putih Menjaga Operasional yang Lebih Kuat

Oleh : Antonius Utomo Pemerataan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan keberhasilan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi, keberadaan SDM yang kompeten, merata, dan memiliki kapasitas manajerial yang baik menjadi fondasi penting agar setiap koperasi mampu menjalankan fungsi pelayanan, distribusi, hingga pengembangan usaha secara optimal. Program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah tidak hanya berfokus pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga menempatkan penguatan kualitas pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi sebagai prioritas utama. Langkah ini menjadi penting karena koperasi yang tumbuh secara cepat membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola organisasi secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerataan SDM yang berkualitas akan memastikan tidak ada kesenjangan kapasitas antarwilayah sehingga seluruh koperasi dapat berkembang dengan standar yang relatif setara. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh modal usaha maupun infrastruktur pendukung, tetapi juga oleh kualitas individu yang menjalankan operasional koperasi setiap hari. Oleh karena itu, berbagai program pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kompetensi terus dilakukan guna memperkuat kemampuan pengurus dalam bidang manajemen usaha, tata kelola keuangan, digitalisasi layanan, hingga pengembangan jejaring bisnis. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Pemerataan SDM juga memiliki peran strategis dalam menjaga konsistensi layanan kepada masyarakat. Dengan kapasitas yang merata, setiap koperasi dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, cepat, dan akuntabel. Masyarakat sebagai anggota koperasi akan memperoleh manfaat yang lebih besar karena pengelolaan usaha berjalan secara efektif serta mampu merespons kebutuhan ekonomi lokal dengan lebih tepat. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang nyata. Langkah pemerintah mendorong pelatihan dan pengembangan SDM sejalan dengan pentingnya investasi pada kualitas sumber daya manusia sebagai penopang keberlanjutan organisasi. Berbagai lembaga dan institusi juga menempatkan program pengembangan SDM sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah lembaga tidak hanya bergantung pada sistem yang dibangun, tetapi juga pada kualitas manusia yang mengelolanya. Keberadaan SDM yang merata juga akan memperkuat koordinasi antar-Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Dengan standar kompetensi yang relatif sama, proses berbagi pengalaman, transfer pengetahuan, dan kolaborasi usaha dapat berjalan lebih efektif. Setiap koperasi memiliki peluang untuk belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di daerah lain, sehingga tercipta ekosistem koperasi yang saling mendukung dan tumbuh bersama. Sinergi semacam ini sangat penting untuk membangun ketahanan ekonomi masyarakat dari tingkat lokal hingga nasional. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan  para manajer KDKMP yang telah mendapatkan surat keputusan (SK) penempatan di luar domisili agar menerimanya. Penempatan lintas daerah untuk mengisi kebutuhan SDM di wilayah yang pembangunan KDKMP-nya telah selesai. KDKMP yang telah selesai pembangunanya membutuhkan manajer untuk segera beroperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan manajer akan mendapatkan gaji antara Rp6,3 juta-8,3 juta yang terdiri dari komponen gaji dan tunjangan sesuai dengan UMK setempat. Gaji tersebut diberikan karena manajer mempunyai tanggung jawab yang berat untuk mengembangkan ekosistem desa. Para manajer ini akan mengelola koperasi sebagai infrastruktur pemerintah untuk menangani subsidi bantuan pemerintah dan mengembangkan ekonomi desa. Selain itu, pemerataan SDM dapat mendorong lahirnya kepemimpinan koperasi yang adaptif dan visioner. Pengurus yang memiliki pemahaman kuat mengenai tata kelola organisasi akan lebih mampu menyusun strategi pengembangan usaha yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Mereka juga dapat mengidentifikasi peluang ekonomi baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi anggota koperasi. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ke depan, penguatan SDM Koperasi Merah Putih perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Pelatihan yang terstruktur, sistem sertifikasi kompetensi, pemanfaatan teknologi pembelajaran digital, serta pendampingan langsung di lapangan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menjaga kualitas pengelolaan koperasi. Langkah tersebut akan memastikan bahwa setiap koperasi memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang tersedia. Pemerataan SDM pada akhirnya bukan sekadar upaya meningkatkan kemampuan individu, melainkan